Dunia Radio

RRI Luncurkan Laman Kantor Berita Radio Nasional

2011-01-27T22:49:00.000+07:00

Radio Republik Indonesia meluncurkan laman Kantor Berita Radio Nasional (KBRN) di alamat www.rri.co.id sebagai upaya memperluas jangkauannya ke seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. "Kantor Berita Radio adalah peningkatan kapasitas dan kualitas kami. Selain siaran teresterial yang kami lakukan sekarang maka kita lanjutkan dengan portal agar masyarakat yang sekarang bergerak ke arah net-citizen bisa terlayani," kata Direktur Utama RRI Niken Widiastuti saat peluncuran laman tersebut di Jakarta, Kamis.

Niken menyebut dengan melakukan siaran berbasis internet, tidak hanya bisa melayani masyarakat tanah air namun juga dapat diakses oleh masyarakat di negara lain. "KBRN adalah sebagai cara lain untuk mendengarkan RRI dengan info yang terupdate setiap saat," ujarnya.

Dalam laman tersebut masyarakat dapat mengakses berita berupa teks dan audio dan kedepannya akan juga disediakan siaran video. "Ini yang membedakan dengan portal lain, siaran 'voice' (suara). Jadi jika ada pernyataan dari narasumber maka bisa langsung didengarkan. Kalau tertulis bisa jadi salah dalam penulisannya jadi untuk menghindarkan, dapat dikonfirmasi lewat siaran suaranya," papar Niken.

Ia mengaku tidak mengeluarkan investasi yang terlalu banyak untuk membangun portal tersebut karena pada dasarnya jaringan dan infrastruktur serta sumberdaya manusia semua sudah tersedia. "Kami memiliki 62 stasiun diseluruh Indonesia ditambah 14 stasiun produksi perbatasan serta 11 perwakilan RRI di luar negeri yaitu di Hongkong, Taiwan, Beijing, Perancis, Swiss, Mesir, Brunei Darussalam, Mekkah, Malaysia dan Amerika," ujarnya.

Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, Niken menyebut RRI memiliki lebih dari 500 wartawan yang siap menyuplai berita baik untuk siaran radio RRI dan untuk mengisi KBRN. (Republika)

Untuk Menutup Radio RGS, Pemkab Sumenep Tunggu KPI

2011-01-25T19:53:00.000+07:00

Pemerintah Kabupaten Sumenep belum akan melaksanakan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 483 tahun 2010 yang meminta beberapa radio milik Pemda seperti Radio Gema Sumekar (RGS) milik Pemkab Sumenep ditutup. "Soal radio RGS, Kami masih menunggu keputusan KPI jatim," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sumenep, Miftahol Karim, kepada Tempo, Selasa (25/1).

Surat edaran itu berisi himbauan kepada 38 kepala daerah di Jawa Timur agar menutup radio khusus pemerintah daerah (RKPD), jika di daerah tersebut ada lembaga penyiaran publik RRI.

Menurut Miftahol, dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, ada lima daerah yaitu Surabaya, Malang, Jember, Madiun dan Sumenep yang di daerahnya ada LPP RRI sehingga tidak boleh ada radio khusus pemerintah daerah (RKPD). Sebaliknya, untuk kabupaten yang tidak ada radio RRI di daerahnya, boleh mengelola RKPD dengan catatan semua perizinan ditertibkan.

Miftahol mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengurus perizinan radio RGS ke KPI Jawa Timur. Meski milik pemerintah, radio RGS didaftarkan sebagai lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) sehingga tidak masuk kategori RKPD. "Karena didaftarkan sebagai LPPL, RGS berbeda dengan RRI, ini sudah sesuai dengan peraturan KPI," ujarnya.

Menurut Miftahol, ditutup tidaknya radio RGS bergantung KPI apakah mengabulkan seluruh perizinan atau menolaknya. "Kalau KPI tolak izin radio RGS sebagai radio lokal, kami akan laksanakan surat edaran gubernur, akan ditutup," tegasnya.

Dari pantauan Tempo, selain menyiarkan program musik dan hiburan, radio RGS juga menjadi salah satu radio news di kabupaten Sumenep. Berita yang disiarkan tidak melulu program pemerintah, tapi juga masalah umum yang terjadi di masyarakat. (Tempo)

Mulai Beralih ke Radio Lokal

2011-01-20T21:04:00.000+07:00

Puluhan radio milik pemerintah daerah (Pemda) mulai beralih atau mengajukan diri menjadi lembaga penyiaran publik lokal (LPPL). Langkah ini untuk menghindari penutupan radio milik pemerintah daerah sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Salah satu stasiun radio yang mengajukan izin LPPL adalah RKPD Canda Bhirawa 98.2 Mh (FM). Radio milik Pemkab Kediri ini sedang mengajukan status LPPL agar pendanaan bisa diambilkan dari APBD. Selama ini RKPD Canda Bhirawa bisa dikatakan memiliki status seperti radio swasta lain. Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi delapan karyawannya. Menurut Manajer RKPD Canda Bhirawa Ronny, iklan adalah pendapatan utama untuk menghidupkan RKPD.“Saya harus berjuang merebut hati klien seperti radio lain yang jauh lebih canggih dan lebih besar,” ungkapnya.

Plt Humas Kabupaten Kediri Edhi Purwanto mengungkapkan bahwa dia belum menerima pemberitahuan tentang penghapusan RKPD. “Memang status RKPD itu akan kami alihkan. Jadi, kami sudah sidang di KPID Jatim soal perpindahan status menjadi LPPL,”tuturnya. Kondisi serupa terjadi pula di berbagai daerah di Jatim. Dua stasiun radio milik Pemkot dan Pemkab Pasuruan yang dikenal dengan RKPD pun berubah status menjadi LPPL atau radio lokal. Meski masih mendapat suntikan dana dari APBD, radio lokal ini tidak memiliki kewajiban untuk menyetor pendapatan pada kas daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Komimfo) Kabupaten Pasuruan Soeharto mengatakan, untuk berubah status menjadi radio lokal, pada 2010 Pemkab Pasuruan sudah mengajukan Peraturan Daerah (Perda) LPP Suara Pasuruan.

Perda ini merujuk pada UU Penyiaran yang mengamanatkan hanya RRI satu-satunya radio pemerintah. “Fungsi LPPL ini sama dengan RKPD. Selain sebagai siaran berita pembangunan, juga ada sisi bisnis. Pendanaannya tidak sepenuhnya berasal dari APBD. Manajemen pengelolaan dilakukan oleh profesional yang berasal dari orang luar non-PNS,” papar Soeharto. RadioRamapati milik Pemkot Pasuruan telah beralih status pula menjadi LPPL. Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki menyatakan, pembahasan perdanya terjadi pada 2010. “Proses perizinan dan perubahan status itu dilakukan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pasuruan,” ungkapnya. Di tempat terpisah, Pemkab Bondowoso masih mengoperasikan RKPD Mahardika yang menggunakan APBD.

“Kami sudah ada izin dari KPID Jatim dan sejak setahun ini sudah diganti menjadi penyiaran untuk publik. Namun, sebagian dananya masih berasal dari APBD,” urai Kepala Bagian Humas Bambang Sukwanto. Dia menambahkan, dengan adanya RKPD yang berubah menjadi radio penyiaran publik, ke depan diharapkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah. “Kami mengurus izin itu sudah cukup lama, bahkan dari frekuensi AM menjadi FM. Saya sangat berharap surat edaran itu mudah-mudahan tidak berimbas pada RKPD Bondowoso,” katanya.

Kebingungan serupa terjadi di Sidoarjo, Bojonegoro, Malang, Batu, Bangkalan, dan Mojokerto. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menegaskan, sejauh ini dia belum menerima surat edaran dari Gubernur Jatim Soekarwo untuk menutup radio milik pemerintah daerah. “Kami belum menerima suratnya. Jadi, belum tahu penutupan radio pemda itu seperti apa. Kami tunggu instruksi dari gubernur,” tukasnya.

Sambut baik penutupan radio
Berbeda dengan daerah lain, Pemkab Gresik justru mendukung penutupan RKPD. Bagian Humas Pemkab Gresik akan menutup RadioSuara Gresik(RSG) yang kondisinya sekarat. Dengan ditutupnya RSG, penyairnya akan ditarik ke bagian humas. Kepala Bagian Humas Andhy Hendro Wijaya mengatakan, selama ini RSG hanyalah formalitas. “Kami senang dan bersyukur bila ditutup. Selama ini tidak ada anggaran sepeser pun dari APBD. Sebab, memang tidak ada dasar hukum yang bisa dipakai untuk menyalurkan dana APBD ke radio,” urainya kepada wartawan kemarin. Selama ini RSG yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto itu mempunyai lima penyiar.

Semua penyiar ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) di bawah Subbagian Pemberitaan Bagian Humas.Radio tersebut beroperasi mulai pukul 07.00 WIB hingga malam sekitar pukul 11.00 WIB. Sementara itu, upaya Pemprov Jatim dalam menghentikan aktivitas radio milik pemerintah selain RRI terus dilakukan. Selain menutup aktivitas dua radio miliknya, pemprov menghentikan pula anggaran Rp.31 miliar yang biasanya dipakai untuk operasional radio. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Jatim Sudjono menuturkan, tiap tahun biasanya ada anggaran untuk radio yang mencapai Rp.31 miliar. Namun pada APBD 2011 ini dia menghentikan pengajuan serta realisasi anggaran tersebut. “Jadi,tidak ada kucuran dana untuk radio pemerintah,” ujarnya kemarin.

Ketua KPID Jatim, Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, kanal radio di Jatim selalu menjadi rebutan beberapa radio. Jumlah kanal yang terbatas kerap membuat radio memaksakan diri mengudara meskipun tidak memiliki kanal. “Karena itu, banyak yang mengudara secara ilegal, termasuk milik pemprov,” tandasnya. (Sindo)

RRI Mataram dan TVRI NTB Meraih 5 KPID NTB Awards

2010-12-10T02:39:00.000+07:00

LPP RRI Mataram , TVRI NTB dan Radio Global FM Mataram, menyapu 7 dari 10 kategori yang diperlombakan dalam KPID NTB Awards 2010 yang diserahkan pad Rabu malam, di salah satu hotel di Mataram. LPP TVRI NTB meraih 3 penghargaan yaitu untuk kategori program siaran Berita, talkshow dan pemandu talk show terbaik.

Sedangkan LPP RRI Mataram meraih 2 kategori KPID NTB Awards 2010 masing-masing untuk kategori talkshow dan hiburan radio. Yang menarik adalah sandiwara Radio RRI Mataram berhasil membawa stasiun radio publik ini sebagai peraih KPID NTB Awards. Selama ini, RRI Mataram tetap konsisten menyelenggarakan siaran sandiwara radio di tengah-tengah media lain yang sudah lama meninggalkan program sandiwara radio. Dewan juri menilai banyak pesan moral melalui sandiwara radio dan perlu dilestarikan.

Stasiun radio swasta Global FM Mataram meraih dua kategori yaitu untuk pemandu Talkshow radio terbaik dan program siaran berita radio. Selebihnya 3 kategori masing-masing diraih oleh LPP lokal Selaparang TV Lombok Timur berupa program hiburan TV terbaik dan stasiun Lombok TV berupa penyiar pembaca berita TV terbaik, sedangkan penyiar radio komunitas GSP 101,8 Fm mataram meraih penghargaan sebagai presenter hiburan terbaik.

RRI Kerja Sama Komunitas Radio Kampus

2010-11-17T22:35:00.000+07:00

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar akan menjalin kerja sama dengan komunitas radio di sejumlah perguruan tinggi.

Kepala RRI Makassar, I Made Ardika, di Makassar, Jumat, mengatakan, pembukaan jaringan kerja sama ini merupakan bentuk transformasi RRI sebagai lembaga penyiaran milik masyarakat.

"Selama ini, sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa RRI hanya menjadi corong pemerintah semata, padahal hal tersebut tidak sepenuhnya benar," tuturnya.

Ia menambahkan, dengan trasformasi ini, RRI sama dengan lembaga penyiaran lain, baik swasta maupun radio komunitas yang memiliki ruang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut dia, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga membuka ruang bagi berbagai komunitas masyarakat, mulai dari anak-anak, generasi muda, termasuk di dalamnya komunitas radio kampus yang memiliki potensi besar.

Komunitas radio kampus, kata dia, memiliki banyak inovasi dan juga kreativitas, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan dunia penyiaran di Indonesia, khususnya di Sulsel.

"Dengan membuka jaringan bersama komunitas radio kampus, maka mahasiswa juga bisa mendapatkan akses secara langsung untuk bisa menyalurkan kreativitasnya melalui dunia penyiaran," imbuhnya.

Melalui kerja sama ini juga, kata dia, lembaga penyiaran dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat melalui siaran-siaran yang bertema pendidikan. Saat ini, kerja sama tersebut sudah terjalin dengan komunitas radio kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

"Untuk ke depan, kami juga akan menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi lain di Makassar berkaitan dengan maksud transformasi tersebut," imbuhnya.

Ia optimis, bahwa kerja sama dengan komunitas radio kampus ini bisa mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya perguruan tinggi yang bersangkutan. (Antara)

Radio Alquran Q-FM Al Urwatul Wutsqo, Jombang.

2010-10-24T03:14:00.000+07:00

Stasiun radio Radio al Qur-an Q-FM, Jombang, mengudara pada frekuensi 107 Mhz, dengan kekuatan pemancar 1.500 watt, ketinggian antenna 75 meter (antenna radio tertinggi se kabupaten Jombang), jenis antenna siera 6 bays.

Saat ini, radio al Qur-an Q-FM belum bisa didengarkan secara langsung dari website ini. Akan tetapi jika ingin mendengarkan lantunan ayat-ayat suci al Qur-an yang selalu di siarkan di radio Q-FM ini, anda bisa mendengarkan dengan meng-klik Pelantun Al Quran atau jenis pengajian yang ingin anda dengarkan. Begitu seperti yang tertulis di situs alurwatulwutsqo.com

Di wilayah Republik Indonesia termasuk propinsi Jawa Timur dan di kabupaten Jombang terdapat berbagai vareasi stasiun pemancar radio, baik milik pemerintah maupun swasta. Di kabupaten Jombang terdapat lebih dari 150 pondok pesantren besar dan kecil, telah dikenal dengan sebutan Kota Santri. Di wilayah ini dan / atau mungkin di seluruh Indonesia belum ada stasiun radio berkosentrasi mengembangkan nilai luhur Pancasila melalui bacaan ayat-ayat al Qur-an. Dengan demikian keberadaan setasiun radio ini dari sisi mata acara siaran belum ada saingan. (alurwatulwutsqo.com)

Dirut RRI Setuju Wacana Penggabungan RRI-TVRI

2010-10-15T11:42:00.000+07:00

Direktur Utama LLP Radio Republik Indonesia (RRI) Rosarita Niken Widiastuti, menyatakan setuju dengan wacana penggabungan antara TVRI dengan RRI. "Pada prinsipnya kami memahami bila akan terjadi penggabungan antara keduanya, tetapi harus ditekankan bahwa ini penggabungan operasional bukan peleburan," kata Rosarita Niken di Jakarta, Kamis (14/10), setelah dilantik menjadi Dirut RRI menggantikan pejabat sebelumnya Parni Hadi yang habis masa jabatan.

Ia mengatakan, pihaknya sudah lama mengkaji wacana penggabungan dua lembaga siaran tersebut yang telah digulirkan oleh DPR RI sejak dua tahun lalu. Pihaknya bersama TVRI bahkan telah membentuk satu tim bersama untuk menanggapi wacana penggabungan tersebut. "Boleh saja digabung, tapi jangan dilebur karena kedua-duanya harus eksis di mana memang ada hal-hal yang harus eksis masing-masing," katanya.

Niken mencontohkan bila dua buah lingkaran digabungkan maka akan ada intersection antara keduanya, tanpa menimpa satu sama lain. Pengandaian seperti itulah yang idealnya diberikan kepada RRI dan TVRI.

Menurut dia, pihaknya dengan TVRI ibarat saudara lama yang telah sejak dahulu menjalin kerja sama, misalnya, melalui program Bintang Radio dan Televisi. "Intinya soal penggabungan ini, ada hal-hal yang memang untuk efisiensi bagus, tetapi ada hal lain yang mengharuskan keduanya eksis masing-masing," paparnya.

Itu berarti penggabung untuk urusan operasional adalah pilihan yang tepat, tanpa harus meleburkan keduanya dengan menghadirkan eksistensi lembaga penyiaran yang baru, demikian Rosarita Niken Widiastuti.

Permen Revisi KM 15 Tidak Sentuh Kebutuhan Radio Komunitas

2010-10-14T09:38:00.000+07:00

Anggota KPI Pusat bidang Perizinan, Iswandi Syahputra, menyanyangkan keputusan Peraturan Menteri (Permen) Menkominfo No.13 tentang perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan No.15 tentang rencana induk (Master Plan) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (Frequency Modulation) yang tidak mengakomodasi kebutuhan kanal untuk Radio Komunitas (RAKOM).

Hal itu diungkapnya disela-sela acara Forum Rapat Bersama (FRB) yang membahas sejumlah permohonan izin lembaga penyiaran di empat provinsi yakni Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Kepulauan Riau (Kepri), dan Bali di kantor Kementrian Kominfo, Rabu 13 Oktober 2010.

Sesuai dengan hasil keputusan dalam Pasal 5 ayat 2 Permen baru yang ditandatangani Menkominfo pada 26 Agustus 2010, ketersediaan kanal untuk penyiaran komunitas tidak ada yang berubah yakni tetap 3 (tiga) kanal di 202, 203, dan 204. Menurut Iswandi, semestinya dalam perubahan keputusan menteri tersebut, ketersediaan kanal untuk radio komunitas ditambah. “Jika melihat perkembangan radio komunitas saat ini, di semua wilayah layanan siaran di Indonesia, sudah semestinya kanal radio komunitas disediakan lebih dari tiga kanal,” tegasnya. Padahal, lanjutnya, penambahan frekuensi untuk Radio Komunitas dapat mendukung program pemerintah untuk desa informasinya.

Adanya penambahan kanal, lanjut Iswandi, dinilai akan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang menghambat proses perizinan penyelenggaraan lembaga penyiaran ini. “Di beberapa tempat, terdapat radio komunitas yang kesulitan mendapatkan izin hanya karena letak radionya saling berdekatan dengan radio komunitas lain. Padahal, radio ini dibutuhkan oleh komunitasnya masing-masing,” katanya.

Meskipun keputusan itu sudah ditetapkan dalam Permen No.13, Iswandi tetap mempertanyakan apa dasar yang melandasi radio komunitas tidak diberikan alokasi tambahan kanal dalam Permen seperti yang didapat saudara-saudara tertuanya (Radio Swasta dan Radio Publik). Dalam kesempatan itu, hadir pula anggota KPI Pusat bidang Perizinan lainnya, Mochamad Riyanto berikut sejumlah anggota KPID dari Sumbar, Kepri dan Bali.

Niken Widiastuti Jadi Direktur Utama RRI Menggantikan Parni Hadi.

2010-10-13T21:28:00.000+07:00

Rosarita Niken Widiastuti kini menjabat Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2010-2015. Niken menggantikan Parni Hadi yang habis masa jabatannya. "Setelah melalui berbagai penyaringan administrasi serta uji kalayakan dan kepatutan maka diputuskan Niken Widiastuti menjadi Dirut yang baru menggantikan Parni Hadi," kata anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Ida Bagus Alit Wiratmaja, di Jakarta, Rabu (13/10).

Sebelumnya, Dewan Pengawas LPP RRI dalam rapat pleno, Selasa (12/10) yang berlangsung sejak pukul 17.00- 21.00 WIB di Jakarta, memutuskan sejumlah nama anggota Dewan Direksi LPP RRI masa jabatan 2010-2015. Nama-nama itu adalah Rosarita Niken Widiastuti sebagai Direktur Utama, Masduki sebagai Direktur Program dan Produksi, Adnan Iskandar sebagai Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Eric Hermawan sebagai Direktur Teknologi dan Media Baru, Anhar Achmad sebagai Direktur Keuangan, serta Dadi Sumihardi sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.

Alit menjelaskan, pemilihan anggota dewan direksi dilakukan secara bertahap, yaitu semula ada 74 orang yang kemudian dilakukan penyaringan serta uji kepatutan dan kelayakan. Dari 74 orang tersebut selanjutnya lolos 18 orang yang selanjutnya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah melakukan pengujian adminsitrasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

"Selanjutnya dari 18 orang yang mengikuti proses selanjutnya terpilih enam orang, seperti yang saat ini sudah kita sampaikan dengan Ibu Niken sebagai dirutnya," katanya.

Definisi Konten Lokal Perlu Dipertegas

2010-10-11T23:35:00.000+07:00

"Perlu ada aturan mengenai definisi muatan lokal sebagai rujukan ", ujar Iman Abda dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI). Iman juga menyatakan bahwa dibutuhkan pengaturan tentang penggunaan bahasa dan jenis produksi, sehingga sebuah program dapat dikategorikan dengan lebih jelas kapan sebuah program disebut bermuatan lokal dan kapan disebut bermuatan nasional.

Diskusi hangat mengenai Muatan Lokal dalam rangka revisi P3SPS, 7 Oktober, di kantor KPI, dihadiri oleh praktisi pertelevisian, unsur masyarakat dan asosiasi televisi juga radio ingin mengatur lebih detil agar 30% tayangan lokal terpenuhi. Menurut Teguh Usis,produser Trans 7, sampai saat ini, tidak ada definisi yang pasti mengenai muatan lokal, sehingga stasiun TV kerap menayangkan program nasional yang setting-nya di daerah tertentu dan ditayangkan kembali di daerah tersebut lalu dianggap sebagai muatan lokal.

Uni Lubis dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menjelaskan definisi muatan lokal adalah muatan program yang memiliki unsur kedekatan (proximity) dengan pemirsa lokal. Berikutnya dijelaskan kriteria yang harus dimiliki oleh program lokal adalah bersumber dari daerah yang bersangkutan, baik ide, karakter maupun tokoh. Kedua, kemasan (packaging) program mencerminkan budaya setempat. Ketiga, program lokal harus memuat atau menggambarkan fakta, seni, atau nilai-nilai lokal baik untuk program berita maupun non berita.

Uni juga mengungkapkan beberapa kendala dalam pelaksanaan program bermuatan lokal diantaranya adalah persoalan Sumber Daya Manusia. Untuk itu, Ade Armando, Pengamat Penyiaran menjelaskan muatan lokal diisi oleh program berita supaya tidak terlalu membebani stasiun TV dalam melaksanakan kewajiban program lokal.

Diskusi ini dihadiri Dadang Rahmat Hidayat, Ketua KPI Pusat, Nina Mutmainnah, Wakil Ketua KPI Pusat dan Ezki Suyanto, Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat ini, turut diundang beberapa tokoh penyiaran seperti Paulus Widyanto, perumus UU Penyiaran 2002 yang juga aktivis penyiaran, Jimmy Silalahi dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Slamet Mulyadi dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Uki Hastama dari SCTV, Edy Sucipto dari ATVSI dan Dhandi Dwi Laksono, Tim Ahli Revisi P3SPS.

Menurut Paulus, gagasan mengenai muatan lokal yang ada di UU Penyiaran 2002 supaya wajah Indonesia tercermin di daerah-daerah, tidak hanya digambarkan oleh Jakarta. Selain itu, muatan lokal untuk menyebarluaskan kesempatan supaya daerah berkembang. Paulus memberi contoh adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah juga memberi kesempatan tokoh lokal untuk tampil.

Di akhir acara, Dadang Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa forum ini adalah untuk menerima masukan, sedangkan keputusan mengenai muatan lokal ini akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPI yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

RRI Siapkan Sistem Penyiaran Digital

2010-10-08T21:41:00.001+07:00

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) saat ini sedang menyiapkan diri untuk segera dapat melakukan penyiaran radio melalui sistem digital. Sistem penyiaran radio digital sebenarnya sudah dikenal didunia beberapa tahun belakangan ini, khususnya di Eropa dan negara-negara maju lainnya. Ada beberapa sistem/platform yang saat ini berkembang; antara lain platform DAB yang dikembangkan di Eropa dan Australia, DRM yang berbasis di Eropa dan diterapkan juga di India, serta HD Radio yang menjadi standar di Amerika Utara.

Demikian diungkapkan Bimo Bayu Nimpuno (42), Direktur Layanan dan Usaha LPP RRI, yang membawahi bidang pengembangan layanan bagi masyarakat, pengembangan usaha baru, serta pencitraan lembaga, kepada Kompas.com, Kamis (7/10/10).

Menurut Bayu Nimpuno, persiapan Indonesia menuju penerapan radio digital sudah dilakukan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri (PerMen) Kominfo no. 21 tahun 2009 telah menetapkan standar "DAB Family" untuk penerapan radio digital di Indonesia, pada pita "VHF (very high frequency)". Keluarnya PerMen tersebut telah direspon oleh RRI untuk segera mempersiapkan penerapan teknologi baru tersebut dalam siaran radio RRI secara nasional.

"Walaupun Pemerintah telah menetapkan standar di atas, namun kami masih merasa perlu melakukan kajian tambahan tentang kesesuaian platform di atas dengan kondisi geografis Indonesia. Ada kemungkinan kami masih akan menerapkan juga platform DRM sebagai komplementer dari platform DAB (standar pemerintah), untuk menjangkau daerah remote dengan lebih baik. Apalagi Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang amat sulit dilayani hanya dengan 1 jenis platform (DAB)," kata Bayu yang diangkat menjadi salah satu Direktur di RRI pada usia 37 tahun.

Dijelaskan, dari penerapan teknologi radio digital dengan platform DAB atau DAB+ (DAB Plus), keuntungan yang didapatkan antara lain, pertama dari sisi RRI adalah infrastruktur dan peralatan yang lebih ringkas dan efisien, biaya operasional dan perawatan yang juga lebih efisien, dan sebagai layanan baru kepada masyarakat yang memberi nilai tambah (sesuai misi RRI yang mementingkan layanan bagi publik).

Sedangkan dari sisi konsumen/pendengar adalah kualitas suara audio yang setara CD, pilihan kanal frekuensi yang akan jauh lebih beragam (satu frekuensi bisa memuat puluhan channel - saat ini dengan teknologi analog FM, satu frekuensi hanya bisa dimanfaatkan untuk 1 channel), dan kurangnya atau tiadanya interference saat mendengarkan radio

"Tentu saja, penerapan teknologi baru ini akan membawa dampak negatif yang perlu diatasi. Antara lain, dari sisi RRI adalah investasi baru dibidang peralatan dan kesiapan SDM yang punya kemampuan menangani teknologi baru ini. Sementara dari sisi konsumen atau pendengar adalah harus memiliki receiver baru yang bisa menangkap siaran radio digital yang identik dengan biaya mahal, serta harus beradaptasi dengan teknologi baru," ungkap Bayu.

"Sisi negatif ini sebenarnya sudah pula kami pelajari untuk dicarikan jalan keluarnya. Pertama, investasi RRI untuk peralatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan/prioritas. Network dengan industri radio digital di dunia yang telah kami bangun juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan RRI dari sisi pendanaan ini," jelasnya.

Persiapkan diri jelang teknologi digital

Tentang kebutuhan SDM yang andal, tentu RRI bisa memulai pelatihan tenaga ahli secara berjenjang dan bertahap, sesuai kebutuhan. Lalu untuk pendengar/konsumen, RRI juga telah berbicara dengan manufaktur radio di dalam dan luar negeri untuk bisa memproduksi receiver radio digital yang berkualitas bagus dan harga terjangkau.

"Kalangan manufaktur ini pun tertarik untuk terlibat karena kami gambarkan besarnya pasar Indonesia untuk industri media ini," kata Bayu.

Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu antusias terhadap 'mainan' berteknologi baru yang besar juga bisa mendorong cepatnya pertumbuhan radio digital di Indonesia.

Kunci keberhasilan penerapan radio digital ini nantinya pertama adalah pada proses sosialisasi kepada masyarakat (harus dilakukan secara konsisten dan lengkap) yang harus dilakukan bersama oleh broadcaster, industri, dibantu pemerintah. Yang kedua adalah content yang menarik dan berbeda dibandingkan dengan siaran radio analog saat ini. Ketiga adalah ketersediaan perangkat penerima/receiver yang beragam, murah dan mudah didapatkan.

"Saat ini, kami (RRI) sudah melakukan beberapa langkah persiapan untuk penerapan radio digital di Indonesia. Sejak tahun lalu, kami aktif membuat kajian-kajian tentang sistem apa yang paling cocok untuk wilayah Indonesia, serta tahapan-tahapan yang diperlukan," kata Bayu Nimpuno.

Bulan Desember 2009 yang lalu, RRI mengadakan sebuah workshop di Jakarta untuk membuat rekomendasi penerapan teknologi ini. Dalam workshop tersebut, selain dihadiri petinggi pemerintah (Kemkominfo) dan kalangan penyiaran radio di Indonesia, kami juga mengundang (dan hadir) 10 pakar radio digital dari seluruh dunia; termasuk dari Eropa, Asia dan Australia, yang mewakili pihak broadcaster, industri, asosiasi, serta pengamat.

"Konsultasi dengan pihak regulator/pemerintah juga terus kami lakukan, khususnya dengan Kemenkominfo yang membidangi penyiaran radio digital ini. Sekitar 3 bulan yang lalu, kami juga mengundang tenaga teknis ahli dari CRA Australia untuk meninjau perangkat eksisting yang kita miliki," lanjutnya.

"Selanjutnya, saat ini kami sedang membuat kajian tentang kebutuhan investasi yang perlu dilakukan RRI, dengan berbagai skenario (optimis hingga pesimis) dan tingkat tahapan/prioritas. Hasil kajian kebutuhan investasi ini akan diajukan untuk perolehan pendanaannya di tahun 2011 mendatang. Dalam melakukan kajian investasi ini kami dibantu oleh pihak CRA Australia," kata Bayu Nimpuno yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan multinasional Coca Cola selama empat tahun.

"Bantuan keahlian dari pihak Australia ini memang saat ini kami rasakan perlu karena mereka dipandang sebagai salah satu negara yang paling sukses dalam menerapkan teknologi radio digital khususnya pada platform DAB+. Tahun 2011, kami rencanakan untuk trial / ujicoba di sedikitnya 2 kota, salah satunya Jakarta (satu lagi belum ditentukan)," jelasnya.

Bayu menyatakan, ke depan, penerapan teknologi digital ini akan menjadi salah satu layanan RRI kepada masyarakat, melengkapi layanan yang saat ini telah dilangsungkan. Penerapan teknologi radio digital ini juga tidak dimaksudkan untuk megganti layanan raido analog yang sudah ada (shortwave/SW, AM, dan FM), melainkan sebagai pelengkap. Inilah yang membedakan radio dengan televisi, dimana pemerintah sudah menetapkan bahwa nantinya layanan televisi analog akan dihentikan ketika siaran tv digital sudah mulai diterapkan. Dengan kata lain, pada layanan siaran radio tidak dikenal istilah 'cut off'. (Kompas)

KPID Jatim Ingatkan Radio Swasta untuk Patuhi Wilayah Jangkauan Siaran

2010-09-29T21:44:00.001+07:00

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur tidak diam menyikapi kemungkinan adanya radio swasta yang melanggar wilayah jangkauan siaran (coverage area). Stasiun radio yang memiliki power besar pun sudah diingatkan.

"Jangan sampai mengganggu frekwensi radio lain, itu sudah saya ingatkan ke lembaga penyiaran radio yang power besar. Karena kami mendapat masukan banyak tentang daya pancarnya melebihi wilayah jangkauan siarannya," kata Ketua KPID Jawa Timur, Fajar Arifianto saat dihubungi detiksurabaya.com, Senin (27/9/2010).

Menurut ketua yang terpilih untuk keduakalinya itu, radio swasta memiliki wilayah layanan siaran dan wilayah jangkauan siaran/coverage area." Radio ketika masih memancar di area yang ditentukan itu yang mendapat proteksi dari Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Kelas II Surabaya. Jika ada radio yang melanggar, maka bukan lagi kewenangan KPID untuk menindaknya.

"Itu kewenanganan balmon, dia yang mengawasi dan menertibkan radio yang melanggar," kata Fajar. Dosen salah satu kampus komunikasi itu mencontohkan pelanggaran wilayah jangkauan siaran adalah apabila ada radio yang dipancarkan dari Lamongan tetapi siarannya bisa ditangkap di Jember.

"Itu contoh saja. Kalau dia beralasan punya ripiter maka itu kewenangan Balmon yang mengizinkan. Tetapi izinnya apakah teknis atau harus berbadan usaha saya tidak tahu," terangnya.

Sebelumnya, Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Kelas II Surabaya menyatakan stasiun radio dan televisi di Kota Pahlawan sudah tertib dan tidak terjadi pelanggaran coverage," kata kata Kepala Balmon, Purwoko kepada wartawan, Senin (27/9/2010).

Selain itu, Purwoko juga menyebutkan jika ditemukan ada radio yang bisa siaran di luar coverage yang ditentukan menurutnya sah asal mengantongi izin pengulang atau ripiter di daerah yang menerima siarannya. (Detik.com)

Dunia radio Melongok IBC di Amsterdam, Belanda

2010-09-14T22:06:00.000+07:00

International Brodcasting Convention (IBC) setiap tahun diadakan di RAI Amsterdam. Kali ini IBC digelar pada tgl. 11 September 2010. Tempat yang cukup luas bagi kami dari Blog Dunia Radio untuk menjelajah berbagai booth yang jumlahnya ratusan. Sungguh perhelatan yang besar bagi dunia penyiaran, karena bukan hanya berbagai peralatan radio tercanggih yang dipamerkan tetapi juga berbagai software dan hardware televisi, online, editing media baru dan lain-lain.

Blog Dunia Radio melihat langsung event tersebut ditengah suhu Amsterdam yang dinginnya sekitar 15*C yang diselingin hujan dan angin yang cukup kencang.

Karena kami bukan penyelenggara penyiaran, maka kunjungan kami kesana hanya untuk melihat langsung kemnajuan teknologi yang terbaru dibidang penyiaran radio. Yang kami bawa pulang bukanlah kontrak pembelian alat, tetapi buku-buku dan majalah gratis yang banyak dibagikan disana. Suatu saat kalau lagi senggang akan kami turunkan tulisan tentang satu dua buku yang kami bawa. Sekian dulu laporan kami dari event IBC di RAI, Amterdam, Belanda.

Radio Komunitas di Perbatasan Papua Nugini Beroperasi

2010-09-02T21:53:00.001+07:00

Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Parni Hadi meresmikan mengoperasikan stasiun radio komunitas di Skouw-Wutung perbatasan Indonesia dan Papua Nugini pada Rabu (1/9). "Keberadaan radio di perbatasan ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk mengkomunikasikan berbagai perkembangan di daerah seperti aspirasi ataupun berita tentang potensi daerah dan sebaliknya. Dengan kata lain radio ini sebagai komunikasi dua arah," katanya di perbatasan Skouw-Wutung, Jayapura, Papua, Kamis.

Pengoperasian radio tersebut, kata dia, sebagai salah satu bentuk kepedulian pembangunan di daerah perbatasan.

Radio komunitas yang terletak lebih kurang 700 meter dari batas negara tetangga Papua Nugini tersebut mengudara dengan mekanisme siaran 24 jam, di mana delapan jam siaran lokal dan sisanya dari RRI pusat.

"Siarannya akan diatur dengan baik dan menggunakan tenaga reporter dari TNI yang bertugas di perbatasan dan pemuda setempat yang memenuhi syarat serta dikoordinir staf dari RRI," katanya.

Parni juga mengunggkapkan bahwa radio komunitas tersebut dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah pedalaman Provinsi Papua, dan dapat didengarkan hingga di luar negeri.

"Selain kami di pusat dapat mendengarkan radio perbatasan ini, di luar negeri juga demikian," katanya.

Sementara itu, Panglima Kodam XVII/Cenderawsih Mayjen TNI Hotma Marbun yang turut hadir dan menyaksikan secara langsung peresmian radio komunitas di Skouw-Wutung mengatakan bahwa ia bersama seluruh jajarannya mengucapkan selamat atas peresmian stasiun produksi RRI di wilayah perbatasan, yang merupakan salah satu radio yang ada di perbatasan RI-Papua Nugini.

Selain itu, Marbun juga mengatakan radio komunitas ini akan menjadi garda terdepan dalam memberitakan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat sekitar perbatasan serta menjadi alat komunikasi personelnya.

"Dengan adanya radio ini, masyarakat dapat mendengarkan berbagai informasi di daerah sendiri dan informasi dari pemerintah pusat serta menjadi alat hiburan dan penerangan bagi personel TNI," katanya.

Peresmian radio di Skouw-Wutung perbatasan RI-Papua Nugini, selain dihadiri oleh Pangdam XVII/Cenderawasih dan jajarannya juga dihadiri oleh Wakapolda Papua, tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, masyarakat setempat, serta masyarakat.

Radio komunitas yang terletak di Skouw-Wutung perbatasan RI-Papua Nugini tersebut adalah salah satu dari tiga radio yang ada di Provinsi Papua. (Antara)

Anggota KPID Jatim 2010-2013 Dilantik

2010-08-17T18:03:00.000+07:00

Buat temen-temen radio di Jatim, ini lho 7 (tujuh) anggota KPID Jawa Timur (Jatim) terpilih untuk masa bakti 2010-2013, yang Jumat 13 Agustus 2010 pekan lalu, dilantik oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. Adapun nama-nama ke tujuh anggota KPID Jatim terpilih tersebut Fajar Arifianto Isnugroho, Arif Budi Santoso, Catur Suratnoaji, Suryanto Aka, Maulana Arief, Mochammad Dawud, dan Dyva Claretta.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat, turut hadir dalam acara pelantikan yang dilangsungkan di kantor Gubernur Jatim, Surabaya. Dalam sambutannya, Gubenur Soekarwo menegaskan, tantangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim semakin besar sehingga pengurusnya dituntut menjadi "petarung". "Orang-orang KPID harus jadi petarung dalam hal penataan ruang penyiaran, baik televisi maupun radio," katanya.

Sebelum acara pengukuhan tersebut, agenda acara terlebih dahulu dimulai dengan pemberhentian tiga pengurus KPID Jatim periode 2007-2010, yakni Syaifuddin Zuhri, Surokim, dan Redi Panuju. Biar kita kenal juga kan..

Radio Q-lan FM Rusak, Kuwu dan Masyarakat Iuran untuk Memperbaiki

2010-08-01T02:59:00.000+07:00

Klayan Cirebon - Cobaan yang dirasakan oleh Q-lan FM datang silih berganti, setelah sebelumnya mengalami kerusakan komputer. Sekarang radio komunitas kebanggan masyarakat Klayan Cirebon itu mengalami kerusakan pesawat pemancarnya.

Menurut Maman Rohman, pengurus Radio Q-lan FM, dalam bulan April sampai Mei radio tidak mengudara berawal dari kerusakan komputer hingga ke pesawat "setelah masalah komputer bisa teratasi, sekarang ganti pesawat pemancarnya yang rusak" ujar Maman.

Usaha untuk terus bisa mengudara terus dilakukan oleh seluruh crew dan fans Q-lan FM. Begitu pula ketika kerusakan pada komputer terjadi, crew dan masyarakat bersama-sama membenahi kerusakan yang ada dengan biaya urunan. Namun, kerusakan pada pesawat pemancar kali ini, tentu saja membutuhkan biaya lebih banyak lagi. Tapi, dengan kesadaran dari para masyarakat, fans dan pak Kuwu, pada Selasa malam (18/5) tepatnya pukul 20.00 s/d 23.30 wib bertempat di halaman studio radio Q_Lan urun rembuk dilakukan. Pertemuan ini untuk mencari solusi agar radio terus mengudara.

Acara yang dihadiri 25 orang, pak Kuwu desa Klayan beserta beberapa perwakilan dari masyarakat desa Klayan berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pembenahan.

Kang Toto sebagai ketua Radio Q-lan FM merasaya bersyukur, ternyata masyarakat masih peduli terhadap Q-lan FM "Alhamdulillah kita dibantu oleh masyarakat, namun PR untuk Kru dari peserta pertemuan tersebut adalah secepatnya agar radio Q_Lan mengudara adapun kekurangan dari dana yang ada adalah tugas dari pada kru. Jadi kru Q-lan FM akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat " ujar Toto. (Ma2n.Q_laN FM)/ Suarakomunitas.net

Lebih Imajinatif, Radio Rawan Pelanggaran

2010-07-15T10:36:00.001+07:00

Frekuensi adalah milik publik, media yang menggunakan frekuensi ini, yaitu televisi dan radio perlu diatur karena pengaruhnya kepada masyarakat sangat besar. meskipun televisi masih menjadi favorit masyarakat Indonesia, tetapi radio justru patut mendapatkan perhatian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dalam kunjungannya ke stasiun MNC Radio Network, anggota KPI Pusat Ezki Tri Rezeki mengatakan kalau radio dalam menyajikan program siarannya lebih rawan terjadi pelanggaran karena radio memberikan kebebasan kepada pendengarnya untuk berimajinasi sesuai dengan keinginan sendiri.

Kunjungan 3 anggota KPI Pusat yaitu Ketua KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayat, anggota KPI Pusat Ezki Tri Rezeki dan Iswandi Syahputra ke MNC Networks dalam rangka sosialisasi Perilaku Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) KPI tahun 2009.

Menurut Iswandi Syahputra, walaupun TV masih digemari oleh masyarakat Indonesia bukan berarti radio luput dari kesalahan. Iswandi membenarkan bahwa imajinasi di radio lebih berbahaya, ia memberikan contoh program konsultasi seks, program ini harus lebih berhati-hati lagi jangan sampai apa yang dibicarakan justru membangkitkan hasrat seksual. Pada periode baru ini, KPI akan lebih meningkatkan pengawasannya terhadap radio.

MNC Radio Networks terdiri dari Trijaya Network, ARH Global Radio, Women Radio dan Radio Dangdut TPI. Dadang Rahmat Hidayat dalam pembicaraannya dengan pihak MNC Radio Networks menegaskan kalau lembaga penyiaran sebaiknya tidak lupa untuk membela kepentingan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Radio Komunitas Masih Terhambat

2010-07-01T19:22:00.000+07:00

Dari sekitar 1.000 radio komunitas di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, belum satu pun yang sudah mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Hal ini, antara lain, disebabkan sukarnya pengelola radio komunitas untuk mengurus syarat perizinan karena mereka masih disamakan dengan radio swasta. Untuk mengajukan izin, pengelola radio komunitas ataupun swasta sama-sama harus mengajukan studi kelayakan dengan memerinci sumber dana, prospek 1–5 tahun mendatang, rencana program, serta mereka juga harus menyertifikasi alat yang akan digunakan untuk mengudara.

Biaya sertifikasi ini besarnya relatif sama antara radio komunitas dan radio swasta, yakni sekitar Rp 13 juta. Padahal, untuk radio komunitas, harga alat yang digunakan hanya berkisar Rp 10 juta. Selain itu, radio komunitas bersifat nonprofit dan bertujuan mendidik masyarakat. Wilayah cakupan mereka juga hanya dibatasi beradius 2,5 kilometer.

Kondisi ini juga diperparah minimnya kesadaran masyarakat pengelola radio komunitas untuk mengurus permohonan perizinan penyiaran. Demikian disampaikan anggota Bidang Perizinan pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Hari Wiryawan kepada wartawan di Bawen, Kabupaten Semarang, Selasa (29/6).

Menurut dia, dari seluruh radio komunitas, sekitar 47 radio komunitas sedang dalam proses pengurusan izin. Selama ini, kata dia, mereka beroperasi dengan memanfaatkan frekuensi yang dianggap kosong berdasarkan pemantauan manual. Kondisi ini bisa memicu perang frekuensi karena kerap juga menggunakan frekuensi radio swasta.

”Ini sudah pelanggaran pidana. Bahkan, di Sragen, pernah ditemukan radio komunitas yang mengganggu frekuensi penerbangan. Akhirnya, bisa ditangani oleh balai monitoring,” ujar Hari Wiryawan.

Ketua KPID Jateng Budi Sudaryanto menambahkan, sebetulnya izin siaran bagi radio komunitas juga bertujuan untuk melihat sejauh mana pengelola mampu menjaga kontinuitas siaran. Sangat disayangkan jika frekuensi yang terbatas dimanfaatkan radio komunitas yang tak bisa berlanjut. ”Kami mengusulkan ada revisi aturan yang lebih akomodatif bagi radio komunitas. Jangan disamakan dengan swasta. Selain itu, buka juga kemungkinan frekuensi dibagi untuk beberapa radio dengan pembagian waktu,” kata Hari Wiryawan.

Buku Baru, "Broadcasting Radio: Panduan Teori dan Radio"

2010-06-25T00:28:00.001+07:00

Iseng-iseng mencari buku tentang manajemen siaran radio berbahasa Indonesia, saya menemukan sebuah buku baru. Ya, saya tahu itu buku baru karena sering mencari buku tentang siaran radio dan baru kali ini saya menemukannya di toko buku Gramedia. Judulnya "Broadcasting Radio: Panduan Teori dan Praktek", karangan A. Ius Y. Triartanto. Diterbitkan oleh Pustaka Book Publisher. Terbit 193 halaman. Ada sambutan praktisi radio Elshinta, Iwan Haryono yang menyatakan bahwa kalau kita membaca buku tersebut ditambah tekun dalam mempraktekannya, maka kita akan sukses. Ya, saya pikir betul juga, karena buku tersebut memang memuat konsep dan strategi penyiaran radio, produksi, program, format hingga pemasaran. Makanya, setelah membaca tulisan di cover buku tersebut, lalu membuka-buka sedikit halaman dalamnya, saya pun tak ragu membeli dan mengajarkannya kepada beberapa praktisi radio pemula yang saya kenal. Sayangnya, lay out dari buku tersebut masih terasa boring, kurang gambar dan tulisan terlalu padat. Harusnya bisa digarap lebih fun, namanya juga mengajarkan kita-kita orang radio kan? :-)

Maaf Itu Lagu Porno, Jangan Diputar Dong

2010-06-05T23:40:00.001+07:00

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat menegur pengelola radio yang memutar lagu daerah Sasak, Lombok, berjudul "nDek Kembe-kembe" yang liriknya porno.

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sukri Aruman di Mataram, Sabtu (5/6/2010), mengatakan bahwa radio SR di Kota Mataram memutar lagu "nDek Kembe-kembe" atau "Tidak apa-apa" itu pada 2 Juni 2010 sekitar pukul 23.15 Wita.

"Kami menegur pengelola radio tersebut melalui surat nomor 176/710/KPID NTB/6/2010 yang isinya menyatakan lagu itu dilarang diputar, baik di radio maupun televisi, karena liriknya porno dan menggunakan kata vulgar," katanya.

Lagu tersebut antara lain berlirik, "Ndek kembe-kembe, inak lek bawak, amak lek atas" (tidak apa-apa, ibu di bawah, bapak di atas)," katanya.

"Ada juga lagu lain yang dilarang seperti berjudul ’Bisok Botol’ (Cuci Botol) dan ’Bebalu Melet Besimbut’ (Janda Ingin Berselimut)," kata Sukri.

Selain itu, kata dia, lagu-lagu tersebut juga tidak mendidik dan melanggar standar program siaran pada bab X pasal 19 tentang muatan seks (porno) dalam lirik lagi dan klip video.

"Kami sering mendengar anak-anak kecil di desa-desa menirukan lirik lagu "ndek kembe-kembe, inak lek bawak, amak lek atas," katanya.

Menurut dia, anak-anak yang mendengar lagu tersebut bertanya makna lirik lagu tersebut sehingga dikhawatirkan berdampak negatif terhadap mental mereka.

Sukri mengatakan, KPID NTB memberikan teguran kepada pengelola radio SR dan minta agar tidak lagi menyiarkan lagu berjudul "nDek Kembe-kembe" atau lagu-lagu daerah Sasak lainnya yang berlirik sejenis.

"Ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan kepada pendengar radio dalam memperoleh materi siaran yang mendidik dan berkualitas. Kami minta pengelola radio tersebut menyensor internal seluruh materi siaran," katanya.

Ia juga mengatakan pihaknya juga minta seluruh lembaga penyiaran baik radio maupun televisi untuk menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan, hiburan, serta perekat dan kontrol sosial secara profesional.

Di samping itu, lembaga penyiaran juga harus patuh pada Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Program Siaran (P3/SPS) yang telah ditetapkan KPI pusat, Gubernur NTB, dan Ketua Komisi I DPRD NTB.

Sebelumnya KPID NTB melarang penyiaran 10 lagu daerah Sasak, Lombok, yang liriknya tidak sesuai dengan P3/SPS karena menggunakan lirik berbau porno.

"Ada lirik yang mengedepankan tradisi yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh agama seperti ’bowos’ (mabuk) dan judi," katanya.

Menurut dia, salah satu lirik lagu tersebut mengatakan, "Saya berjudi dengan uang hasil keringat sendiri". Lirik seperti ini dikhawatirkan menjadi pembenaran tindakan seseorang dan ditiru oleh orang lain.

Ia mengatakan, dari sepuluh judul lagu itu ada yang merupakan judul lagu yang sudah beredar lama dan lagu baru, seperti, "Bisok Botol" (Cuci Botol) dan "Bebalu Melet Besimbut’ (Janda Ingin Berselimut).

"KPID menilai lagu-lagu ini ternyata banyak menimbulkan dampak terhadap anak-anak yang tidak mengerti makna lirik tersebut," katanya. (Kompas)

Broadcast Asia dan CommunicAsia 2010 Digelar di Singapura

2010-06-03T13:54:00.000+07:00

BroadcastAsia kembali menyelenggarakan even untuk ke lima belas kalinya pada 2010 ini. Even yang akan diselenggarakan pada 15-18 Juni nanti akan menjadi event one-stop untuk industri hiburan dan digital multimedia di Asia. BroadcastAsia 2010 dirancang menjadi even kelas satu dengan menampilkan teknologi hiburan dan multimedia digital secara lengkap. even ini akan menampilkan teknologi penyiaran TV/Radio, Film/Motion Picture, Production/Post-production and Multi-Platform Streaming.

Konferensi internasional BroadcastAsia 2010 adalah forum bagi lembaga industri multimedia dan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam beberapa sesi informatif dan trend terbaru dalam industri penyiaran.

Beberapa teknologi yang akan dipamerkan dan dibahas dalam forum ini adalah Computer Graphics/Post Production Workflow, Digital Media Asset Management, HD Technology, Professional Audio Technology, 3D & Interactive Technologies, Digital Signage / Out of Home Advertising / Large Panel Screen, IPTV dan Mobile Broadcasting.

Dadang Rahmat Hidayat dan Nina Mutmainah, Ketua dan Wakil Ketua KPI Pusat Baru

2010-06-01T22:50:00.000+07:00

Rapat pleno anggota baru Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2010-2013 di Kantor KPI, Jakarta, Senin (31/5), menetapkan Dadang Rahmat Hidayat dan Nina Mutmainnah sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPI Pusat yang baru. Dalam rapat pleno tersebut, dibahas pula mengenai pembagian kerja masing-masing anggota yang melingkupi 3 bidang yakni bidang kelembangaan, bidang struktur penyiaran dan bidang isi siaran. Rapat pleno yang dihadiri semua anggota KPI Pusat baru tersebut berlangsung sampai sore hari. Direncanakan, serah terima jabatan antara KPI Pusat yang baru dengan periode sebelumnya dilangsungkan pada Kamis (3/6) mendatang.

Ponsel Flexi Pancarkan Siaran Radio dari Berbagai Kota

2010-05-31T00:03:00.002+07:00

Telkom menghadirkan layanan Flexi Radio yang memungkinkan siaran radio dapat diakses secara real time dari kartu Flexi. Saat ini, sudah ada 30 siaran radio dari 20 kota besar di Indonesia yang dipancarkan Flexi.

"Konten ini bisa jadi pengobat rindu bagi pelanggan Flexi yang tengah berada di luar kota tetapi tidak ingin ketinggalan acara dari radio kesayangannya," papar Executive General Manager Telkom Flexi, Triana Mulyatsa dalam keterangannya, Minggu (30/5/2010).

Flexi Radio juga dianggap bisa mempercepat informasi tentang perkembangan satu daerah. Itu sebabnya, pada tahap kedua nanti, jumlah siaran radio dari kota-kota lain akan ditingkatkan menjadi 40 hingga 100 radio.

"Sebenarnya, kapasitas yang tersedia bisa untuk seribu radio. Jika itu teralisasi, berarti semua radio di tingkat kabupaten pun bisa didengarkan melalui Flexi," jelasnya.

Untuk mendengarkan siaran radio, nomor Flexi yang masih aktif harus didaftarkan dulu melalui SMS ke nomor 123 dengan format: REG [spasi] radio [spasi] kota.

Selanjutnya, akan ada notifikasi SMS lanjutan untuk memilih radio di berbagai kota di Indonesia, antara lain, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya, Madiun, Bali, Makasar, Medan, Siantar, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, dan Lampung.

Langkah berikut ialah melakukan panggilan ke Room Radio yang sudah dialokasikan bagi setiap stasiun: *55*RadioRoomNumber. Misalnya, call *55*210987 untuk mendengarkan siaran radio Gen FM di Jakarta dari akses Flexi di seluruh Indonesia.

Menurut Triana, dalam tahapan mengetahui nama kota dan kode radio melalui 123 tidak dikenakan biaya sama sekali. Pelanggan baru dikenakan ketika mulai mendengarkan radio, yakni Rp 4,9 per menit untuk Flexi pascabayar dan Rp 5,39 per menit untuk Flexi prabayar.

"Layanan ini berbeda dengan radio streaming yang memerlukan koneksi internet. Flexi Radio hanya butuh sinyal Flexi yang telah hadir di 320 kota di seluruh Indonesia melalui 5.500 BTS yang tersedia," jelasnya.

Berikut adalah daftar radio yang telah menjadi mitra Flexi:

Global Radio - Jakarta - 210884
El Shinta - Jakarta - 210900
OZ Radio - Jakarta - 210908
Female Radio - Jakarta - 210947
Gen FM - Jakarta - 210987
Jak FM - Jakarta - 211010
Trax FM - Jakarta - 211014
Ardan FM - Bandung - 311059
Radio KLCBS - Bandung - 311004
Radio MQ FM - Bandung - 311027
Radio K-Lite - Bandung - 311029
Radio Pilar - Cirebon - 320886
Radio OZ - Lampung - 180944
Radio Seilla FM - Batam - 161043
Radio Phoenix - Bali - 520910
Geoli FM - Lampung - 181019
Moderato FM - Madiun - 561072
Radio Gamasi - Makasar - 751059
Suara FM - Medan - 120947
Classy FM - Padang - 141034
Sriwijaya FM - Palembang - 170943
El John - Palembang - 170959
Radio Aditya - Pekanbaru - 150876
Mujahidin FM - Pontianak - 661058
Radio Rhema - Semarang - 418860
Radio CAS FM - Siantar - 130894
Solopos - Solo - 451030
Radio MTA - Solo - 451079
Radio SSS - Surabaya - 511000
Trijaya FM - Surabaya - 511047

Pemkot Depok akan Tertibkan Stasiun Radio Ilegal

2010-05-26T20:13:00.000+07:00

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan melakukan penertiban terhadap stasiun radio tidak berizin yang selama ini menimbulkan gangguan frekwensi bagi stasiun radio yang sudah mempunyai izin.

"Banyak radio gelap atau tidak berizin telah mengganggu siaran radio yang telah mempunyai izin," kata Kabid Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok Herry Pansila di Depok, Selasa (25/5).

Herry mencontohkan bahwa Radio Pemkot Depok yang baru didirikan saja banyak terganggu oleh siaran radio tak berizin.

"Kami sampai empat kali pindah frekwensi, tetapi tetap saja mengalami gangguan," jelasnya. Frekwensi Radio Pemkot Depok saat ini berada di 96,6 FM yang jangkauan siarannya bisa sampai ke Bekasi dan Jakarta Selatan.

Untuk itu ia berharap masyarakat segera mengurus perizinan tersebut agar mempunyai legitimasi hukum yang kuat. "Menganggu frekwensi juga merupakan tindak pidana," jelasnya.

Selain menertibkan izin frekwensi pihaknya juga akan memantau isi dari siaran radio tersebut. "Materi siaran juga jangan sampai menghasut masyarakat untuk berbuat anarkhis ataupun berisi SARA," katanya.

Lebih lanjut ia mengharapkan agar isi siaran juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. "Isi siaran hendaknya bersifat mendidik, sehingga para pendengar merasakan manfaat yang positif," katanya.

Herry mengatakan radio yang melakukan siaran banyak dari kalangan radio komunitas dan radio komersil. Kebanyakan radio komunitas itu tidak mempunyai izin. (Antara)

Minimalisir Blankspot dengan Radio Komunitas

2010-05-22T10:16:00.000+07:00

Seringkali peran dan fungsi radio komunitas dipandang sebelahmata dan kurang mendapat perhatian. Penyebabnya cukup banyak seperti faktor finansial, sulitnya infrastruktur, ketatnya persaingan antar lembaga penyiaran khususnya radio, dan kurang didukung. Padahal disejumlah tempat, ketersediaan informasi yang dibutuhkan publik bisa tersalurkan dengan adanya lembaga penyiaran ini.

Daerah-daerah yang tidak terjangkau siaran atau blankspot, daerah-daerah perbatasan yang cenderung terjajah informasi dari negara lain, mesti disuapi siaran-siaran lokal ataupun nasional. Ini dalam upaya untuk meminimalisir erosi nasionalisme. Sayangnya, tidak banyak lembaga penyiaran skala besar atau swasta mengambil inisiatif guna menutup daerah-daerah tersebut dengan siarannya.

Menurut anggota KPI Pusat, Mochamad Riyanto, keberadaan dan peran radio komunitas sangat tepat dan dapat menjadi alternatif untuk mengisi kekosongan corong informasi tersebut. Pasalnya, radio komunitas tidak membutuhkan pembiayaan yang besar dan lebih menitikberatkan pada pendistribusian informasi ketimbang komersialisasi.

“Saya mendorong keberadaan radio komunitas khususnya di daerah-daerah yang blankspot dan juga wilayah yang secara geografis sulit terjangkau siaran,” kata Mochamad Riyanto ketika menyampaikan presentasinya tentang pengawasan radio komunitas di Pekanbaru, Senin (25/5).

Selanjutnya, Riyanto menegaskan, kehadiran radio komunitas ditengah-tengah masyarakat merupakan prakarsa masyarakat atau komunitas tersebut bukan sebaliknya. “Radio komunitas tidak melahirkan sebuah komunitas, tetapi komunitas itu yang melahirkan radio tersebut dan itu perlu diperhatikan,” ungkapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, staf ahli Menkominfo, Henry Subiakto menjabarkan, lembaga penyiaran komunitas adalah media-media kecil yang tumbuh dari kelompok-kelompok kecil masyarakat ataupun kelompok minoritas. Kemudian, dari segi isi atau konten siarannya lebih fokus pada eksistensi kelompok-kelompok tersebut.

Sayangnya, kata Henry, siaran radio komunitas di tanah air belum bisa menjangkau secara luas. Ini karena aturan yang hanya memperbolehkan jangkauan siaran dari radio komunitas itu tidak lebih dari 2,5 km. “Di Australia, Korea Selatan, Jepang dan Kanada, penyiaran komunitas memiliki jangkauan siaran cukup jauh yakni lebih dari 20 km. Penyiaran komunitas disana mempunyai fungsi sebagai media yang mempertahankan karakteristik budaya dan nilai-nilai lokal, seperti musik-musik lokal, dan keragaman bahas lokal,” jelas dosen pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Ketika menerangkan keberadaan radio komunitas di tanah air, Henry menilai perkembangnya sudah sangat pesat sejak lahirnya UU Penyiaran tahun 2002. Namun, sejumlah besar radio-radio komunitas tersebut belum benar-benar mengakar, karena masih bersifat sebagai gerakan kalangan aktifis.

Selain itu, kata Henry, masih banyak radio komunitas yang berkutat dengan masalah legalitas penyiaran dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang lemah. (KPI)

Flexi Hadirkan Siaran Streaming Radio di Ponsel

2010-05-14T20:46:00.000+07:00

Telkom meluncurkan "Flexi Radio" yang memungkinkan pengguna kartu Flexi mendengarkan siaran radio favorit dari stasiun-stasiun radio di seluruh Indonesia. Telkom Flexi mengklaim sebagai operator seluler pertama yang menyediakan layanan siaran radio online di ponsel dengan menggunakan fasilitas streaming.

"Melalui layanan Flexi Radio, pelanggan di Bandung bisa memirsa siaran stasiun radio di daerah lain di seluruh Indonesia. Bila kangen kampung halaman bisa mendengarkan radio daerah asal melalui layanan ini," kata General Manager Comersial Flexi PT Telkom Tbk Regional III Jawa Barat, Muhammad Muaf.

Dalam keterangannya di Bandung, Rabu, ia mengatakan bahwa streaming selama in banyak digunakan untuk video, namun ternyata juga bagus untuk layanan siaran radio.

Pelanggan yang ingin menikmati layanan ini cukup menghubungi *55* dan kemudian menekan gelombang radio yang diinginkan. Tarifnya juga relatif murah hanya Rp4,9 per menit.

"Layanan ini selain pas untuk pelanggan yang kangen kampung halaman, juga bisa dimanfaatkan oleh para penggila bola yang ingin menengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola nasional yang biasanya disiarkan langsung oleh stasiun radio di daerah masing-masing," kata Muhammad Muaf.

Sebagai tahap awal, pihaknya menggandeng stasiun radio favorit di kota-kota di Indonesia sehingga bisa diakses oleh pelanggan Flexi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Muaf mengakui, saluran radio yang sudah menyediakan siaran melalui streaming akan jauh lebih cepat proses koneksinya dan bisa diakses dengan cepat via layanan ini.

Telkom Flexi juga meluncurkan program irit mingguan Rp5.000 yang memungkinkan pelanggannya mendapat top up pulsa sebesar Rp500 ribu untuk melakukan panggilan ke sesama Flexi di seluruh Indonesia setelah mengetik pesan 5000 dan dikirim ke 123. (Antara)

Siaran Sejumlah Radio Terhenti Akibat Petir

2010-05-11T19:51:00.001+07:00

Siaran sejumlah radio di Kota Palangkaraya terhenti pada hari Minggu (10/5)akibat sambaran petir besar saat hujan mengguyur wilayah itu selama beberapa jam.

"Sampai saat ini kami masih belum dapat siaran kembali karena sebagian peralatan siaran rusak tersambar petir," kata pemilik radio Senara FM, Frans, di Palangkaraya, Senin (11/5). Stasiun-stasiun radio yang siarannya terganggu karena sambaran petir itu diantaranya Senara FM, Canisa FM, Bravo FM, dan Kalawiet, dari jumlah stasiun radio se-Palangkaraya yang hanya belasan unit. Petir menyambar pada Minggu siang (10/5) antara pukul 12.00 hingga 15.00 WIB.

Frans mengatakan, akibat sambaran petir yang mengenai pemancar radio Senara itu sejumlah peralatan utama untuk siaran rusak, ditambah kerusakan alat elektronik lain seperti televisi, laptop, dan pesawat telepon. "Kami mesih berupaya memperbaiki kerusakan yang terjadi dan belum tahu kapan bisa mulai siaran, karena 'receiver' parabola juga rusak," katanya. Kerusakan parah perangkat siaran juga terjadi di stasiun radio Canisa FM yang menyebabkan radio yang beroperasi di 102,6 FM itu hanya dapat siaran terbatas untuk memutar lagu.

"Instalasi 'audio mixer' kami rusak tersambar petir, dan saat ini masih dalam perbaikan. Siaran sementara didukung mixer cadangan yang hanya bisa untuk memutar lagu," kata pemilik Canisa FM, Adi Nugroho. Adi mengakui, pihaknya terlambat mematikan perangkat siaran utama saat petir menyambar antena pemancar radio setinggi 50 meter miliknya. Sementara itu, seorang warga kompleks Sapan Raya Palangkaraya, Ayin, mengaku cukup kecewa karena tidak dapat mendengarkan siaran musik dan berita dari sejumlah radio sejak kemarin. (Antara)

Siaran Pilkada: KPID NTB Semprit Empat Radio

2010-05-08T22:55:00.001+07:00

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan surat teguran ke empat radio yang diduga telah menyiarkan kampanye calon wali kota/wakil wali kota tertentu di luar jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun ke empat radio tersebut yakni Radio Suara Kota, Rinjani Permai (Riper) FM, Global FM, dan Radio CNL. Ke empat radio tersebut bersiaran di wilayah kota Mataram, NTB.

"Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada sejumlah radio seperti radio milik Pemerintah Kota Mataram itu menyiarkan kampanye pasangan calon tertentu pada Sabtu dinihari sekitar pukul 00.20 WITA. Ini menyalahi peraturan yang berlaku," katanya Wakil Ketua KPID NTB, Sukri Aruman.

Pihaknya, lanjut Sukri, telah melayangkan surat teguran dan memanggil penanggungjawab empat radio untuk dimintai klarifikasi laporan pengaduan dari masyarakat apakah benar mereka menyiarkan diluar jam yang sudah ditetapkan,” jelas Sukri Aruman.

Menurut Sukri jadwal kampanye pemilu kepala daerah (pilkada) Kota Mataranm periode 2010-2015 yang ditetapkan KPU akan dilaksanakan 21-31 Mei.

Selain itu, kata Sukri, menurut aturan yang berlaku siaran kampanye hanya boleh dilaksanakan sesuai jadwal tersebut, lembaga penyiaran baik radio maupun televisi tidak dibenarkan menyiarkan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. "Kalau ada radio menyiarkan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU, kami minta segera dihentikan karena melanggar aturan. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, akan ada sanksi," katanya.

Sukri juga mengatakan kalau lembaga penyiaran tidak dilarang menyiarkan materi pilkada baik berupa pengenalan pasangan calon maupun pemaparan visi misi. Menurutnya yang tidak boleh adalah mengarahkan masyarakat untuk mendukung pasangan tertentu.

"Kami mengharapkan lembaga penyiaran memperbanyak siaran pilkada sebagai pendidikan politik untuk masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik," kata Sukri. (berbagai sumber)

Persaingan Radio Semakin Ketat

2010-05-05T21:16:00.001+07:00

Persaingan radio saat ini semakin ketat, sehingga pengelola media siaran itu harus benar-benar memahami dan mengenali ekspektasi atau apa yang diinginkan para pendengar.

"Pengelola radio juga harus membuat segmentasi pendengar sehingga bisa mengetahui acara apa yang tepat untuk para pendengar dengan segmentasi tertentu," kata pengelola radio di PT Media Nusantara Citra (MNC) Networtk Agus Wicaksono di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia pada diskusi Radio Network di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), untuk mengetahui ekspektasi tersebut, pengelola radio harus melakukan survei terhadap para pendengar.

Selain itu, pengelola radio juga harus memperbaiki kualitas audio, baik audio teknologi maupun audio yang berasal dari intonasi penyiar. Harga iklan juga harus kompetitif berdasarkan jumlah pendengar yang dimiliki radio tersebut.

"Jika pendengar banyak, bisa saja tarif iklan mahal, tetapi kalau ternyata pendengar sedikit, maka harus kompetitif sesuai dengan jumlah pendengar," katanya.

Ia mengatakan ada sebuah cara yang sering digunakan berbagai radio saat ini untuk tetap bisa eksis, yakni bergabung dengan radio network (jaringan). Radio network merupakan jaringan radio di berbagai kota di Indonesia, seperti MNC yang memiliki empat radio network di beberapa daerah.

Menurut dia, banyak keuntungan yang bisa diperoleh bergabung dari radio network, di antaranya konten radio bisa lebih variatif, siaran di radio A bisa didengar di radio B yang tergabung dalam satu jaringan.

"Selain itu, radio network juga bisa memiliki sumber daya manusia yang andal, namun biaya bisa ditanggung bersama, dan jangkauan siarannya lebih luas," katanya. (Antara)

Sembilan Anggota KPI Pusat Periode 2010-2013

2010-04-30T01:24:00.001+07:00

Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and propertest) Komisi I DPR RI akhirnya memilih dan menetapkan sembilan nama anggota KPI Pusat periode 2010-2013. Sembilan nama tersebut terpilih melalui voting terbuka di hari terakhir dihari terakhir fit and proper test, Rabu malam(28/4).

Berikut adalah sembilan nama yang akan mengisi jabatan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat selama tiga tahun ke depan :
- Mochamad Riyanto (42 suara),
- Ezki Tri Rezekin (42 suara),
- Dadang Rahmat Hidayat (36 suara),
- Azimah (31 suara),
- Nina Mutmainnah (30 suara),
- Idy Muzzayad (25 suara),
- Iswandi Syahputra (25 suara),
- Yudhariksawan (23 suara), dan
- Yazirwan Uyun (22 suara).

60 Tahun CRI Mengudarakan Siaran Bahasa Indonesia

2010-04-23T23:02:00.001+07:00

Tak Kenal maka Tak Sayang. Soal penguasaan bahasa, sejak dahulu China merupakan salah satu bangsa yang sangat serius menggarap bidang tersebut. Tidak hanya banyak sekolah yang menawarkan berbagai macam jurusan bahasa, termasuk bahasa minoritas yang sedikit penuturnya, tetapi juga dalam memberikan siaran radio. China menyadari hubungan dari orang ke orang (people to people) adalah hubungan yang sangat penting dalam membangun relasi antarnegara dan antarbangsa.

Radio China International (CRI) yang dahulu dikenal dengan nama Radio Peking sejak 60 tahun lalu telah menyiarkan siaran radio dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. CRI berdiri pada 3 Desember 1941 dan menyiarkan program siaran dalam 58 bahasa. Radio ini memiliki 30 kantor biro di segala penjuru dunia. Satu hari, total jam siarannya mencapai 1.520 jam. CRI mulai siaran bahasa Indonesia pada tahun 1950. Sebelumnya disiarkan bahasa Jepang dan Inggris. Jadi, tahun ini tepat juga 60 tahun siaran bahasa Indonesia di CRI.

”Tujuan kami menyiarkan bahasa asing adalah untuk mempererat hubungan dengan negara asing tersebut,” ujar Xie Yinghua, salah seorang editor dalam siaran radio bahasa Indonesia.

Hebatnya, ketika hubungan Indonesia dan China terputus, siaran bahasa Indonesia CRI tetap mengudara. ”Ketika itu memang bahannya menjadi sangat sedikit. Jika dahulu ada bahan-bahan berita dari Indonesia, ketika hubungan terputus tidak ada lagi. Jadi, kami hanya menyiarkan lagu-lagu dari piringan hitam dan berita dari China,” ujar Xie sambil menerawang, mengenang perjalanan puluhan tahun lalu ketika awak CRI masih sedikit dan situasi politik kedua negara tidak menguntungkan.

Xie menceritakan, ketika itu perlengkapan masih sekadarnya. ”Jadi, satu penyiar itu harus menyapa pemirsa, membacakan surat sekaligus memutar lagu yang masih berbentuk piringan hitam. Bisa dibayangkan betapa repotnya,” kata Xie yang berasal dari Madura dan bertugas mengedit tulisan-tulisan yang hendak dibacakan dalam siaran bahasa Indonesia.

Salah satu kekuatan CRI memanglah banyaknya siaran dalam berbagai bahasa. Tidak hanya itu, pada era internet ini mereka juga memiliki situs yang ditulis dalam 60 macam bahasa, termasuk bahasa buatan manusia Esperanto.

”Orang perlu saling mengenal,” kata Gu Hongfu, Direktur Departemen Asia CRI. Gu, warga China yang lancar berbahasa Indonesia, mengatakan, hubungan antarorang dari negara yang berbeda sangatlah penting. Banyak persoalan sehari-hari yang perlu dibahas agar rakyat di kedua negara saling mengenal.

Selain menyiarkan langsung siarannya, di Indonesia CRI juga bekerja sama dengan jaringan radio Elshinta. Berbagai topik disajikan dalam acara perbincangan yang menarik pemirsa. Tanggapan dari pemirsa di Indonesia terlihat dari banyaknya surat yang dikirimkan ke CRI.
Kini, CRI didukung juga oleh orang-orang muda, perpaduan antara lulusan dari jurusan bahasa Indonesia di universitas-universitas China dan warga Indonesia yang bekerja di sana. Karena merupakan gudang ahli bahasa asing, awak CRI sering dimintai bantuan mendukung kementerian lain yang memerlukan bantuan. ”Misalnya ada delegasi dari luar negeri dan penerjemah atau staf lain tidak mencukupi, kami juga sering diminta membantu,” kata Gu. (Kompas)

Kerjasama Radio Elshinta dengan CRI Telah Diresmikan

2010-04-20T11:00:00.000+07:00

Radio Elshinta makin melengkapi referensi berita dan informasi luar negerinya setelah BBC, VOA dan Radio Australia. Penandatanganan kerjasama dan peluncuran program China Radio International (CRI) dengan Elshinta Radio hari Selasa (20/4), diresmikan di Grand Ballroom, Sultan Hotel Jakarta.

Selain dihadiri oleh perwakilan kedua radio, penandatanganan juga dihadiri sejumlah undangan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Zhang Qiyue dan Ditjen KPI Kemendag Indonesia Gusmardi Bustami.

Setelah penandatanganan kerjasama, acara dilanjutkan dengan diskusi tentang peluang produk Indonesia di pasar CAFTA (Kawasan Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN). Diskusi interaktif tersebut disambut dengan meriah oleh para undangan yang hadir.

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Nyonya Zhang Qiyue, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Gusmardi Bustami, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Adi Putera Taher, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balibang) Departemen Perdagangan, Muchtar tampak hadir dalam acara diskusi dengan menyampaikan sambutan dan paparan singkat tentang peluang pasar produk Indonesia.

Siaran CRI berbahasa Indonesia dapat didengarkan setiap hari melalui jaringan Radio Elshinta pada pukul 20.30-21.00, 22.00-22.30 dan 23.00-23.05 (Elshinta.com)

Wereldomroep meluncurkan web ‘Most Wanted’

2010-04-18T22:22:00.002+07:00

Radio Nederland Wereldomroep hari ini meluncurkan dosir web yang lengkap dan interaktif dalam 7 bahasa tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dan tahanan politik: www.rnw.nl/tahananpolitik. Dalam dosir web yang berjudul ‘Most Wanted’ kami menampilkan potret anggota keluarga para tahanan politik.

Peluncuran ini diselenggarakan saat berlangsungnya konferensi ‘Human Rights & (New) Media’ di Den Haag. Dosir web dan video merupakan hasil kerja sama dengan IDTV.

Most Wanted merupakan dosir web dalam tujuh bahasa dan memuat tayangan video yang menyentuh hati dan mengandung informasi terpercaya mengenai perkembangan dan pembahasan terkini tentang HAM. Dalam delapan video para anggota keluarga tahanan politik dari Kuba, Uzbekistan, China, Iran, Eritrea, Indonesia, Azerbaijan, dan Kolombia bercerita. Dosir web ini terbit dalam bahasa Belanda, Inggris, Spanyol, Indonesia, China, Arab, dan Perancis.

Rik Rensen, pemimpin redaksi Radio Nederland Wereldomroep: “Para tahanan yang ditayangkan ini berasal dari daerah-daerah yang kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan pers terbatas. Justru di daerah-daerah ini Radio Nederland Wereldomroep melakukan aktivitasnya dan perlu adanya perhatian terhadap kisah pribadi para tahanan politik.”

Dosir web ini terutama membahas tahanan politik yang tidak dikenal. Mengapa mereka ditahan dan dalam kondisi apa? Bagaimana para anggota keluarga menghadapi tuntutan terhadap orang yang mereka sayangi itu dan terkadang sudah bertahun-tahun dilarang untuk berhubungan? Bagaimana LSM HAM memanfaatkan berbagai jaringan media sosial untuk melakukan aksi mendorong pembebasan tahanan politik? Radio Nederland Wereldomroep membentuk suatu platform yang dapat digunakan para anggota keluarga, sahabat dan organisasi untuk bertukar informasi dan pengalaman.

VOA Umumkan Pemenang Fellowship Tahunan

2010-04-14T00:47:00.004+07:00

Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Amerika (PPIA) bekerjasama dengan Voice of America, untuk ketiga kalinya, akan mengirim dua penerima Program PPIA-VOA Broadcasting Fellowship ke Washington. Pemenang tahun ini adalah Nurina Asri Savitri (25) dan Febriamy Dame Deborah Hutapea (27).

Pengumuman tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Hotel Nikko, Jakarta, pada hari Rabu. Para pemenang, Nurina dan Febriamy, akan memulai program fellowship di VOA, yang berlokasi di Washington, pada pertengahan April. Fellowship akan berlangsung selama enam bulan dan dapat diperpanjang hingga satu tahun.

Selama bekerja di VOA mereka akan menimba ilmu jurnalistik radio dan televisi di Amerika Serikat, serta berperan sebagai duta-duta muda Indonesia yang mewakili PPIA. Program ini juga mengharapkan para fellow dapat menjembatani kesenjangan yang sering muncul antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika karena kekurangpahaman budaya satu sama lain.

Selain para pemenang, muncul pula dalam jumpa pers program PPIA-VOA Broadcasting Fellowship tahun 2010, Direktur VOA Jakarta Frans Padak Demon, para pengurus PPIA dan dua jurnalis penerima program serupa tahun 2009 lalu, Esther Samboh dan Juanita Wiratmaja.

Esther mengatakan selama bekerja untuk VOA Indonesia di Washington, ia mendapat cukup banyak pengalaman, terutama bagi peningkatan kemampuannya sebagai jurnalis. “(Saya) belajar banyak sekali, kedisiplinan, terutama manajemen waktu dalam pekerjaan, mulai dari riset membuat paket program, dan lain-lain," kata Esther.

Juanita Wiratmaja mengisahkan sebagian pengalamannya selama setahun mendapat kesempatan bekerja untuk VOA. “Serunya, kalau tengah meliput kegiatan untuk mempromosikan kesadaran tentang lingkungan hidup, Earth Day di kalangan remaja dan anak-anak di AS, serta melibatkan partisipasi banyak pihak dan luas.”

Selama di Amerika, Esther dan Juanita banyak berinteraksi dengan warga Amerika, dan sama-sama menyebut kesan yang paling mendalam mengenai masyarakat Amerika adalah kental jiwa dermawan dan sukarelawan yang mereka miliki.

Esther dan Juanita menamatkan fellowship PPIA-VOA di akhir bulan Maret, setelah setahun penuh bekerja untuk VOA Indonesia di Washington.

Kepada para pemenang tahun ini, Ketua Pengurus PPIA Meity Robot meminta mereka untuk menggunakan kesempatan bekerja dan tinggal di Amerika Serikat dengan sebaik-baiknya. "Mereka diharapkan dapat memberi sumbangan bagi peningkatan profesionalisme dunia jurnalisme di Indonesia,” ujar Meity. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa program ini dapat meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Amerika.

Pemenang Fellowship 2010

Para penerima PPIA-VOA Broadcasting Fellowship 2010, Nurina Asri Savitri, bekerja sebagai reporter di Metro TV, sedangkan Febriamy Dame Deborah Hutapea, bertugas sebagai reporter harian berbahasa Inggris, The Jakarta Globe.

Nurina merasa bersyukur menjadi bagian dari program tahun ini. "Ini kesempatan membangun saling pengertian masyarakat kedua negara antara Amerika dan Indonesia,” ujar Nurina.

Sementara itu, Deborah menyampaikan keinginannya menimba pengetahuan mengenai jalannya demokrasi di Amerika. "Kita tahu demokrasi di Indonesia saat ini berjalan cukup maju, tapi itu tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi,kebanyakan masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan,” tambah Deborah.

Tantowi Yahya, Ketua Pengurus PPIA, dan Norman Goodman, Kepala Siaran VOA Bahasa Indonesia, memprakarsai program ini pada tahun 2008. Turut mensponsori program tahun 2010 adalah Purnomo Yusgiantoro, Cathay Pacific Indonesia dan Yayasan Lembaga Indonesia-Amerika (LIA).

Kepala Siaran VOA Indonesia di Washington, Norman Goodman, menyatakan kepuasannya dengan standar yang tinggi dan kinerja yang luar biasa dari para peserta program sebelumnya. Ia juga berharap keberhasilan Program PPIA-VOA Broadcasting Fellowship ini dapat terus berlanjut. (VOA)

KPID Sulsel Rapat Bahas Izin Radio Takalar

2010-04-13T22:35:00.000+07:00

Komisi Penyiaran Independen (KPI) Daerah Sulawesi Selatan Senin (12/4/2010) menggelar evaluasi dan dengar pendapat atas permohonan izin penyelenggaraan penyiaran Radio Harmoni Takalar. Pembahasan penyiaran melibatkan mitra strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulsel.

Evaluasi dengar pendapat (EDP) Radio Harmoni FM Takalar dihadiri sekitar 30 undangan yang terdiri dari unsur Pemkab Takalar, masyarakat Takalar, pemerhati media, mahasiswa, balai monitoring, dan pemuka agama setempat. (Tribun Timur)

Ratusan Radio dan TV Membangkang, Tak Putar Indonesia Raya

2010-04-08T19:54:00.000+07:00

Ratusan stasiun televisi dan radio tidak memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya saat memulai dan mengakhiri program siaran mereka. Padahal, hal itu diwajibkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 dan 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3 dan SPS.

Itu sebabnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah mengancam akan menegur stasiun televisi dan radio yang membangkang tersebut. "Padahal, itu diatur dalam Peraturan KPI Nomor 2 dan 3 Tahun 2009 tentang P3SPS," kata anggota KPID Jateng Divisi Pengawasan Isi Siaran, Zainal Abidin Petir, di Semarang, Kamis (8/4).

Menurut dia, berdasarkan pemantauan tiga bulan terakhir, peraturan yang diteken Ketua KPI Pusat Sasa Djuarsa Sendjaja pada 10 Desember 2009 itu tidak dipatuhi. "Sampai saat ini belum ada iktikad baik dari seluruh lembaga penyiaran televisi dan radio di Jateng," katanya.

Lembaganya juga mencatat, sekitar 262 lembaga penyiaran televisi dan radio di Jateng diduga melanggar peraturan tersebut. "Kami akan mendatangi semua lembaga penyiaran itu. Kalau mereka belum melaksanakan peraturan itu, akan kami tegur secara tertulis," katanya.

Apabila teguran tertulis tidak digubris, katanya, lembaga penyiaran terancam sanksi, termasuk pencabutan izin penyiaran. "Dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan, diharapkan para pengelola lembaga penyiaran dapat mengisi program siaran sesuai nilai-nilai agama, moralitas, dan jati diri bangsa," katanya.

Selain stasiun televisi dan radio lokal, pihaknya juga akan mengeluarkan teguran untuk 11 stasiun televisi nasional, seperti TVRI, TV One, ANTV, RCTI, TRANS TV, TRANS 7, TPI, Global TV, Metro TV, Indosiar, dan SCTV.

"Kami memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap televisi nasional karena mereka memanfaatkan frekuensi untuk siaran di wilayah Jateng. Mereka tetap harus taat dan patuh pada hukum," kata Zainal. (Kompas)

Tidak Sekedar Efisiensi, TVRI dan RRI Harus Kuat

2010-04-05T21:51:00.001+07:00

Penggabungan TVRI dan RRI jangan hanya dilihat sebagai upaya efisiensi saja. Adapun yang paling utama yang mesti dilakukan kedua lembaga penyiaran publik ini adalah melakukan penguatan kelembagaan sesegera mungkin. Jika kuat, TVRI dan RRI akan kembali menjadi lembaga penyiaran kelas atas.

Disela-sela diskusi terbuka sebelum pendeklarasi Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) pada 1 April lalu, di Balai Kota Solo. Dirjend SKDI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kekominfo), Bambang Subiantoro memberi klarifikasi tentang adanya rencana penggabungan RRI dan TVRI.

Menurut Bambang, draft aturan mengenai rencana penggabungan lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI belum ada. Karenanya, baik Dirjen maupun Menteri, belum sama sekali tahu dan membaca rencananya tersebut.

Pernyataan dari Bambang tersebut secara langsung juga menepis rumor yang sudah lama beredar yakni terkait rencana pemerintah yang akan membuat peraturan tentang penggabungan lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI.

Menurut Bambang, yang paling krusial dilakukan saat ini adalah memperkuat ke dua lembaga penyiaran tersebut agar mampu bertahan dan bersaing secara sehat dengan lembaga-lembaga penyiaran lainnya.

Adapun untuk memperkuat ke duanya, lanjut Bambang, ada empat langkah yang mesti dijalankan. Pertama, perkuat kelembagaan. Kedua, perkuat sumber daya manusianya (SDM). Ketiga, perkuat fasilitas dan infrastrukturnya. Dan keempat, perkuat program dan isi siaranya.

“Karena ini kami katakan kepada semua pihak bahwa kami tidak ada niat untuk menggabung ke dua lembaga penyiaran tersebut. Justru yang kami inginkan adalag menguatkan keduanya agar tidak menjadi lembaga penyiaran kelas dua. Jadi saya harap jangan ada salah persepsi,” ungkap Bambang di depan peserta deklarasi.

Sementara itu, pengamat penyiaran dan mantan anggota Komisi I DPR RI, Paulus Widiyanto menceritakan, persoalan penggabungan TVRI dan RRI sudah cukup lama dibicarakan. Menurutnya, penggabungan TVRI dan RRI bukan hanya untuk upaya efisiensi saja tetapi yang lebih penting dari adalah memperkuat kelembagaannya.

Solo Pusat Deklarasi Hari Penyiaran Nasional

2010-04-01T17:48:00.001+07:00

Solo akan menjadi tempat deklarasi nasional Hari Penyiaran Nasional pada Kamis, 1 April 2010 mendatang. Dipilihnya Solo karena sejarah penyiaran di Indonesia berawal dari Kota Bengawan ini.

Ketua Panitia Deklarasi Nasional Hari Penyiaran Nasional, Saraswati mengatakan pihaknya mengusulkan kepada pemerintah pada tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional. Oleh sebab itu pada tanggal tersebut akan di deklarasikan sebagai Hari Penyiaran Nasional.

Pendeklarasian yang dipusatkan di Solo, dikatakan dia sangat beralasan. Pasalnya, sejarah kelahiran penyiaran yang dimiliki pribumi asli bermula dari Solo.

"Radio yang pertama kali didirikan oleh Sri Paduka Mangkunegaran VII pada 1 April 1933 itu bernama Solose Radio Vereneging (SRV) di Solo," kata Saraswati di Solo, Senin, 29 Maret 2010.

Dia menerangkan pada waktu itu siaran radio SRV bisa didengarkan sampai ke luar negeri. "Dulu waktu putri Mangkunegaran menari dengan diiringi gamelan itu disiarkan hingga ke negeri Belanda," kata dia.

Oleh sebab itu, dalam deklarasi nanti, pihak panitia juga akan mengukuhkan Sri Paduka Mangkunegara VII sebagai Bapak Penyiaran Indonesia. "Ya, karena beliau merupakan orang pribumi pertama yang menyiarkan siaran radio sewaktu penjajahan Belanda. Jadi sangat wajar kalau beliau menjadi Bapak Penyiaran Indonesia," harapnya.

Dalam deklarasi Hari Penyiaran Nasional, lanjut dia, akan diikuti sekitar 400 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka terdiri dari insan penyiaran baik RRI maupun non RRI di Indonesia, insan televisi, dan seluruh ketua KPI Daerah.

Menurut rencana acara deklarasi itu akan dihadiri oleh tiga menteri. Diantaranya, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan Nasional. "Kita masih menunggu konfirmasi. Tetapi kalau tidak datang akan didelegasikan kepada Dirjen masing-masing," ujarnya. (VIVAnews)

Siaran Langsung Radio Terjauh dari Tanah Air

2010-03-31T22:40:00.002+07:00

Pada 1936, putri Sri mangkunegoro VII, Gusti Nurul menari tari srimpi pada resepsi pernikahan Ratu Yuliana dan Pangeran Bernhard di Istana Noordine, Den Haag, Belanda. Tarian itu dilakukan dengan iringan gending yang disiarkan secara langsung oleh SRV( Solosche Radio Vereeniging) dari kota Solo yang dipancarkan ke negeri Belanda. Di istana itu, siaran SRV dapat diterima melalui pesawat radio yang digunakan untuk mengiringi Gusti Nurul.Ini merupakan siaran langsung terjauh yang pernah dilakukan dalam sejarah penyiaran di Tanah Air.

SRV adalah lembaga penyiaran radio yang didirikan di kota Solo pada 1 April 1933 atas prakarsa Sri Mangkunegoro VII. SRV adalah lembaga penyiaran modern milik bangsa indonesia di Tanah Air yang pertama kali dikelola secara profesional. Cikal bakal SRV sendiri adalah stasiun radio komunitas warga solo yang menyiarkan klenengan dari kelompok karawitan Mardilaras milik Pura Mangkunegaran.

Kota Solo sebagai pelopor penyiaran Tanah Air dijadikan kota tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan deklarasi Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas). Kegiatan yang dibuka oleh Walikota Solo, Jokowi, pagi tadi (31/3). Acara terdiri dari pameran penyiaran di Museum Pers Nasional dan dialog publik di Balai Kota. Dialog publik pertama akan diselenggarakan siang nanti di Balai Kota Solo dengan pembicara Anggota KPI Pusat, S ecip, Pengamat Sejarah UNS, Sudharmono dan Inisiator Hari Penyiaran Nasional, Hari Wirwayan.

Menurut rencana, deklarasi hari penyiaran sendiri akan dilaksanakan besok 1 April 2010. Sedangkan pada dialog publik kedua, besok (1/4) akan mengundang Ketua KPI Pusat, Sasa Djuarsa Sendjaja, Inisiator UU Penyiaran 2002, Paulus Purwoko dan Pengamat Media dari UNS Andrik Purwasito. (KPI)

Penutupan Radio Era Baru Bukan Akibat Intervensi

2010-03-27T00:11:00.002+07:00

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Amar Ahmad, membantah kabar bahwa penutupan radio lokal Era Baru di Batam akibat intervensi pemerintah Cina. "Itu tidak benar. Radio itu tidak ada izin penyiaran karena tidak lolos uji," kata Amar saat dihubungi Tempo kemarin.

Menurut Amar, tidak lolosnya radio tersebut karena penyajian bahasa siaran tidak proporsional. "Hampir 70 persen mereka siaran dengan menggunakan bahasa Man-darin," kata Amar. Itu jelas tidak sesuai dengan undang-undang penyiaran, yang memprioritaskan bahasa Indonesia dalam sajian siaran.

Amar membenarkan, KPI sempat dikunjungi oleh Kedutaan Besar Cina. "Tapi itu tidak ada kaitan dengan keputusan kita," ujarnya. Keputusan penutupan siaran Radio Era Baru, Amar melanjutkan, sesuai dengan mekanisme.

Ketika itu ada lima frekuensi yang tersedia, tapi yang mendaftar tujuh radio. Era Baru termasuk salah satu dari dua radio yang tidak mendapat izin dari hasil Fbrum Rapat Bersama. "Satu radio yang tak dapat izin itu paham kok akan putusan kami," kata Amar.

Rabu lalu, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menyegel Radio Era Baru karena tidak memiliki izin frekuensi. Manajer Radio Era Baru, Rahmat, menduga penyegelan itu merupakan buntut dari surat yang dikirim Kedutaan Besar Cina pada Mei 2007, yang isinya meminta agar Radio Era Baru di Batam ditutup.

Sejak itu, kata Rahmat, pihaknya selalu berurusan dengan aparat berwajib. Mulai Januari 2009, Radio Era Baru mengajukan gugatan terhadap pemerintah Cina, yang dinilai mengintervensi.

Menurut Rahmat, radio yang dikelolanya memang pernah ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau pada Agustus 2006 karena lebih banyak bersiaran dengan bahasa Mandarin sekitar 60 persen. "Setelah mendapat peringatan itu, porsinya kami turunkan menjadi 30 persen," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, pihak Era Baru pernah meminta klarifikasi langsung ke KPI Pusat. Dalam pertemuan tersebut, KPI melalui komisionernya, Muhammad Izzul Muslimin menjelaskan mengenai tidak diberikannya izin penyiaran kepada radio Era Baru Batam. Selain itu, Izzul juga menegaskan tidak ada unsur politik atau interfensi dari manapun atas keputusan tersebut. (dari berbagai sumber)

Mega FM Kalbar Gelar EDP

2010-03-26T20:08:00.000+07:00

Radio PT Radio Melati Gramedia (Mega) Mempawah, menggelar kegiatan evaluasi dengar pendapat (EDP). Kegiatan itu dalam rangka meningkatkan kualitas penyiarannya. Hadir Ketua Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Kalbar, Yasmin Umar tersebut dilaksanakan di Gedung KNPI Mempawah. “Kegiatan EDP ini untuk bahan evaluasi dan masukan bagi PT Radio Gramedia Mempawah dalam meningkatkan kualitas penyiaran di masyarakat,” kata Ramadhan, Kepala Studio Mega FM.

Hendaknya, saran, pendapat tersebut dapat kami tindaklanjuti dan direalisasikan dengan menyajikan siaran-siaran yang berkualitas bagi warga Kota Mempawah dan sekitarnya. Selain itu, dikatakannya, kegiatan EDP yang diselenggarakan pihaknya tersebut dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengantongi pergantian izin gelombang siaran yakni dari frekuensi 738 AM ke 105, 4 FM. “Pergantian gelombang frekuensi siaran ini guna memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal penyiaran. Karenanya, saat ini kami telah berbenah diri untuk melakukan perbaikan baik dalam bentuk perangkat siaran maupun menyusun program-program acara yang berkualitas,” tuturnya.“Mudah-mudahan izin perpindahan gelombang frekuensi siaran ini disetujui oleh KPI Daerah. Sehingga, Mega Radio Mempawah tetap eksis dalam menyampaikan informasi-informasi dan penyiaran yang bermutu dan berkualitas di masyarakat,” harapnya.

Ditempat yang sama, Ketua KPI Daerah Kalbar, Yasmin Umar mengatakan, hasil EDP tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan atas kelayakan penerbitan izin perpindahan frekuensi siaran Mega Radio Mempawah, dari frekuensi 738 AM ke 105, 4 FM.“Hasil EDP ini akan dibahas bersama oleh dewan KPI Daerah Kalbar untuk menerbitkan rekomendasi izin pergantian frekuensi. Terlebih berkaitan dengan layak atau tidaknya izin tersebut diterbitkan,” singkatnya.Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan peserta undangan yang terdiri dari instansi vertikal, pelajar, dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak. (Pontianak Pos)

Indonesia Tutup Stasion Radio Erabaru FM di Batam

2010-03-25T23:33:00.002+07:00

Indonesia menutup Stasion Radio Erabaru FM di Bantam. Radio yang bersiaran dalam bahasa Indonesia dan bahasa Cina tersebut, diduga menyuarakan Gerakan Spiritual Falun Gong, gerakan yang dilarang di Cina.

Benarkah Indonesia menutup Radio Erabaru karena alasan itu? Kristianto dari Radio KEI FM di Bantam, mitra Radio Nederland Wereldomroep, menjelaskan mengapa terjadi penutupan itu.

Kristianto: "Sebenarnya begini. Erabaru adalah salah satu stasion radio baru yang sedang mengusahakan ijin dari pemerintah, baik itu ijin mengenai penggunaan frekwensi, maupun ijin penyelenggaraan penyiaran yang sekarang ini dibawahi oleh KPI."

Bukan Soal Konten
Radio Nederland menghubungi Bapak Raymond, Direktur Radio Erabaru FM di Batam, yang menerangkan alasan penutupan radionya. Jadi yang sebenarnya menjadi isyu dasar itu bukan masalah konten, tetapi yang menjadi isu sekarang ini, bahwa radio ini belum memiliki kedua ijin tersebut.

Yang pertama yaitu ISR atau Ijin Siaran Radio, yang frekwensinya diberikan oleh Dirjen Postel. Sementara untuk ijin penyelenggaraan penyiaran, yaitu dari pemerintah, melalui KPI. Itu, keduanya belum didapatkan oleh radio tersebut.

Dan sebenarnya hampir seluruh radio di Indonesia yang belum memiliki kedua ijin tersebut, sebenarnya tidak boleh mengudara.

Radio Nederland kembali menghubungi Kristianto, dari Radio KEI FM di Batam, dan menanyakan masalah konten ini.

Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Jadi tidak ada hubungannya dengan isi atau tema penyiaran radio itu ya?

Kristianto: "Sebenarnya di Batam ada sekitar duapuluhan radio baru yang sedang mengajukan ijin mereka, sementara kanal yang tersedia untuk Batam itu, oleh pemerintah pusat hanya disediakan empat kanal. Jadi dari 20 radio itu sendiri, sebenarnya harus ada yang tidak mendapatkan ijin. Salah satu di antaranya adalah Radio Erabaru. Itu sebenarnya yang menjadi topik utama, mengapa pemerintah akhirnya menutup radio tersebut. Jadi bukan hanya Erabaru, tetapi masih ada beberapa radio di Batam yang tidak mendapatkan ijin, cuman kemudian ada isu-isu lain yang menyangkut masalah konten. (Ranesi)

Komnas HAM: Cina Intervensi Radio Indonesia

2010-03-25T23:26:00.001+07:00

Pemberedelan Radio Era Baru Batam, Kepulauan Riau, menimbulkan reaksi keras dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM melalui rilisnya di Jakarta, Rabu (24/3), menyatakan Cina tengah mengintervensi Indonesia lewat kasus pemberedelan radio.

Menteri Komunikasi dan Informatika disebut-sebut menolak terbitnya surat izin Radio Era Baru Batam. Penolakan itu berhubungan dengan protes dari pemerintah Cina yang menuding radio ini telah menyiarkan kekejaman pemerintah Cina. Semua itu disuarakan aktivis Fa Lun Kung atau disebut pula Falun Gong [baca: Radio Era Baru Batam Ditutup].

Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM akan melakukan upaya hukum. Komnas HAM juga akan memprotes intervensi Cina melalui Kedutaan Besar Cina di Jakarta.

KPI : Radio Erabaru Ditutup Karena Bahasa Mandarin

2010-03-25T21:29:00.001+07:00

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Amar Ahmad menyatakan penutupan radio Era Baru di Batam bukan karena intervensi dari pemerintah China, melainkan penyajian bahasa siaran tidak proporsional.

"Hampir 70 persen, radio itu siaran menggunakan bahasa mandarin, itu tidak sesuai dengan undang-undang yang memprioritaskan bahasa Indonesia dalam sajian siaran," kata Amar saat dihubungi Tempo, hari ini.

Meski begitu, Amar membenarkan bahwa KPI sempat dikunjungi oleh kedutaan besar China,"Tapi itu tidak ada kaitan dengan keputusan kita," ujarnya.
Keputusan penutupan siaran radio tersebut, lanjut Amar, sesuai mekanisme. Ketika itu ada 5 frekuensi yang disediakan, tapi yang daftar ada tujuh pendaftar. Radio Era Baru termasuk salah satu dari dua radio yang tidak dapat izin dari hasil Forum Rapat Bersama. "Radio lain yang tidak dapat izin menerima keputusan kami," kata Amar.
(Tempo Interaktif)

Radio Era Baru Ditutup Paksa

2010-03-25T21:00:00.002+07:00

Tim Balai Monitoring (Balmon) Kota Batam, lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum mengenai frekuensi di Batam dan petugas kepolisian akhirnya menutup paksa Radio Era Baru dengan menyita exciter, alat transmisi yang mengudara di gelombang 106.5 Mhz. Dengan dicabutnya peralatan tersebut, itu artinya Era Baru FM tidak bisa lagi mengudara.

Suasana pengambilan exciter sempat diwarnai kericuhan dan mengundang rasa kerumunan warga sekitar. Tim balmon yang hendak membawa exciter menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam bernomor polisi BP 1231 EY tersebut sempat dihalang-halangi Direktur Era Baru FM, Suherman. Bahkan Suherman sempat terlentang di atas jalan, menghalangi akses mobil untuk keluar.

"Tolong jangan diambil pak, ini masih dalam proses," ujarnya sambil terus berteriak sambil memegang beberapa berkas.

Dalam keterangan persnya, Suherman tidak bisa menerima perlakuan tim balmon yang dinilainya melakukan pengambilan exciter secara paksa. Menurutnya, seharusnya tim balmon dapat menunggu banding kasasi yang telah diajukan Radio Erabaru ke Mahkamah Agung (MA) yang telah diterima MA sejak 4 Januari 2010.

"Kami sudah sampaikan kepada petugas dan menunjukkan surat tanda terima berkas dari MA, tapi mereka memaksa, katanya mereka datang menjalankan tugas," ungkap Suherman.

Atas tindakan petugas yang secara paksa mengambil exciter tersebut, Suherman berniat akan terus melakukan perlawanan terhadap hak-haknya yang dirampas. Selain tetap akan menempuh jalur hukum, ia juga akan mengajukan permasalahan ini ke komisi PBB.

Suherman menjelaskan, Radio Era Baru yang berdiri sejak 5 tahun yang lalu telah mengantongi izin dari Dinas Perhubungan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dengan mengeluarkan sertifikat rekomendasi kelayakan. Kasus Radio Era Baru yang bergulir sejak 2007 silam, ia sinyalir merupakan intervensi Kedubes Cina melalui suratnya ke lembaga negara di Indonesia, yang menggagalkan pengajuan perizinan. (Sijori Online)

Mangkunegara VII akan Diusulkan jadi Bapak Penyiaran Indonesia

2010-03-23T20:12:00.001+07:00

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Sri Mangkunegara VII diusulkan menjadi bapak penyiaran Indonesia. Pasalnya, ia merupakan pemrakarsa radio siaran pribumi pertama yang kemudian menjadi cikal bakal Radio Republik Indonesia (RRI).

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Hari Wiryawan mengatakan usulan tersebut akan diajukan kepada pemerintah pusat pada 1 April 2010 mendatang bersamaan dengan acara deklarasi hari penyiaran nasional.

"Kami sangat berharap usulan ini dapat diterima. Karena beliau memiliki jasa yang sangat besar terhadap dunia penyiaran nasional," kata Hari, Selasa (23/3).

Kiprah Mangkunegara VII tersebut berawal saat dia memprakarsai berdirinya Solosche Radio Vereeniging (SRV) pada 1 April 1933 sebagai media perlawanan terhadap Belanda. SRV menyiarkan lagu-lagu Jawa dan kesenian tradisional lainnya untuk menggantikan siaran lagu dan budaya barat yang saat itu gencar dilakukan Belanda.

Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang digunakan ketika itu memungkinkan siaran SRV memiliki jangkauan luas, bahkan hingga ke negeri Belanda. Perkembangannyapun terhitung pesat, hanya dalam waktu 10 tahun SRV telah mampu mendirikan cabang di delapan kota besar. Yakni Jakarta, Bandung, Bogor, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Madiun.

Radio siaran pertama ini awalnya menempati pendapa kepatihan Pura Mangkunegaran. Kemudian atas berbagai pertimbangan dipindahkan ke gedung baru di kawasan Stabelan, Banjarsari, Solo yang kini menjadi kantor RRI cabang Solo. "Dengan latar belakang tersebut tidak berlembihan jika Mangkunegara VII diberikan gelar bapak penyiaran Indonesia," pungkas Hari. (Media Indonesia)

Maestro Radio Talkshow Itu Kini Telah Tiada

2010-03-21T23:50:00.007+07:00

Menjadi penting itu baik. Tapi lebih penting lagi menjadi orang baik. Falsafah hidup ini mengingatkan kita kepada sosok Ebet Kadarusman. Siapa yang tak kenal dengan Ebet Kadarusman? Kiprahnya sebagai pembawa acara dan penyanyi di dunia hiburan Indonesia tak perlu diragukan lagi. Dalam memandu suatu acara, apapun yang dilakukan Kang Ebet—begitu ia biasa disapa—hingga kini belum bisa disamai pembawa acara masa kini. Salah satu gaya khas Kang Ebet adalah, "Sekarang kita tampilkan Idang yang sangat Rasjidi." Panggilan ini kerap ia lontarkan saat masih membawakan acara Salam Canda di satu televisi nasional yang tayang setiap Sabtu malam.

Karier Kang Ebet dimulai sebagai penyiar di Radio ABC (Australian Broadcasting Corporation). Ia membawakan acara Morning Show berbahasa Indonesia. Hampir 30 tahun Kang Ebet bekerja di ABC. Bahkan, ia sempat berumah tangga di Negeri Kanguru. Perempuan asal Australia yang dinikahinya memberi lima anak. Namun belakangan, keduanya lantas memutuskan berpisah setelah merasakan ketidaksamaan visi dan pandangan hidup.

Kembali ke Tanah Air, Kang Ebet tetap dengan dunia cuap-cuap. Bahkan, ia juga menjadi presenter. Selain Salam Canda, Kang Ebet juga memandu acara Good Pagi Selamat Morning Betawi Radio Trijaya 104.7 FM, Betawi Punya Cerita Radio Pelita Kasih (RPK) 96.3 FM, Kang Ebet Show Radio Elshinta 90.0 FM, Arisan TPI, Unik Menik TVRI, Jumpa Canda Heartline 100.5 FM, OKE Obrolan Kang Ebet Ocehan Kumaha Engke: Radio Ramako 105.8 FM, dan La Nosta Radio Gaya 93.6 FM.

Setelah sembilan tahun hidup sendiri, pria kelahiran Tasikmalaya 7 Juli 1936 tersebut bertemu Heli. Perempuan ini adalah teman kuliah sekaligus cinta pertamanya. "Waktu pergi ke Australia, putus begitu saja," kisah Kang Ebet.

Heli bercerita, Kang Ebet tak pernah memberikan kepastian dalam hubungan cinta mereka. Maklum, umur Kang Ebet dengan Heni terpaut cukup jauh. "Kang Ebet mahasiswa, kalau ibu masih SMP (sekolah menengah pertama) kelas satu. Cinta monyetlah, biasa," kata Heli. Meski begitu, Kang Ebet sempat mengirim sepucuk surat. Heli diam-diam menyimpan surat nan puitis itu. Buah dari kisah cinta pertama, mereka dikaruniai 10 anak dan 25 cucu.

Kebahagian Kang Ebet kian lengkap. Berkat jasa-jasanya, ia diberi penghargaan oleh satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Tidak main-main, gelar yang diberikan adalah doktor honoris causa. Meski titelnya bertambah banyak, pria berdarah Sunda ini mengaku tak akan sembarangan menggunakannya. "Saya tidak pernah pakai itu, kecuali kalau mau nulis buku," tutur DR. Drs. Ebet Kadarusman, BSc.

Seiring usianya yang terus bertambah, Ebet sadar kariernya tergerus. Ia kemudian menginvenstasikan uangnya di PT Artha Cipta Universal. Produk yang ditawarkan adalah kaca film safety berlabel NTech. Bukan hanya itu, Kang Ebet juga mendirikan PT Ebet Kreasi yang bergerak di bidang importir dan distributor film.

Usia tak hanya menggerus karier Kang Ebet, tapi juga kesehatannya. Karena kebiasaannya menyantap makanan berlemak dan cepat saji, pria yang kesehariannya terlihat bersahaja dengan banyolan-banyolannya itu terserang stroke pada 2002. Sejak itulah, otomatis seluruh kegiatan Ebet sebagai selebritis, baik sebagai presenter acara di beberapa televisi maupun pembawa acara radio terhenti.

Terhentinya berbagai aktivitas yang biasa dilakukan sempat memukul semangat Ebet. Bahkan, ia pernah protes kepada Tuhan ihwal cobaan berupa penyakit yang harus dialaminya. Rasa putus asa juga sempat menghantui Kang Ebet.

Untunglah, pengalaman hidup selama di Australia membuat pesimistis tadi berangsur-angsur sirna dan berganti optimistis yang besar untuk dapat sembuh seperti sediakala.

Harapan itu didukung penuh keluarga. Mulai dari rajin mengikuti terapi dan latihan, hingga memupuk semangat yang tak pernah pudar. Perlahan namun pasti semua kehidupannya berangsur pulih, mesti belum normal sepenuhnya. "Alhamdulillah. Ativitas sehari-hari sudah bisa saya lakukan sendiri,” kata Kang Ebet.

Pada 2006, Kang Ebet kembali terkena stroke. Menurut putra kedelapannya, Benny Suherlan, setelah terserang stroke kedua, kondisi Kang Ebet cukup baik. Ia hanya menjalani terapi di rumahnya, di Jalan Mangga, Kota Bandung, Jawa Barat. Sayang, satu penyakit kardiovaskuler—pembunuh nomor dua di Indonesia—kembali menyerang Kang Ebet untuk kali ketiga, Selasa (16/3) malam.

Menurut Benny, peristiwa itu terjadi setelahnya makan serta buang air besar. Selepas kegiatan tadi, Ebet dibawa kembali ke kamar dengan kursi roda yang didorong sang perawat. "Setelah masuk kamar, Bapak pingsan," tutur Benny.

Keluarga kemudian membawa Kang Ebet secepatnya malam itu juga ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Serangan stroke kali ini diakui Benny cukup berat. "Kondisinya sudah tak tertolong lagi karena ada pendarahan di otak," ujar Benny.

Kabar terakhir yang dilansir sejumlah media portal menyebutkan kesadaran Kang Ebet kini sudah tinggal sedikit lagi. "Yang terakhir saya tahu, kesadarannya sudah enam persen dan koma. Kalau sudah begitu tentunya sudah dibantu pakai alat," jelas vokalis GIGI, Armand Maulana.

"Sekarang kita tinggal doanya saja yang terbaik karena semua itu dari Atas yang mengaturnya." Suami Dewi Gita ini bahkan menulis di status Twiter-nya mengajak untuk mendoakan Kang Ebet.

Tak hanya Armand, presenter Farhan pun siap menggalang dana dengan para artis serta presenter lainnya untuk Ebet Kadarusman. Sementara keluarga mengaku pasrah terhadap kondisi Kang Ebet yang kini berusia 74 tahun.

Namun apapun perjuangan manusia, Tuhanlah yang menentukan. Kang Ebet akhirnya berpulang pada Sabtu pagi, di RS Hasan Sadikin, Bandung. Selamat jalan Kang Ebet, dunia radio mengiringi doa bagi keluarga yang ditinggalkan. (dari berbagai sumber)

Evaluasi Uji Coba Siaran Empat Radio di Sumatera Selatan

2010-03-19T20:22:00.000+07:00

“Lembaga penyiaran sebaiknya melakukan survei terlebih dahulu jika ingin tetap bertahan dan mengetahui loyal audience-nya”, saran wakil ketua KPI Pusat, Fetty Fajriati kepada lembaga penyiaran radio, pada saat memimpin rapat tim Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) di provinsi Sumatera Selatan, Palembang (18/3).

Ada empat lembaga penyiaran radio di Sumsel yang mengikuti evaluasi uji coba siaran, yakni PT. Radio Dwi Kembar Citra Ogan (Radio Indralaya/Ogan Ilir FM), PT. Radio Suara Indah Persada (Raio SIP FM), PT. Radio Anugerah Darma Bahana Citra (Radio ADBC Prabumulih), dan PT. Radio Tri Bagus Swara Putra Perkasa (Radio Tribs FM).

Sementara masing-masing penilai terdiri dari Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (Ditjen SKDI) yang melakukan penilaian terhadap kelayakan dan legalitas persyaratan administratif, kewajaran/kelayakan business plan dan operasional penyelenggaraan penyiaran, KPI/KPID yang melakukan penilaian dari aspek program siaran, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel). Hadir sebagai perwakilan masing-masing penilai itu adalah Joko Purwoko (sekretaris Ditjen SKDI), Marmanto (SKDI), Jonizar (KPID Sumsel bidang perizinan), dan Hennry Pardede (Ka. Balmon Kelas II Palembang).

Khusus penilaian yang terkait dengan program siaran, tim penilai banyak menanyakan kepada pihak radio mengenai muatan pendidikan dan budaya lokal yang harus lebih mendominasi di dalam isi acara radio di daerah tersebut.

Acara rapat yang dipimpin oleh Fetty Fajriati selaku ketua tim evaluasi uji coba siaran di Sumsel tersebut diakhiri dengan meninjau langsung ke tempat lembaga penyiaran radio tersebut bersiaran.

Pembentukan tim pelaksanaan EUCS di tahun 2010 ini sesuai dengan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 101/KEP/M.Kominfo/03/2010 tentang tim evaluasi uji coba siaran lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi di beberapa provinsi di Indonesia (Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nangroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bali, Papua Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung).

2010-03-18T09:10:00.002+07:00

S'lamet Ulang Taon ke 39

bwat Radio Prambors

Teteup Muda

Teteup Jaya

Hasil Liputan Disita, KBR68H Protes Sinar Mas

2010-03-15T18:17:00.002+07:00

Kantor Berita Radio (KBR68H) protes terhadap tindakan karyawan PT TMA (Sinarmas) yang menghalang-halangi dan menyita memory-card yang berisi hasil rekaman hasil peliputan.

Peristiwa tersebut dialami Muhamad Usman adalah reporter yang sedang melakukan reportase penebangan kayu di kawasan hutan eks HPH PT IFA (Industries et Forest Asiatiques) yang masih termasuk wilayahKabupaten Tebo, Jambi, Minggu 14 Maret 2010.

Pada saat melakukan liputan di kawasan tersebut, Usman mendapati beberapa truk yang sedang melakukan bongkarmuat gelondongan kayu berdiameter sekitar 50 centimeter.

Saat itulah belasan orang mendatangi Muhamad Usman dan membawanya ke camp PT Tebo Multi Agro, anak perusahaan Sinarmas Group. Mereka menggeledah tas milik Usman yang antara lain berisi tape recorder merek Marantz dan menyitanya.

Setelah hampir satu jam bernegosiasi, orang-orang yang bekerja untuk PT TMA (Sinarmas) itu bersedia mengembalikan tape recorder kepada Usman, tapi tetap menyita memory-card yang berisi hasil rekaman.

Pemimpin Redaksi KBR68H, Hendratmoko menyatakan, tindakan karyawan PT TMA (Sinarmas) yang menghalang-halangi, apalagi menyita alat rekam Muhamad Usman, jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Pers.

"Kami meminta PT TMA (Sinarmas) segera mengembalikan memory-card Saudara Usman secepatnya dalam keadaan utuh," ujar Hendratmoko melalui keterangan pers yang diterima VIVAnews, Senin 15 Maret 2010. (VivaNews)

Dewan Redaksi RRI Tolak Peleburan dengan TVRI

2010-03-13T08:25:00.001+07:00

Dewan Redaksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) se-Indonesia menolak rencana peleburan RRI dengan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI).

"Rencana peleburan itu tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) LPP RTRI, padahal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 14 ayat 2," kata Ketua Dewan Redaksi LPP RRI Medan Ferry Tobing di Semarang, Senin lalu.

Menurut dia, sikap yang tertuang dalam "Deklarasi RRI Sabang Merauke" berisi enam poin tersebut, dihasilkan melalui forum diskusi Ketua Dewan Redaksi RRI se-Indonesia yang berlangsung mulai 4 Maret lalu di Semarang, dan ditandatangani 60 Ketua Dewan Redaksi RRI.

"Peleburan RRI dengan TVRI itu menyalahi fakta kesejarahan RI bahwa RRI merupakan satu-satunya media perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kalau sampai dilebur dengan TVRI, maka RRI akan kehilangan identitas dan eksistensinya," katanya.

Ia mengatakan pihaknya sebenarnya tidak menolak apabila pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ingin menggabungkan dua LPP tersebut, karena penggabungan tidak akan menghilangkan identitas masing-masing LPP.

"Namun, dalam draf RPP LPP RTRI dalam pasal 6 ayat 2 (a) dan (b) menyebutkan pembubaran LPP TVRI dengan LPP RRI, sehingga kami menolak dengan tegas, terlebih lagi itu tidak sesuai dengan isi Piagam 11 September 1945 tentang Sapta Prasetya RRI," katanya.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Redaksi LPP RRI Palembang, Muchlis dan Bandar Lampung, Zahral Mutzaini mengatakan, selama ini LPP RRI tidak berada di bawah Kemenkominfo, sehingga LPP RRI menjadi lembaga penyiaran yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

"Kami khawatir peleburan itu akan `mengebiri` RRI yang semula lembaga penyiaran yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial, menjadi lembaga penyiaran yang dapat diatur dan ditata pemerintah sebagaimana terjadi dalam pemerintahan Orde Baru," kata Muchlis.

Ia menambahkan, pihaknya juga menginginkan pembenahan dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebab dalam UU tersebut hanya dua pasal yang mengatur tentang LPP, yakni pasal 14 dan 15, meskipun sebenarnya ada juga PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.

"Kami ingin agar rencana peleburan itu dikaji secara lebih mendalam dan mempertimbangkan fakta kesejarahan RRI dengan TVRI. RRI didirikan pada 1945, sedangkan TVRI baru didirikan pada 1963, sehingga fakta kesejarahannya berbeda," katanya Zahral diamini rekan-rekan lainnya.

Selain itu, "Deklarasi RRI Sabang Merauke" juga menyepakati pencalonan tiga nama kalangan internal RRI sebagai Dewan Pengawas RRI periode 2010-2015 menggantikan pengurus sebelumnya yang masa jabatannya hampir berakhir, yakni Gatot Sriyono, Kabul Budiono, dan Nasir Isfa.

Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas RRI selama ini terdiri dari lima orang, yakni tiga orang yang mewakili RRI, satu orang mewakili pemerintah, dan satu orang mewakili publik. (Antara)

Radio dan Televisi Dilarang Siaran Saat Nyepi

2010-03-10T18:22:00.001+07:00

Seperti tahun sebelumnya, stasiun televisi dan radio diminta untuk tidak menyiarkan programnya di seluruh wilayah Bali selama 24 jam saat berlangsung Hari Suci Nyepi, Selasa (16/3) mulai pukul 06.00 Wita.

Surat usulan yang tengah dipersiapkan dengan dukungan rekomendasi sejumlah pihak itu, akan disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, kata Ketua Komisi I DPRD Bali I Made Arjaya di Renon, Denpasar, Senin.

Dijelaskan, surat rekomendasi direncanakan ditandatangani sejumlah pihak, yakni Ketua DPRD Provinsi Bali, Gubernur Made Mangku Pastika dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali.

Menurut Made Arjaya, surat rekomendasi larangan siaran di Pulau Dewata selama 24 jam tersebut direncanakan dibuat saat rapat bersama jajaran KPID Bali dan tokoh masyarakat setempat, Selasa (9/3).

Format surat rekomendasi pelarangan siaran di Bali saat berlangsung "Tapa Brata Penyepian", akan dibuat secara detail, menjelaskan larangan siaran pada 16 Maret mulai pukul 06.00 hingga 17 Maret 2010 pukul 06.00 Wita atau selama 24 jam.

"Setelah surat itu ditandatangani sejumlah pihak, selain kita kirimkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga ke stasiun televisi dan radio," ucapnya.

Larangan kepada stasiun televisi dan radio menyiarkan programnya di Bali saat Nyepi, pernah diterapkan Nyepi beberapa tahun lalu, namun belakangan stasiun televisi maupun radio kembali terus menyiarkan program-programnya.

Sementara Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Bali Drs Ida Bagus Gede Wiyana menyatakan, bagi umat Hindu perayaan Nyepi merupakan ekspresi keagamaan yang kaya makna.

Nyepi adalah sebuah ritual penyucian mikro kosmos dan makro kosmos atau juga disebut bhuwana alit (alam manusiawi) dan bhuwana agung (alam semesta).

"Tujuan dari ritual ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin (jagadhita dan moksa), terbinanya kehidupan yang berlandaskan satyan (kebenaran), siwam (kesucian), dan sundaram (keharmonisan dan keindahan)," kata Wiyana yang juga Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar.

Dikatakan, sebelum pelaksanaan ritual Nyepi, umat Hindu di Bali melakukan "Melasti" ke pantai atau sumber mata air yang bermakna untuk melebur segala macam kotoran baik yang merusak pikiran, perkataan maupun perbuatan.

"Sehari sebelum Nyepi, dilakukan upacara tawur yang bertujuan mengembalikan keseimbangan alam manusia (bhuwana alit) dan alam semesta (bhuwana agung) dengan menyesuaikan tempat, waktu dan situasi masing-masing (desa, kala, patra)," katanya.

Sedangkan pada puncak Nyepi, kata dia, umat Hindu melakukan Catur Brata Nyepi, yaitu empat ritual puasa yang dilakukan selama 24 jam, sejak matahari terbit pukul 06.00 hingga matahari terbit pada Rabu (17/3) pukul 06.00 Wita.

Menurut Wiyana, keempat ritual tersebut yaitu "amati geni", yakni tidak menyalakan api, sebagai simbol pemadaman hawa nafsu dari segala godaan kenikmatan duniawi.

Kemudian "amati karya", menghentikan segala bentuk pekerjaan jasmani untuk lebih berkonsentrasi meningkatkan kegiatan penyucian rohani.

"Amati lelungaan", menghentikan segala bentuk perjalanan jasmani, untuk lebih mawas diri dan "amati lelanguan" atau tidak melampiaskan kesenangan untuk lebih memusatkan pikiran pada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi.

Sebagai tanda berakhirnya Brata Nyepi, pada hari Rabu (17/3) dilakukan upacara Ngembak Geni, yakni umat Hindu melakukan dharma santi (ibadah sosial) berupa silaturahmi kepada sanak kerabat dan masyarakat di lingkungan masing-masing, baik tetangga maupun lingkungan kerja.

"Makna penyepian bagi umat Hindu harus dihayati, sehingga dalam kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat akan tercapai saling menghormati dan menumbuhkan kebersamaan berbangsa dan bernegara," kata Wiyana. (Kompas)

MD Radio klarifikasi soal program "Sexophone"

2010-03-08T11:45:00.001+07:00

MD Radio akhirnya siang tadi (5/3) datang ke KPI Pusat untuk memberikan klarifikasi seputar teguran untuk program "Sexophone" (Sex Solution on The Microphone). Program yang ditujukan untuk remaja ini ditegur karena membicarakan seks secara vulgar. Diantaranya seperti bagaimana ciuman dengan pasangan yang berkawat gigi, oral seks, masturbasi, payudara, dan seks secara vulgar. Wakil Ketua KPI Pusat, Fetty Fajriati yang memimpin forum ini menyatakan program sexophone mengajak remaja untuk berperilaku seks bebas.

Sebelumnya, pada 3 Maret kemarin, KPI Pusat telah memberikan surat teguran dan permintaan klarifikasi kepada MD Radio untuk program "Sexophone" (Sex Solution on The Microphone). Dari aduan masyarakat dan hasil rekaman KPI, program yang disiarkan pukul 20.00-23.00 WIB tersebut memuat pembenaran terhadap hubungan seks di luar nikah, hubungan seks secara vulgar, dan percakapan yang menggambarkan rangkaian aktifitas ke arah hubungan seks. Namun, ketika bukti-bukti tersebut hendak dibandingkan dengan rekaman dari MD Radio, pihak MD radio menyatakan pada saat itu peralatan mereka tidak dapat merekam akibat terkena petir.

Menanggapi pernyataan ini, Program Director MD Radio, Rustian menyatakan, sebenarnya program "Sexophone" ini kami tujukan memberikan solusi untuk program-program seksual. Kami tidak membicarakannya secara serius karena segmen kami memang remaja umur 15-25 tahun. Banyak pertanyaan sederhana dari pendengar seperti apakah dengan pegangan tangan atau ciuman dan air liur saja bisa hamil. Hal ini menunjukkan banyak dari remaja kita yang tidak paham mengenai masalah seks. Walaupun banyak pertanyaan mengenai seks pra nikah namun kami selalu memberikan nasehat lakukanlah seks dengan pasangan yang resmi.

Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat, Yazirwan Uyun yang juga hadir mendengarkan klarifikasi tersebut menyebutkan bisa memahami kurang pahamnya bagian produksi MD Radio terhadap ketentuan UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Namun, pria yang akrab disebut Iwan Uyun ini menegaskan dirinya hanya memberi peringatan. "Karena jika ada yang melaporkan maka yang merugi adalah radio anda sendiri. Jika ada yang melaporkan ke Polisi, kami sebagai Saksi Ahli tidak bisa mengabaikan pelanggaran (UU Penyiaran dan SPS - red) yang terjadi. Frekuensi ini bukan milik radio, kalau sudah dipinjamkan maka jangan untuk menyiarkan hal-hal yang buruk", tambah Uyun.

Sedangkan Fetty selain meminta MD radio menandatangani surat komitmen untuk tidak mengulangi kesalahannya mengajak bagian produksi MD Radio untuk mendengarkan hari nurani agar tidak kebablasan. Selanjutnya Fetty yang juga mantan penyiar RCTI ini meminta MD radio untuk tidak menyiarkan ulang program "Sexophone" episode 1 Maret 2010.

MD Radio Diminta Klarifikasi

2010-03-06T18:15:00.000+07:00

“Sexophone” (Sex Solution On The Phone), suatu program acara di MD Radio pada tanggal 1 Maret 2010 dinilai telah melakukan pelanggaran.

Dari aduan masyarakat dan hasil rekaman KPI, program yang disiarkan pukul 20.00-23.00 WIB tersebut memuat pembenaran terhadap hubungan seks di luar nikah, hubungan seks secara vulgar, dan percakapan yang menggambarkan rangkaian aktifitas kearah hubungan seks.

KPI meminta klarifikasi dari MD Radio pada hari Jumat besok (5/3) karena tindakan siaran program tersebut melanggar UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 pasal 36 ayat (3) dan ayat (5) dan Standar Program Siaran (SPS) pasal 13 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 38 ayat (4) huruf (b), serta pasal 39 ayat (5) huruf (a) dan (b).

BBC Akan Menutup Dua Stasiun Radio

2010-03-02T23:31:00.000+07:00

BBC berencana menutup dua stasiun radio, mengurangi pengeluaran untuk program-program impor, dan mengurangi separuh ukuran website BBC. Pengurangan layanan BBC yang akan diumumkan bulan depan ini merupakan langkah jaringan penyiaran terbesar di dunia tersebut lebih fokus pada kualitas, dan bukan kuantitas.

Surat kabar The Times, Jumat 26, Februari 2010, memberitakan bahwa BBC (British Broadcasting Corporation) akan menutup stasiun radio digital, 6 Music dan Asian Network. Mengutip sumber dari BBC Trust, The Times mengatakan bahwa direktur jenderal BBC, Mark Thompson, juga ditekan agar mengurangi anggaran hingga sepertiga anggaran untuk tayangan impor seperti Mad Men dan Heroes.

Thompson juga akan membatasi pengeluaran untuk hak siar tayangan olahraga sebesar 8,5 persen dari biaya lisensi.
Sedangkan situs berita BBC akan dipangkas setengahnya, didukung oleh 25 persen pengurangan jumlah staf. Dana operasional situs juga akan dikurangi 25 persen. Selain itu, BBC juga dikabarkan akan memasukkan link-link ke artikel surat kabar untuk meningkatkan trafik website penerbit saingan BBC.

November tahun lalu, Thompson pernah mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan pemangkasan layanan radio dan televisi digital BBC setelah TV analog dihentikan pada 2012.

Dia juga mengungkapkan kemungkinan pengurangan beberapa jenis program dan konten. Namun, juru bicara untuk BBC pada Kamis malam menolak mengomentari "spekulasi" tersebut.

RRI dan TVRI Harus Kuat, Independen dan Netral

2010-02-25T23:36:00.001+07:00

Penggabungan lembaga penyiaran publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang independen tak akan bermasalah jika diniatkan untuk upaya efisiensi. Namun, jika penggabungan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan keduanya sebagai alat corong pemerintah guna mengimbangi informasi media lain, itu sangat berbahaya.

Dalam dialog publik bertema “Memperkuat TVRI dan RRI Sebagai LPP yang Independen” yang diadakan KPI Pusat dengan Aspaskom (Asosiasi Pasca Sarjana Komunikasi) di Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jumat (19/2). Sejumlah narasumber dan juga peserta, tidak banyak mempermasalahkan rencana penggabungan kedua LPP ini. Selain untuk menyelamatkan keberadaan keduanya, transformasi ini dianggap akan mampu menguatkan posisi mereka dikancah persaingan dunia penyiaran di tanah air.

Ketua KPI Pusat, Sasa Djuarsa Sendjaja, ketika mengemukakan makalahnya, cenderung lebih berkonsentrasi pada persoalan penguatan dan penyelamatan keduanya, khususnya LPP TVRI. Untuk itu, lanjutnya, ada 3 (tiga) paket program penyiaran yang mesti dijalankan untuk memperbaiki dan mengembangkan kembali lembaga penyiaran tersebut yakni rekapitalisasi, restrukturisasi, dan reorientasi.

“Saya tidak mempermasalahkan penggabungan ke dua LPP tersebut jika untuk usaha efiseinsi asalkan tetap menjadi lembaga independen dan tidak berplat merah,” kata Sasa di depan peserta yang kebanyakan dihadiri praktisi penyiaran dan mahasiswa.

Usulan yang disampaikan Sasa, ternyata didukung Mantan Dirut TVRI yang sekarang memegang kepemimpinan di Trans Corp, Ishadi SK. Menurutnya, tiga program tersebut dinilai bisa membangkitkan kembali kejayaan kedua lembaga penyiaran tersebut. “Saya sangat setuju dan mendukung dengan apa yang diusulkan pak Sasa untuk penguatan kedua lembaga penyiaran publik tersebut,” katanya.

Menurut Ishadi, TVRI memiliki potensi luar biasa besarnya untuk bisa menjadi besar dan berkembang. Salah satu yang menjadi potensi tersebut adalah jumlah pemancar yang mereka muliki banyak dan terdapat hampir disemua wilayah Indonesia. “Hampir kurang lebih 400 pemancar dimiliki lembaga penyiaran publik dan ini tidak dimiliki oleh lembaga penyiaran manapun. Kekuatan pemancar merupakan sumber daya yang luar biasa bagi lembaga penyiaran,” jelasnya.

Mengenai anggapan TVRI tidak menciptakan program-program yang cerdas dan dibutuhkan pupblik, menurutnya itu tidak tepat. TVRI, kata Ishadi, sudah cukup banyak membuat program-program yang cerdas dan diperlukan orang banyak. Sayangnya, program-program tersebut tidak banyak ditonton masyarakat yang cenderung menyaksikan siaran televisi lain.

Untuk itu, kata Ishadi, agar bisa mendapatkan lagi hati para pemirsa untuk kembali menyaksikan siaran-siaran TVRI. Lembaga penyiaran ini harus mengedepankan keunggulan kreatifitas dan juga kemasan tampilan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo menyatakan tidak perlu ada kekhawatiran terkait rencana penggabungan kedua lembaga penyiaran publik ini akan mendorong keduanya menjadi lembaga penyiaran berplat merah. Dirinya juga setuju, jika keberadaan lembaga penyiaran publik yang independen dan netral di negara ini sangat mutlak. “Kita harus tetap punya lembaga penyiaran publik yang independen dan netral,” tegasnya.

Penghargaan Bagi Pendengar dan Insan Peduli

2010-02-17T15:46:00.000+07:00

Pada syukuran 42 tahun Radio Elshinta dan 10 tahun program News and Talk di Planet Hollywood Jakarta, Rabu (17/2) hari ini, Radio Elshinta memberikan penghargaan kepada sejumlah pendengar dan insan peduli.

Penghargaan kepada pendengar diberikan karena berita dan informasi yang disampaikan pendengar memiliki nilai berita yang tinggi, sehingga beberapa peristiwa besar yang terjadi di Tanah Air dengan cepat dapat diketahui berkat kerjasama dari para pendengar tersebut.

Terdapat 10 pendengar yang telah memberikan berita dan informasi dengan nilai berita yang tinggi. Penghargaan diantaranya diberikan kepada Bapak Yudi HM Zuhdi Fauzi, yang menginformasikan tentang terjadinya gempa di Padang, Sumatera Barat.

Sementara penghargaan kepada insan peduli, terdapat 9 orang yang menerimanya, diantaranya Hj. Tati Suprapti dari Rumah Srikandi Peduli Pendidikan Anak Usia Dini, H. Sairudin dari Kelompok Tani Sangga Buana Peduli Kelestarian Alam dan Drs. H. Soleh Muhsin dari Madrasah Ibtidaiyah Peduli Pendidikan Anak Yatim Piatu dan Tidak Mampu.

Selain itu juga penghargaan kepada Ayi Rohman dari Perpustakaan Sariwangi Peduli Budaya Baca pada Anak-anak, Mulyadi Rawan dari Rumah Damai Peduli Anak-anak Korban Narkoba dan Bidan Rosita dari Peduli Kesehatan Warga Badui.

2010-02-14T10:48:00.001+07:00

Selamat Ulang Tahun Radio Elshinta yang ke 42

dan juga selamat hari jadi format dan program acara

"Elshinta News and Talk" yang ke 10.

Semoga jaya selalu!

Radio Poised for First Quarterly Rebound in Three Years

2010-02-05T10:45:00.002+07:00

NEW YORK -- It's been three years since radio advertising last posted quarterly revenue growth, back in the first quarter of 2007 -- three years that most recently saw Citadel Broadcasting, owner and operator of 224 stations, file for bankruptcy protection in December and long-struggling Air America shut down entirely in January. It's hard not to dread the full-year figures for 2009, due out from the Radio Advertising Bureau later this month, after the third quarter alone delivered a 21% plunge.

But early indications suggest that radio's turnaround may finally be here.

Double-digit increases in national and local spot buys among top marketing categories such as entertainment, financial services and automotive, as well as new spending from political and hospitality marketers, have put radio on track to finally post a quarterly gain again.
And several analysts peg radio to finish 2010 with year-end revenue that is flat or even 2% higher than last year, which would mean the industry's first year-over-year gain since 2006.
The Radio Advertising Bureau does not provide official guidance on quarterly revenue projections, but has heard anecdotally from member companies that business is starting to show significant year-over-year growth this quarter, said Jeff Haley, CEO of the Radio Advertising Bureau. December 2009 was also encouraging, he said, with increased national spot buys as marketers including McDonald's, Dunkin' Donuts, Walmart and Geico turned to radio for strategic marketing, value messaging and contextual placement.

"To me it's a validation that people aren't just putting money back into media, they're putting money into media based on response and the value they receive," Mr. Haley said.
Big categories coming backClear Channel and its radio sales and rep firm Katz Media Group, for their part, had already seen a 19% increase in bookings for the first quarter just by Jan. 7. The growth came from spending increases in four of radio's historically biggest categories: finance, where bookings were up 7.1%; entertainment, up 20.3%; automotive, up 27%; and telecommunications and wireless, up 19.7%. Retail was the only top five spending category to post a decrease in first-quarter bookings at that point, with a 7.2% decline.

Movie studios and TV networks have posted the biggest spending gains for Clear Channel in radio, said John Partilla, president of Clear Channel's global media sales. Fox, Sony and Lions Gate have been particularly aggressive in the entertainment category, Mr. Partilla said. The increased investment stems in part from an integrated sales strategy in which Clear Channel leans heavily on its growing digital inventory, he said. Clear Channel ran roadblock ads promoting tune-in for Fox's "Glee," for example, that appeared wherever people were listening to its stations on mobile phones via apps and web browsers.

"We're seeing the beginnings of our recovery and this category is helping lead the reinvention of Clear Channel," Mr. Partilla said. "We're not just selling anymore. We're co-creating, developing and customizing our inventory and content to build robust consumer experiences."
First-time dollarsRadio is also seeing ad dollars for the first time from marketers such as Starwood Hotels' Aloft brand, an upscale hotel chain with 39 locations, which turned to radio in December to promote its year-end holiday party rooms and music-themed initiatives.
"We thought radio was an interesting vehicle for us to really test what the performance would be, and we knew we would be able to execute it pretty quickly," said Brian McGuinness, Starwood's senior VP-specialty select brands.

Aloft saw social interactivity at its AloftHotels.com home-page increase by 67% after its radio spots started airing, Mr. McGuinness said, as well as a significant lift in room reservations that could only be attributed to radio. Mr. McGuinness said he expects to buy more radio this year.
A sector or sectorette?In order to maintain its momentum, radio will need more of that kind of incremental dollar. Bishop Cheen, a radio analyst for Wells Fargo, said radio still has a ways to go –- Cox recently went private, Clear Channel remains billions of dollars in debt, and Cumulus still has conference calls but no formal earnings reports. "It's gone from a sector a sectorette," Mr. Cheen said.

"To compare to the abyss it's been, it's much better," he added. "But compared to what will make the industry grow and recover it's not great. Radio needs to continue to manage its balance sheet, and I don't think you're going to see dividends or equity enhancements. The stocks have recovered, but off of distressed levels. Radio still has some very fundamental challenges, not the least of which is too many terrestrial stations chasing too few dollars."
But Mr. Cheen also pointed to bullish CEOs like Entercom's David Field, who recently proclaimed at the National Association of Broadcasters Conference his stated goal of seeing radio increase ad dollars by 10% in 2010.

"I may disagree with him on the magnitude, but not on the direction," Mr. Cheen said.

Indonesian Radio Awards 2010 Kembali Digelar!

2010-02-02T01:31:00.002+07:00

Ayo teman-teman ikutan "Indonesian Radio Awards 2010"
Penghargaan untuk karya-karya radio terbaik di Indonesia

>>Jusuf Ronodipuro Award untuk kategori Feature Jurnalistik
>>Ken Sudarto Award untuk kategori Iklan Komersil, Iklan Layanan Masyarakat, dan Promo Program
>>Penghargaan khusus untuk Drama Radio TerbaikKirimkan karya-karya radio terbaik Anda untuk mengikuti kompetisi ini, dengan ketentuan umum:

Tema bebas
Karya disiarkan dalam periode 1 Januari 2009 sampai dengan 15 Maret 2010
Khusus untuk kategori Drama Radio, disiarkan dalam periode 1 Januari 2008 sampai 15 Maret 2010

Pengiriman karya paling lambat 30 Maret 2010 (cap pos) di alamat:
Perhimpunan Pengembangan Media NusantaraJl. Utan Kayu 68H, Jakarta 13120

Lihat ketentuan lomba per kategori di www.ppmn.or.id
Pengumuman dan penyerahan penghargaan untuk pemenang akan diadakan di Jakarta pada 6 Mei 2010.

Radio Tak Berizin Masih Beroperasi

2010-01-29T03:02:00.000+07:00

Langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi DIJ menindak tegas lembaga penyiaran khususnya radio tak berizin mendapat dukungan parlemen. Komisi C DPRD DIJ sebagai mitra kerja KPI Daerah mengapresiasi upaya penegakan hukum yang ditempuh KPI Daerah. ”Apa yang dilakukan KPI Daerah harus diteruskan. Jangan ragu-ragu menegakkan aturan,” tegas anggota Komisi C DPRD DIJ Arief Budiono senin (25/1) kemarin.

Dia berharap, langkah riil KPI Daerah itu juga diikuti Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Radio dan Orbit Satelit Kelas II DIJ. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan pengawasan dan penindakan pemanfaatan frekuensi, Balmon juga diminta bertindak tegas.

Sesuai kewenangannya, Balmon berwenang menindak semua lembaga penyiaran yang tak punya izin stasiun radio (ISR). Sedangkan KPI Daerah menangani masalah izin penyelenggara penyiaran (IPP). ”Penegakan hukum kedua institusi itu harus berjalan beriringan,” desaknya.Sebagai wakil rakyat, Budiono minta agar temuan KPI Daerah soal adanya tiga radio yang tak punya IPP dan ISR disikapi serius. Bila tidak ada tindakan, bakal menimbulkan pertanyaan masyarakat.

Komisi C berencana memantau penegakan hukum yang dilakukan KPI Daerah maupun Balmon. Tak tertutup kemungkinan bila muncul kelambanan, dewan akan memanggil KPI Daerah maupun Balmon. ”Kami akan undang dalam rapat kerja,” ujarnya.

Anggota Komisi A Agus Sumartono juga menyampaikan harapan senada. Ia berharap tak muncul kesan tebang pilih dalam penegakan aturan. Menurut dia, langkah tegas itu diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum. Penegakan aturan juga penting untuk memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Wakil Ketua KPI Daerah Tri Suparyanto mengatakan, pihaknya akan mengundang semua penyelenggara penyiaran rdaio yang belum melengkapi izin sesuai aturan. ”Kami akan kumpulkan,” katanya.

Acara itu dilakukan guna mengingatkan penyelenggara penyiaran radio agar segera memproses IPP. Dari 42 radio di DIJ, baru 12 yang punya IPP dan ISR. Selebihnya 30 baru punya ISR tapi belum mengurus IPP.

Dikatakan, ada tiga kualifikasi pelanggaran. Yakni sebagian punya ISR tapi belum mengantongi IPP dan beberapa punya IPP tapi sedang berebut mendapatkan ISR. ”Terakhir yang paling parah, ISR dan IPP tak dipegang,” bebernya.

Sampai sekarang, Tri Suparyanto mengakui radio yang belum punya ISR dan IPP seperti radio UTY di Jalan Lingkar Utara, Jombor, kemudian Radio Rama Krapyak Panggugharjo, Bantul, dan Radio Prima di Jalan Godean. Ketiga radio itu masih beroperasi. Diakui Tri, kewenangan penindakan bukan di tangan KPI Daerah, tapi Balmon.

Bagaimana dengan siaran TV lokal? Direktur Nusa TV Daniel Damaledo berpendapat, regulasi soal TV lokal tak adil. ”Aturannya karut marut,” kritik Daniel.

Ia mengatakan, TV nasional secara otomatis mendapatkan ISR. Namun mereka lamban mengurus IPP ke KPI Daerah. Sebetulnya dengan kelambanan itu, TV nasional secara tak langsung melakukan siaran tanpa izin. Meski telat, mereka tetap dapat kesempatan mengurus evaluasi dengar pendapat (EDP). ”Perlakuannya sangat beda dengan TV lokal,” sesalnya. (Radar Yogya)

ACMA Meminta Radio Swasta untuk Buat Kode Etik

2010-01-27T22:57:00.000+07:00

Australian Communications and Media Authority (ACMA) meminta industri radio swasta untuk memperkuat komunitas pengawas untuk narasumber dalam program hiburan yang bersifat live. ACMA juga mengancam untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras.

Dalam siaran Pers-nya minggu lalu diungkapkan, laporan hasil penyelidikan ACMA mengenai pentingnya komunitas pengawas ditemukan kekuatiran komunitas mengenai perlakuan terhadap narasumber dalam program yang bersifat langsung. Kekuatiran ini bertambah tinggi ketika narasumber yang tampil adalah anak-anak."

ACMA menyadari bahwa radio swasta memerlukan flekisibilitas dalam menyediakan acara yang atraktif dan inovatif untuk menarik pemirsa. Namun, industri ini juga harus responsif terhadap kekuatiran masyarakat dan menanggapinya dengan baik ketika masalah ini muncul", kata Ketua ACMA, Chris Capman.

"Perubahan dalam peraturan kode etik yang ditawarkan ACMA didesain untuk menjamin kekuatiran masyarakat atas perlakuan terhadap narasumber ditanggapi oleh stasiun radio. Terutama perlakuan terhadap narasumber yang masih anak-anak dalam program radio swasta", lanjut Chris.

ACMA sekarang meminta industri radio swasta untuk mengembangkan kode etik baru yang dapat :
Mencegah eksploitasi narasumber dalam program radio swasta.
Menjamin radio swasta menerapkan standar-standar "keamanan" bagi narasumber yang transparan bagi publik.
Menjamin bahwa hak-hak terbaik anak berada di atas segalanya, termasuk di atas kontrak persetujuan mengikuti program radio tersebut.

Jika kekuatiran masyarakat ini tidak ditanggapi dalam waktu yang ditentukan berdasarkan Broadcasting Services Act 1992 (the BSA), ACMA akan menentukan sendiri standar program untuk radio swasta. (acma.gov.au)

Air America Radio closing, filing for bankruptcy

2010-01-23T00:10:00.001+07:00

Air America Radio, a radio network that was launched in 2004 as a liberal alternative to Rush Limbaugh and other conservative commentators, on Thursday shut down abruptly due to financial woes.

The network once boasted hosts such as Al Franken and Rachel Maddow, but struggled from the outset, including multiple management shake-ups, a bankruptcy in 2006 and sale for $4.25 million the following year.

Air America ceased airing new programs Thursday afternoon and said it will soon file to be liquidated under Chapter 7 bankruptcy. It began broadcasting reruns of programs and would end those as well Monday night.

"The very difficult economic environment has had a significant impact on Air America's business. This past year has seen a `perfect storm' in the media industry generally," the company said in a statement on its Web site.

The New York-based network said its "painstaking search for new investors" came close to succeeding even this week, "but ultimately fell short."

Pembatasan Lagu Indonesia di station radio Malaysia

2010-01-21T14:21:00.001+07:00

Akhir tahun 2008 lalu ada protes dari Persatuan Karyawan Industri Musik Malaysia (Karyawan). Bagaimana akhirnya hingga awal tahun 2010 ini? Dulu beritanya adalah sbb.:

Para pendengar radio di Malaysia bakal kesulitan untuk mendengar lagu-lagu Indonesia kalau saja pemerintah setempat mengabulkan permintaan pembatasan penyiaran lagu Indonesia.

Adalah Persatuan karyawan industri musik Malaysia (Karyawan) yang mengusulkan pembatasan penyiaran lagu-lagu Indonesia di radio. Rencananya usulan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Tenaga, Air, dan Komunikasi Malaysia Shaziman Abu Mansor.

Para karyawan industri rekaman Malaysia sudah lama memprotes dan menuntut agar radio di Malaysia tidak terlalu banyak menyiarkan lagu Indonesia karena akan menambah penjualan album penyanyi Indonesia di Malaysia, dan menurunkan pangsa pasar album penyanyi Malaysia.

Para penyiar dan pengelola stasiun radio Malaysia beralasan seringnya memutar lagu Indonesia disebabkan banyaknya permintaan dari pendengar.

Tak Mungkin Lagi Izin Radio-TV Swasta Keluar Setelah 4 September 2008

2010-01-20T00:06:00.002+07:00

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur (Kaltim), Haerul Akbar, menegaskan, KPI dan pemerintah tidak akan mungkin menyetujui pemberian izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) terhadap permohonan yang masuk setelah 4 September 2008.

Sebab, kata dia, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No. 28 Tahun 2008, pemohon setelah tanggal tersebut baru dapat diproses setelah ada pengumuman peluang usaha oleh Menkominfo. “Kita belum tahu daerah mana saja yang akan diberi peluang untuk usaha jasa penyiaran tv-radio swasta ini. Depkominfo masih membuat peta peluang usaha.

Tapi, yang jelas, sesuai konfirmasi saya ke Direktorat Postel, tak ada kanal baru yang dibuka untuk wilayah Samarinda,” kata Haerul. Memang, lanjutnya, sejak Juli 2009 tak ada lagi kanal yang tersisa di Samarinda, baik untuk radio maupun televisi swasta. Karena itu, kata Haerul, tak mungkin lagi ada pemohon baru untuk jasa radio atau televisi swasta yang mendapat IPP untuk wilayah layanan di ibu kota Kaltim ini.

“Khusus untuk radio, sampai Juli 2009, tersisa sembilan kanal di Samarinda. Nah, pada FRB (Forum Rapat Bersama, Red.) di Bali, semua kanal itu telah diisi. Saya yang ikuti FRB waktu itu. Hadir juga Kepala Dinas Kominfo Kaltim dan Kepala Balmon Samarinda. Di FRB itu, Direktorat Postel membuka data jumlah kanal yang tersedia dan jumlah pemohon.

Untuk Samarinda, jumlah kanal tersisa dan jumlah pemohon pas. Artinya, tak ada lagi kanal yang kosong. Kalau untuk radio, semua sudah dapat IPP prinsip, sementara untuk televisi diseleksi,” kata Haerul. Ia menambahkan, kalaupun misalnya masih ada kanal yang kosong untuk lembaga penyiaran swasta di Samarinda, bagi pemohon setelah 4 September 2008 juga tak mungkin lagi mendapat IPP.

Sebab, katanya lagi, sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2008, permohonan yang masuk setelah tanggal 4 September 2008 baru bisa diproses setelah Menteri Kominfo mengumumkan peluang usaha jasa penyiaran radio-TV swasta. “Ada teman-teman KPID dari provinsi lain yang mencoba memproses permohonan IPP lembaga penyiaran swasta yang masuk setelah tanggal 4 September 2008.

KPID-nya menerbitkan rekomendasi kelayakan. Alasan KPID-nya, di wilayah yang dimohonkan masih ada kanal kosong. Tapi, begitu sampai di FRB, langsung ditolak. Nah, kalau begini KPID-nya sudah bekerja sia-sia. Berdalih kepentingan masyarakat, malah masyarakat (pemohon, Red.) yang dirugikan. Pemohon rugi waktu, rugi biaya. Yang bikin rugi mereka, ya, KPID-nya.

Karena nyata-nyata aturan menyatakan tunggu pengumuman menteri, tapi nekad menerabas aturan,” tutur ketua KPID Kaltim periode 2007-2009 ini. Ia menjelaskan, dalam Permen Kominfo Nomor 28 Tahun 2008 itu, nantinya Menteri Kominfo mengumumkan peluang usaha di bidang penyiaran melalui media cetak atau media elektronik.

Di pengumuman itu, disebutkan jumlah kanal yang disediakan, daerah yang mendapat peluang usaha, berikut tenggat waktu pemasukan berkas. “Misalnya, pada Mei 2010 Menkominfo membuka peluang tiga kanal di Bontang. Nah, tiga kanal itulah yang diperebutkan oleh pemohon, dengan memasukkan berkas sesuai jadwal yang ditentukan oleh menteri.

Pemohonannya kepada KPID untuk verifikasi aspek program siaran, dan Dinas Kominfo untuk aspek administrasi dan teknik,” tuturnya. Ia menambahkan, karena sampai sekarang menteri belum membuka peluang usaha di manapun, maka tak ada permohonan yang masuk setelah 4 September 2008 bisa diproses. Kalau ada KPID yang memproses, Haerul menyebutnya sebagai pekerjaan sia-sia yang justru merugikan pemohon.

Misalnya, kata dia, ada KPID yang memproses sampai EDP, setelah itu dikeluarkan rekomendasi kelayakan. Lalu berkas dibawa ke Forum Rapat Bersama antara KPI dengan pemerintah untuk membahas aspek program siaran, administrasi, dan teknik. “Nah, begitu forum melihat permohonannya setelah 4 September 2008, ya, langsung ditolak.

Dirjen SKDI yang bertugas menyurati pemohon untuk menyampaikan penolakan tersebut,” tuturnya. Bagaimana nasib pemohon yang ditolak? Menurut Haerul, pada saat menteri membuka peluang usaha nanti, pemohon yang ditolak tadi dapat mengajukan lagi permohonan baru untuk menempati kanal yang dibuka. “Tapi prosesnya dari awal lagi.

Soalnya, rekomendasi kelayakan yang dibuat KPID sebelumnya tidak berlaku lagi, karena sudah ditolak di FRB. Lagipula tanggal pengeluaran rekomendasi kelayakan itu tidak sesuai lagi dengan jadwal yang ditetapkan menteri.

Misalnya, rekomendasi kelayakan diterbitkan KPID Februari 2010, tapi pengumuman peluang usaha baru dibuka oleh Menteri Kominfo pada Mei 2010, kan nggak nyambung. Ini seperti tender. Masak menteri mengumumkan peluang usaha Mei 2010, tapi tender sudah digelar Februari, kan lucu,” tambah alumni Fisipol Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin ini. (Kaltim Post)

KPID Adukan Manajemen Radio Swara Timor

2010-01-19T23:10:00.000+07:00

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT melayangkan surat kepada manajemen Radio Swara Timor pada pekan lalu yang diduga telah melakukan pemfitnahan dan pencemaran nama baik lembaga itu. Hal ini juga telah dilaporkan ke Polda NTT untuk ditindak lanjuti.

Ketua KPI Daerah NTT, Ny. Mutiara D U Mauboi, didampingi kuasa hukum KPI Daerah NTT, Luis Balun, S.H, kepada wartawan ketika memberikan laporan di Dit Reskrim Polda NTT, Sabtu (16/1/2010), menjelaskan, tindakan hukum yang dilakukan KPI Daerah NTT karena manajemen Radio Swara Timor tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan persoalan tulisan yang dirilis Radio Swara Timor di dua situs internet, yaitu Radio Netherlands Worldwide dan Mapem Club (klub pendengar radio dan sahabat online Indonesia) berjudul: KPI Daerah NTT Telah Mempersulit Radio Swara Timor.

"Selama ini kami tidak pernah mempersulit manajemen Radio Swara Timor. Apabila KPI Daerah NTT ingin menegakan aturan yang sesungguhnya maka 113 lembaga penyiaran di NTT harus ditutup karena tidak memiliki izin penyiaran. Namun kami masih memberikan toleransi, termasuk manajemen Radio Swara Timor. KPI Daerah berpikir dimana kami mempersulit manajemen Radio Swara Timor. Apa yang disiarkan di dua internet itu merupakan pemfitnahan dan pencemaran nama baik serta pembohongan publik," tegas Mutiara Mauboi.

Pihak KPI Daerah NTT, lanjutnya, sudah mengirim duakali surat somasi kepada manajemen Radio Swara Timor, namun tidak pernah ditanggapi. Bahkan tulisan tersebut masih terlihat di dua situs internet tersebut. (Pos Kupang)

Perubahan Siaran dan Internet BBC Indonesia

2010-01-18T22:15:00.001+07:00

Mulai Senin 18 Januari 2010, BBC Indonesia akan tampil lebih marak di internet dan melakukan sejumlah perubahan dalam siaran radio.

Sejak awal Desember 2009, BBCIndonesia.com sudah memiliki tampilan baru dengan berbagai liputan yang lebih menyeluruh dibandingkan sebelumnya.

Untuk siaran radio, mulai 18 Januari, siaran pukul 13 GMT (pukul 20.00 WIB) dari semula 30 menit menjadi warta berita dunia 5 menit. Siaran pukul 18.00 WIB selama 30 akan tetap dipertahankan demikian juga siaran pukul 05.00 WIB selama 60 menit.

Selain itu juga BBC Indonesia tidak akan lagi muncul dalam siaran radio selama akhir pekan.
Jadi siaran hari Sabtu pagi, Sabtu malam, dan Minggu pagi tidak akan muncul lagi.
Sebagai gantinya, BBC Indonesia akan tetap menyajikan berita-berita terbaru selama 7 hari seminggu dan 365 hari setahun, baik itu berita internasional maupun Indonesia lewat internet.

Anda juga bisa mendengarkan siaran radio langsung dari internet. BBC Indonesia juga tetap akan menampilkan Rubrik Tokoh setiap akhir bulan.

EDP LP di Kaltim: Radio IDC Andalkan Siaran Dakwah

2010-01-15T22:55:00.002+07:00

Sukses sebagai ikon radio dakwah dan news (berita) di Balikpapan, Radio IDC (Istiqamah Development Center) pun melakukan eskpansi siaran di Samarinda dan Sangata, Kutim dengan menempatkan stasiun relay. Sembari menunggu permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Samarinda dari Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Radio IDC menggelar Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim di Ruang Mancong, Hotel Mesra Internasional, Kamis (14/1).

Ketua KPID Kaltim, Syafruddin AH, mengatakan pelaksanaan EDP merupakan salah satu uji kelayakan terhadap lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi, dalam mendapatkan IPP. "Pelaksanaan EDP menjadi salah satu amanah dari UU Penyiaran No 32/2002. Di sini, Radio IDC akan memaparkan visi, misi dan program mereka. Lalu, kami akan mendengarkan kritik dan saran dari hadirin apakah layak radio ini bisa on air atau mengudara di Samarinda dan sekitarnya," katanya.

Selanjutnya, KPID akan memberikan rekomendasi kelayakan ini kepada Depkominfo. Koordinator Bidang Perizinan KPID Kaltim, Ida Wahyuni menambahkan, KPID juga melakukan verifikasi terhadap aspek manajemen, keuangan dan teknis, sebelum digelar EDP ini.

KPID juga mendengarkan segala kritik dan masukan dari peserta diskusi yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, organisasi dan instansi pemerintahan. Imam Asnawi dari Bandara Temindung, mempertanyakan sejauh mana legalitas pendirian dan penyiaran Radio IDC. "Jangan sampai nanti program-program radio yang bertujuan baik ini justru mengganggu frekuensi penerbangan kami. Karena Bandara Temindung menjadi salah satu instansi yang menggunakan frekuensi untuk operasional keselamatan penerbangan. Dan, frekuensi kami pernah terganggu oleh frekuensi Radio IDC ini," ungkap Imam.

Menanggapi ini, Direktur Utama Radio IDC, Heru Firdaus menegaskan penggunaan frekuensi 107.9 Mhz di wilayah Samarinda sudah dihentikankarena mengganggu frekuensi bandara. "Begitu ada informasi frekuensi radio kami mengganggu frekuensi bandara dan diminta stop, kami langsung stop. Sementara ini, kami tidak siaran lagi. Saat ini, kami sedang melanjutkan proses untuk mendapatkan frekuensi baru dan mendapatkan izin siaran. Kami juga mohon maaf apabila siaran awal kemarin mengganggu frekuensi bandara," tuturnya.

Latifah, muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mendukung kehadiran Radio IDC sebagai sarana pembinaan dan pecerahan pemikiran umat muslim. "Radio semacam ini memang kita inginkan ke depan. Saya yakin Radio IDC bakal menjadi salah satu radio yang sangat didambakan masyarakat, khususnya di Samarinda," ucapnya.

Radio Address Masih Tetap Ada di Amerika

2010-01-11T23:26:00.008+07:00

Dari generasi ke generasi, media radio masih tetap digunakan oleh Presiden Amerika untuk menyampaikan berbagai pidatonya setiap minggu sekali. Acara yang berdurasi sekitar 10-15 menit tersebut biasanya disiarkan setiap hari Senin pagi.

Ya, itulah acara yang mereka sebut "Radio Address". Di Indonesia, hanya Presiden SBY saja yang pernah menggunakan Radio seperti di Amerika, tetapi sayangnya tidak konsisten. Padahal, Radio adalah media yang seketika dan penyebarannya sangat efektif pada jam-jam sibuk pagi dan sore, terutama di Jakarta yang selalu dilanda kemacetan. Seingat saya, nama acaranya waktu itu adalah "Presiden di Radio", yang disiarkan oleh Jaringan Radio Elshinta. Kenapa acara tersebut kini tidak pernah muncul lagi? Sayang sekali!

KPID NTB Tegur Suara Kota FM

2010-01-09T21:57:00.000+07:00

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Nusa Tenggara Barat memberikan teguran pertamanya pada isi siaran “Speakzero” yang disiarkan Suara Kota FM pada hari Sabtu, 12 Desember 2009 lalu.

Dari hasil klarifikasi dan setelah mencermati isi siaran Program siaran “Speakzero”, ditemukan topik bahasan seputar buang angin (kentut) agak berlebihan, tidak mendidik dan mengada-ada. Sentilan pembawa acara juga dapat mengarah pada pelecehan kelompok tertentu.

KPI Daerah NTB meminta Program acara “Speakzero” hendaknya memperhatikan kepentingan dan kenyamanan publik mengacu pada azaz, mafaat, fungsi, arah dan tujuan penyiaran Indonesia. Dalam suratnya, KPI Daerah NTB juga mengharapkan acara tersebut melakukan perbaikan sebagaimana mestinya dengan mengedepankan materi siaran yang sehat, informatif, menghibur dan mendidik.

Selain itu, Program siarannya juga harus tunduk pada ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang ditetapkan KPI. (KPI)

2010 ini, RRI Segera Buka 10 Stasiun di Perbatasan

2010-01-07T20:10:00.001+07:00

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) akan membuka 10 stasiun produksi di daerah perbatasan pada 2010. "Akan dibuka 10 stasiun perbatasan di 10 daerah, di antaranya di Kalimantan Timur, Sei Batik, Malinau dan Loh Bagun," kata Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi di Batam, beberapa waktu lalu.Parni Hadi mengatakan, nahwa daerah perbatasan merupakan wilayah strategis dalam pertahanan NKRI. Menurut dia, sudah selayaknya warga daerah perbatasan didengar dengan produksi siaran radio. "Biar daerah perbatasan tidak dibombardir pusat melulu," kata dia.Dengan stasiun produksi sendiri, katanya, maka warga daerah perbatasan dapat menyiarkan berita sendiri, baik yang berbau lokal, nasional mapupun regional, karena berbatasan dengan negara tetangga. Selain produksi berita, stasiun produksi RRI itu juga akan membuat "feature" dan siaran kesenian serta kebudayaan.Stasiun produksi daerah perbatasan tersebut juga akan menempatkan kontributor di negara tetangga, kata Parni. "Kalau tidak kontributor, sesekali, reporter kita ke negara tetangga untuk meliput," kata dia menambahkan.Menurutnya, produksi di negara tetangga diperlukan mengingat banyak WNI yang hidup di Malaysia dan Singapura,. RRI, kata dia, juga bekerja sama dengan Radio Arab Saudi untuk merangkul tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Timur Tengah. Mengenai biaya pembangunan stasiun produksi, ia mengatakan, itu berasal dari alokasi BUMN.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Aziz mengatakan, alokasi dana untuk LPP RRI perlu ditambah mengingat pentingnya peranan informasi dalam pembangunan masyarakat. "Sekarang ini hanya 0,0 sekian persen anggaran APBN untuk RRI, kalau bisa dua persen, itu bagus sekali, seperti yang dilakukan negara yang informasinya bagus," kata Harry. (Antara)

Salah Satu Radio di Pekanbaru Diperingatkan Untuk Tidak Mengudara

2010-01-05T22:15:00.000+07:00

Hasil monitor dan pengukuran tanggal 23-27 Desember 2009 lalu oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru, frekuensi 107.1 KHz yang telah digunakan oleh Radio Izzatus Sunnah diketahui tidak memiliki surat Izin Stasiun Radio (ISR) dari pemerintah yang berwenang.Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen dan Informatika memperingatkan radio tersebut untuk tidak mengudara (off) sebelum memiliki ISR. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, radio tanpa izin merupakan tindak pidana kejahatan. (KPI)

Menyambut 2010, RRI Denpasar Siaran Lintas Negara

2010-01-02T22:10:00.001+07:00

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) stasiun Denpasar menggelar siaran langsung lintas negara dalam mengakhiri 2009 dan menyambut tahun baru 2010.
"Siaran dalam kemasan Melepas Mantari 2009 Menyongsong Sang Surya 2010 berlangsung sekitar enam jam," kata Kepala LPP RRI Denpasar Drs I Gusti Bagus Sudhyatmaka Sugriwa MM di Denpasar Jumat (01/01).

Ia mengatakan, selain siaran lintas negara juga menjangkau sejumlah daerah di Nusantara dan hampir seluruh kabupaten/kota di Bali.
Siaran langsung lintas negara itu ingin memberikan warna perayaan di berbagai daerah Nusantara maupun belahan dunia lainnya dalam menyambut tahun baru 2010.
Sudhyatmaka Sugriwa yang ikut ambil bagian dalam siaran langsung itu berawal dari perayaan di negeri Jepang dengan wawancara Ami, alumnus Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.
Dengan menggunakan saluran telepon internasional yang dapat dinikmati para pendengar di Pulau Dewata, Ami menuturkan perayaan tahun baru di negaranya jauh berbeda dengan suasana ketika dirinya masih menjadi mahasiswi di Bali.
"Perayaan menyambut tahun baru di Jepang cukup meriah diwarnai dengan pesta kembang api, berbeda halnya ketika saya di Bali tahun 2002 menyambut tahun baru bersuka ria dengan teman-teman di balai banjar sambil menikmati alunan gamelan dan tari Bali," tutur Ami yang kini sebagai guru tari Bali di negerinya.
Lewat siaran RRI itu pula Ami mengirim salam dan mengucapkan selamat tahun baru 2010 kepada masyarakat Bali, khusus para dosen yang pernah mengajarnya di ISI Denpasar.
Siaran RRI lintas negara itu dari Jepang langsung beralih ke Amerika Serikat dengan mewawancarai Prof Ketut Asnawa yang mengajar tabuh dan tari Bali di sebuah perguruan tinggi seni di Amerika Serikat.
Ketut Asnawa bisa berbincang-bincang dengan kakaknya Komang Astita, MA yang juga dosen ISI Denpasar.
Dari Amerika beralih ke Australia dengan mewawancarai Mahardika Kusuma, seorang pria asal Buleleng yang sudah 17 tahun menetap di Australia sebagai karyawan sebuah hotel berbintang.
Siaran dalam kemasan Melepas Mantari 2009 Menyongsong Sang Surya 2010 juga menggambarkan suasana perayaan di berbagai daerah di Indonesia antara lain Papua, Jakarta dan Sumatera Selatan.
Demikian pula reporter RRI yang telah menyebar melaporkan suasana perayaan tahun baru di berbagai tempat di Bali.
Terobosan yang dilakukan RRI Denpasar untuk menarik perhatian pendengarnya mendapat sambutan positif. Hal itu terbukti dari banyaknya telepon yang masuk ke RRI yang seluruhnya memuji upaya yang dilakukan RRI Stasiun Denpasar. (berbagai sumber)

2010-01-01T00:06:00.000+07:00

Moderator blog Dunia Radio mengucapkan selamat tahun baru 2010. Semoga tahun ini kita dapat menghasilkan karya yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pembahasan Trend 2010 di Radio Nederland

2009-12-30T10:00:00.001+07:00

Menabung, kepemimpinan dan spiritualitas sekarang sedang disukai. Berhutang, pakaian dalam, dan warna lembayung sudah tidak mode lagi. Radio Nederland bertanya pada Adjiedj Bakas, pengamat trend Belanda, untuk meramalkan tahun 2010.

Tahun 2010 akan penuh gejolak. Menurut penanggalan Cina, tahun depan adalah tahun Macan Putih. Seperti layaknya seekor macan, maka tahun 2010 akan menjadi tahun yang pasti tidak akan membosankan dan tenang. Demikian pengamat trend Adjiedj Bakas. Guncang-ganjing ekonomi belum akan berakhir. Bakas meramalkan ekonomi masih akan mengalami keterpurukan lagi sebelum resesi berakhir.

Hidup lebih sederhana
Pengangguran akan meningkat tahun 2010 dan Bakas meramalkan konsumen akan berhati-hati dalam mengeluarkan uang. 'Konsumen masih akan berhati-hati, menabung lebih banyak dan hidup lebih sederhana'. Barang bekas masih tetap diminati. Konsumen sangat kritis terhadap harga barang. "Mereka berpikir: saya hanya bisa sekali mengeluarkan uang. Saya harus berhati-hati soal apa dan bagaimana membelanjakan uang'. Lebih mudah untuk menawar, dan berkat internet lebih mudah membandingkan harga.

Putus hubungan pertemanan
Populernya penggunaan media sosial akan menyebabkan gangguan semakin besar tahun depan. Orang-orang terkenal Belanda akan menyaksikan pesan yang mereka sampaikan melalui Twitter berdampak lebih besar dari yang mereka duga. Terkadang ini menjadi alasan untuk berhenti menggunakan nama samaran. Sedangkan orang Belanda lainnya 'putus hubungan pertemanan': meninggalkan teman-teman virtualnya dengan mengeluarkan mereka dari daftar nama di jejaring situs web. Jadi tidaklah percuma kata 'putus hubungan pertemanan' terpilih sebagai kata tahun 2009 di Belanda.

Ketegangan
Di masa ketegangan sosial besar, maka kekerasan domestik, perceraian, dan pertengkaran antartetangga, akan meningkat pula. Obat tidur sangat diminati. "Selalu demikian, di masa resesi orang tidur kurang nyenyak." Bakas juga melihat cinta dan gairah sebagai tema penting tahun 2010. Jatuh cinta di usia senja, akan semakin sering terjadi di tahun 2010. Orang-orang di usia 40 dan 50 tahun akan semakin banyak menyaksikan orangtua mereka bercerai dan jatuh cinta kembali. ''Kita akan banyak menjumpai orang tua yang memulai hubungan baru. Kita juga akan semakin mudah menerima hal itu', kata Bakas.

Anggaran
Konsumen berhemat, tapi juga menyisihkan uang untuk hal-hal menyenangkan. Bakas meramalkan sekitar 10% pendapatan pertahun akan ditabung untuk hal ini. Orang dengan uang sedikit akan membeli misalnya sepatu baru dan iuran klub olah raga. 'Konsumen berpikir: saya akan berhemat selama tiga minggu untuk tidak membeli pakaian, kemudian saya akan beli pakaian baru yang sangat saya sukai'. Yang lainnya akan beli permata atau berlibur. 'Anggaran untuk hal-hal menyenangkan ini akan mampu mempertahankan suasana hati'.

Di masa ketidakpastian, sebagian besar orang akan lebih menghargai penampilan. Penampilan acak-acakan tidak lagi disukai di tahun 2010 karena orang tidak akan membiarkan dirinya kehilangan pekerjaan atau tidak mendapat promosi hanya gara-gara penampilan. Bahan dari kulit, baik yang palsu maupun asli, akan semakin populer. Apabila menyangkut lingkungan, maka warga akan semakin jenuh. "Mereka jenuh dengan hingar-bingar eko yang melanda negeri ini".

Babi kecil akan menjadi binatang piaran baru di tahun 2010, dan anjing ras chihuahua tidak diminati lagi. Babi mini ini diternakkan secara khusus untuk dijadikan binatang rumah. "Anda lihat film di youtube, sudah ada banyak komunikasi mengenai ini di internet. Di Belanda, anda bisa buka situs minivarkentjes.nl, di mana orang saling bertukar tips mengenainya. Memang itu binatang yang sangat cantik dengan ekor melingkar, dan sangat pintar. Umurnya lebih panjang dari seekor kucing atau anjing dan orang menyukai ini." (RNW)

Poster Iklan Pesawat Radio Jadul

2009-12-27T00:24:00.001+07:00

Moderator Dunia Radio teringat akan poster tua yang mengiklankan pesawat radio untuk hadiah natal dan tahun baru, tapi bukan poster di Indonesia, melainkan poster iklan dari nagari sono. Poster tersebut juga bukan punya moderator, tapi punya orang lain yang masih tersimpan sejak natal 1968. Hmm, bisa jadi pajangan yang unik dan klasik tuh di studio radio kita.

2009-12-25T10:26:00.001+07:00

Moderator blog dan milis Dunia Radio mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2009 kepada saudara-saudaraku yang merayakannya dan juga Selamat Tahun Baru 2010 bagi kita semua. Semoga tahun 2010 akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya, baik dalam karya, karsa maupun pencapaian kehidupan kita. Semoga radio di Indonesia juga semakin banyak pendengarnya, sehingga banyak iklan-iklan yang menatruh harapan dengan media radio tersebut.

Salam Radio!

RRI Beri Ruang Khusus Pada Perempuan

2009-12-23T23:21:00.000+07:00

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memberikan ruang khusus bagi pendengar perempuan guna menampung aspirasi `kaum hawa` yang dinilai masih sangat minim.

"Kaum perempuan sebenarnya memiliki ide dan pemikiran yang tidak kalah dibanding kaum laki-laki sehingga layak diberi ruang khusus," kata Dirut LPP RRI Parni Hadi dalam dialog nasional interaktif di Palu, Selasa malam.

Parni Hadi juga mengatakan, wanita sudah sepantasnya memegang peranan dalam pembangunan bangsa.

Pemberian ruang khusus itu adalah salah satu bentuk penghargaan kepada wanita agar lebih berperan dalam pembangunan bangsa. Pemberian ruang khusus kepada wanita itu sendiri berupa siaran yang membahas perempuan dan segala permasalahannya.

Sementara itu, anggota DPD RI Nurmawati Dewi Bantilan mengapresiasi RRI yang memberi ruang khusus bagi wanita. "Wanita jangan selalu dipandang sebelah mata. Jika diberi kesempatan pasti mereka juga bisa menunjukkan kemampuannya," ujarnya.

Dia juga berharap DPR harus sesegera mungkin membuat undang-undang yang mengatur perdagangan manusia (human trafficking) untuk melindungi kaum wanita.

"Banyak wanita yang menjadi korban `human trafficking` karena ketidaktahuannya. Olehnya, harus ada peraturan yang bisa menyelamatkan mereka," kata anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah ini. (Berbagai sumber)

Radio Pemkab Kukar Mesti Hadirkan Siaran Berkualitas

2009-12-13T00:39:00.000+07:00

"Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, telah memberikan pengaruh yang baik terhadap pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat. Pilihan media informasi sebagai alternatif peningkatan pengetahuan dan wawasan telah memberikan warna terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat," ujar Kabag Ortal Setkab Kutai Kartanegara (Kukar), Kasim, ketika membuka acara Bimbingan Teknis (Bintek) Penyiaran Radio di Kaltim, kemarin.

Untuk itu, lanjut Kasim, siaran RPK sebagai salah satu media informasi yang hadir di masyarakat, harus mampu menghadirkan siaran berkualitas di setiap segmennya. Baik sebagai penyebarluasan informasi pembangunan daerah maupun sebagai penyedia hiburan bagi masyarakat, sehingga stasiun radio RPK benar-benar menjadi ikon pembangunan Kukar.

"Capaian pembangunan di Kukar saat ini telah mencapai kondisi yang cukup menggembirakan, yang terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah secara siginifikan pada tahun 2009 ini, hal ini menunjukkan pembangunan disetiap sektor di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalami peningkatan yang cukup baik, kondisi ini tentunya tidak terlepas dari akses informasi yang diterima masyarakat," kata Kasim.

Kebijakan dan program pemerintah daerah dapat tersosialisasikan dengan baik melalui berbagai media yang ada, termasuk melalui penyiaran RPK. Oleh karena itu, aset yang kita miliki ini harus diperkuat lagi dengan kemampuan personil pengelolanya. Sehingga kemasan acara yang ditampilkan memiliki kualitas lebih baik serta sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kepada seluruh peserta bimtek agar dapat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, untuk menggali informasi dan pengetahuan tentang penyiaran radio yang baik dan profesional, hingga pada akhirnya personil Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memilki kualifikasi yang tangguh dan kompetitif dalam rangka membawa RPK menjadi kebanggaan masyarakat Kukar," tambah Kasim. (KPI)

104 Radio di Bojonegoro Ilegal

2009-12-12T20:37:00.000+07:00

Sebanyak 104 radio di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, belum memiliki izin mengudara atau ilegal. "Di Bojonegoro, berdasarkan komisi penyiaran Indonesia (KPI) hanya diperbolehan ada sembilan chanel radio," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Djindan Moehdin, dalam dengar pendapat dengan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, bulan lalu.

Menurut dia, dengan ketentuan dari KPI itu, berarti keberadaan radio di Bojonegoro, sudah tidak bisa bertambah lagi. Dari sembilan chanel tersebut, sudah ada tujuh radio yang memperoleh izin langsung dari KPI dan lainnya satu radio publik milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan satu radio komunitas. "Di luar sembilan radio itu, kami menganggap ilegal," katanya.

Kominfo, kata Djindan, tidak memiliki kewenangan untuk melarang dan melakukan penertiban atas keberadaan radio ilegal di Bojonegoro. Sesuai ketentuan yang ada, yang memiliki kewenangan menghentikan keberadaan radio ilegal tersebut hanya KPI. "Kami memang bisa melaporkan keberadaan radio ilegal tersebut sebagai aduan kepada KPI," katanya menjelaskan.

Namun, lanjutnya, selama ini, yang dilakukan yakni hanya sebatas memberikan himbauan kepada radio ilegal tersebut, selama mengudara, tidak melampaui etika yang ada di masyarakat. Di samping itu, Djindan menyebutkan, di Bojonegoro, ada dua stasiun televisi yang sudah resmi, karena sudah memiliki izin."Meski keberadaan dua stasiun televisi tersebut baru 2009 ini, keduanya sudah memiliki izin," katanya.

Menanggapi keberadaan radio ilegal itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, M. Fauzan meminta, Dinas Kominfo Bojonegoro, mencari pemecahan keberadaan radio ilegal di Bojonegoro. Di antaranya, Pemkab Bojonegoro, mengeluarkan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada kominfo untuk melarang radio ilegal itu, beroperasional. (Antara)

KPID Sulsel Tegur Salah Satu Radio di Maros

2009-12-11T00:35:00.000+07:00

Diduga belum melakukan proses perizinan penyiaran, salah satu radio di Kabupaten Maros yakni Radio BSFM mendapatkan teguran keras dari KPID Sulawesi Selatan (Sulsel). KPID Sulsel meminta agar radio BSFM mematuhi UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran terutama meyangkut proses perizinan seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran. Hal itu diungkapkan dalam surat teguran KPID Sulsel ke pimpinan Radio BSFM, Senin (7/12).

Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa teguran yang dilayangkan oleh KPID Sulsel didasarkan atas aduan yang disampaikan masyarakat kepada KPID dan juga temuan yang didapatkan KPID. Selain itu, jelaskan KPID Sulsel mengkategorikan radio BSFM sebagai radio illegal karena sudah melakukan praktek penyiaran tanpa dilengkapi dengan perizinan penyiaran.

Pada kesempatan itu, KPID Sulsel juga meminta radio BSFM untuk segera memberikan klarifikasi secara lisan ataupun tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat teguran tersebut diterima.

Radio Milik Pemerintah Depok Ditargetkan Siaran Bulan Depan

2009-12-05T23:11:00.000+07:00

Tak lama lagi, Pemerintah Kota Depok akan memiliki radio sendiri. Dinas Komunikasi dan Informasi menargetkan radio ini akan mulai menyapa para pendengarnya pada Januari 2010.

Kepala Seksi Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Penyiaran Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok Wimbo Asmoro mengatakan rencana pembuatan radio saat ini masih berada dalam tahap perizinan Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah. “Rencananya target uji coba siaran pertengahan Desember. Jadi Januari sudah bisa mulai siaran,” kata Wimbo kepada wartawan di ruangannya, Kamis (3/12).

Menurut Wimbo, kemungkinan besar radio tersebut akan diberi nama Cahaya FM. Nama tersebut dipilih sesuai dengan misi dari radio yakni memberikan pencerahan dan informasi kepada masyarakat Depok. Penyiar radio akan diambil dari beberapa pegawai negeri sipil dan juga akan merekrut satu sampai dua orang penyiar dari luar.

Wimbo mengatakan radio ini nantinya akan dikemas seperti radio berita tetapi juga menyisihkan juga ruang untuk hiburan. “Ada berita tentang kondisi terkini tapi ada juga hiburan musiknya. Pokoknya kita rancang supaya tidak monoton,” kata dia.

Ruangan siaran akan terletak di lantai satu gedung Balai Kota Depok, bersebelahan dengan ruang Humas. Sedangkan ruang tamu berada di lantai lima. Rencananya waktu siaran berkisar dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB. Ketika ditanya mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk membuat radio ini, Wimbo dengan tegas mengatakan tidak tahu angkanya secara pasti.(Tempo Interaktif)

The 7th Annual Elshinta Award 2009

2009-12-05T01:23:00.000+07:00

Edaran dari Humas Elshinta:

Radio Elshinta hari ini (2/12/2009) menggelar The 7th Elshinta Award 2009, acara penghargaan kepada mitra usaha atas kerjasamanya dengan Radio Elshinta dan Elshinta Media Group, di Planet Hollywood, Jakarta.

Elshinta Award digelar secara rutin setiap tahunnya, dimana penghargaan diberikan kepada mitra usaha Elshinta sebagai wujud apresiasi atas kerjasama yang terjalin selama ini.

"The 7th Elshinta Award 2009" memberikan lima kategori penghargaan, yaitu:

1. The Best Performer, diberikan kepada mitra usaha yang dinilai melakukan pembayaran terbaik, terbanyak dan selalu tepat waktu. Penerimanya adalah PT. Sinde Budi Sentosa.

2. The Most Loyal Ad, diberikan kepada mitra usaha yang loyal memasang iklannya di Radio Elshinta secara rutin. Penerimanya adalah Kota Harapan Indah.

3. The Giant Brand, diberikan kepada brand atau merk iklan dengan belanja iklan yang terbesar. Penerimanya adalah Lasegar.

4. The Giant Agency, diberikan kepada agency dengan belanja iklan terbesar di Rado Elshinta. Penerimanya adalah Tactics Agency.

5. Listener`s Favourite Ad atau iklan terfavorit pilihan pendengar yang dipilih melalui polling. Penerimanya adalah Telkom Speedy.

6. Elshinta Award for Televisi, diberikan kepada produk yang paling banyak beriklan di ETV Jakarta. Penerimanya adalah Yamaha Motor.

7. Elshinta Award for Majalah, diberikan kepada produk yang paling banyak beriklan di Majalah Elshinta. Penerimanya adalah Sriwijaya Air.

Kategori lain diberikan kepada pendengar pada hari ulang tahun Radio Elshinta, 14 Februari nanti, yaitu penghargaan "We Listen Award", yang diberikan kepada pendengar yang paling banyak memberikan saran, keritik, masukan, info, dll. selama tahun 2009. Siapa-siapa saja mereka? Kita tunggu tanggal mainnya.

Poster Iklan Radio Jadul

2009-11-27T15:22:00.003+07:00

Ini adalah poster iklan transistor Zenith tahun 1959

Menuju Siaran Sehat dan Mendidik

2009-11-11T23:24:00.000+07:00

Dialog Publik yang diadakan di Graha Gading Karang, Bandar Lampung pekan lalu (7/11) berjalan dengan lancar, dengan mengangkat tema “Menuju Siaran dan Tonton yang Sehat dan Mendidik”. Sebelum berlangsungnya acara dibuka dengan penyerahan Rekomendasi Kelayakan (RK) kepada beberapa stasiun radio dan TV di daerah tersebut.

Anggota bidang perizinan, Izzul Muslimin menjelaskan, betapa besar pengaruh TV di Indonesia, banyaknya stasiun TV yang berpacu mengejar rating. Akibatnya perusahaan iklan sangat mengandalkan rating untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga inilah yang terkadang terjadi persaingan kurang sehat dan menomorduakan kualitas suatu acara

Ansyori Bangsaradin SH, Ketua KPI Daerah Lampung mengatakan untuk di daerah Lampung, ada sisi yang harus dibenahi selain isi siaran TV yaitu perizinan siarannya. Kondisi penyiaran lampung sudah pada tahap proses dan perbaikan. Ada enam stasiun televisi swasta yang mengajukan izin siaran, dan sudah lima stasiun televisi yang sudah bersiaran yaitu: Lampung TV, Siger TV, Tegar TV, Radar TV, dan Krakatau TV. Kini izin dari lembaga penyiaran itu sudah sampai pada tahap Forum Rapat Bersama (FRB).

Sedangkan gambaran tentang bagaimana kodisi TV Lampung dan radio lokal di Lampung dipaparkan oleh Ahmad Novriwan, Ketua Bidang Pengawasan KPI Daerah Lampung. Dia memaparkan sebelum ada KPI Daerah, TV dan Radio lebih pada tataran hobi dan izinnya baru sebatas Izin Gubernur, bahkan banyak sekali yang tidak berizin.

Salah seorang peserta menanyakan selain perizinan dari stasiun TV yang dalam proses perbaikan, bagaimana dengan isi dari siaran TV tersebut. Karena masih banyak tayangan, seperti pembodohan, penyesatan dll tetapi masih saja dapat bersiaran. Izzul menjelaskan, KPI hanya mengikuti aturan UU yang berlaku, dan tidak semua acara yang tidak mendidik itu melanggar.

Jadi disini peran masyarakatlah yang menentukan apakah siaran itu sehat dan mendidik atau tidak. KPI dan KPI Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat kepada lembaga penyiaran. Keluhan yang melanggar atau tidak melanggar P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS(Standar Program Siaran) wajib disampaikan oleh KPI dan KPI Daerah jelas Izzul.

Selain Anggota KPI Pusat dan Ketua KPI Daerah Lampung, hadir juga Dosen Universitas Bandar Lampung, Salim Alatas sebagai narasumber. Untuk para pesertanya dihadiri oleh beberapa Universitas, seperti UBL (Universitas Bandar Lampung), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), UTB (Universitas Tulang Bawang dan UNILA (Universitas Lampung). Serta stasiun radio, TV dan media lainnya.

KPID Sulbar: Penyegelan Radio Sudah Sesuai Prosedur

2009-11-05T23:28:00.000+07:00

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan penyegelan terhadap lembaga penyiaran di kabupaten Mamuju sudah sesuai prosedur, pasalnya lembaga penyiaran yang terpaksa disegel itu belum satupun yang mengantongi izin.

KPID Sulbar menyatakan selama ini sudah membantu dan memberi banyak kesempatan kepada lembaga penyiaran untuk mengurus perizinan, namun lembaga penyiaran tidak serius mengurus legalitasnya.

Anggota KPID Sulbar, Andi Fachriadi, (3/11) membantah secara tegas bahwa penyegelan enam lembaga penyiaran Radio di Mamuju pekan lalu disebabkan mandegnya pengurusan izin di KPID Sulbar.

Pekan lalu, Balai Monitoring (Balmon) wilayah Makassar bersama KPID Sulbar dan didampingi aparat keamanan menyegel enam radio di Kabupaten Mamuju. Dua diantaranya merupakan milik pemerintah, yaitu milik Pemprov Sulbar yakni Radio Banua Malaqbiq (RBM) dan Radio Suara Manakarra (RaS FM) yang dikelola Pemkab Mamuju.

Bantahan Fachriadi ini terkait dengan pernyataan konsultan salah satu lembaga penyiaran, RaS FM Mamuju bahwa proses perizinan lembaga penyiaran mengendap di KPID.

"Justru RaS FM yang tidak kunjung melengkapi persyaratan, dari 64 item yang harus dilengkapi, ternyata baru 24 item yang diisi, jadi kita kembalikan lagi berkasnya, beberapa hal prinsip yang belum dilengkapi itu adalah keharusan adanya Dewan Pengawas dan lembar visi misi," kata Fachriadi.

Menurutnya, saat pihaknya menemukan ketidaklengkapan berkas RaS FM, KPID langsung mengembalikan dengan tujuan agar dilengkapi sehingga izin segera bisa diterbitkan. "Tapi setelah kami kembalikan bulan Ramadhan kemarin, sampai sekarang kami tunggu belum ada juga yang diserahkan berkasnya," jelasnya.

Ia menegaskan keberadaan dewan pengawas adalah hal yang mutlak harus dipenuhi radio yang berstatus lembaga penyiaran radio publik yang dikelola dan mendapat kucuran dana dari APBD.

KPID Sulbar Segel Sejumlah Radio

2009-10-30T21:25:00.000+07:00

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama dengan Balai Monitoring (Balmon) frekuensi melakukan penyegelan terhadap lembaga penyiaran yang belum memiliki izin penyiaran di kota Mamuju ibukota provinsi Sulbar, akhir pekan lalu.

Dibantu dengan aparat seperti kepolisian, kodim, kejaksaan dan pengadilan, tim ini menyegel 6 (enam) radio yang terdiri dari 1 lembaga penyiaran swasta jasa radio, 2 lembaga penyiaran publik lokal radio masing-masing radio Banua Malaqbi milik pemerintah provinsi Sulbar dan radio Suara Manakarra milik Pemda kabupaten Mamuju dan 3 lembaga penyiaran komunitas.

Ketua Tim penertiban, Andi Fachriady Kusno yang juga anggota KPID Sulbar mengatakan bahwa tujuan penyegelan ini merupakan bagian dari tugas masing-masing insransi terkait dengan bidang penyiaran.

Lebih lanjut, kara Andi, ke 6 radio tersebut sudah diperingati terlebih dahulu sebelum dilakukan penyegelan namun mereka tidak mengindahkan bahkan sebagian memutarkan iklan niaga. ”Kami tidak memandang lembaga penyiarannya sehingga radio yang dikelolah oleh pemerintahpun tidak luput dari penyegelan ini,” tegasnya.

Jalannya razia ini, menurut Andi, berlangsung dengan aman tanpa adanya perlawanan dari pihak lembaga penyiaran. Dia juga menambakan, untuk membuka segel tersebut dan mengudara maka harus segera mengurus perizinan lewat KPID, dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (KPI)

RRI Bukan Satu-satunya Lembaga Penyiaran

2009-10-29T21:23:00.000+07:00

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin , mengingatkan, Radio Republik Indonesia (RRI) harus menyadari karena bukan lagi satu-satunya lembaga penyiaran, tetapi justru berada di tengah semakin ketatnya kompetisi media, baik dalam informasi maupun komunikasi massa.

Lebih jauh dikatakan, kalau dulu RRI mempu menjadi satu-satunya media dengan jangkauan yang luas. Tetapi sekarang ini RRI harus membuka mata, jika media semakin berkembang dengan kehandalan teknologi yang tak terbendung lagi.

"Bahkan kita lihat telah terjadi konvergensi antara kelompok telekomunikasi, komputer dan penyiaran," ujar gubernur, dalalm sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Hukum dan Politik Pemperov Kalsel HD Masdjaya SH MH, Selasa kemarin

Dalam acara pisahan sambutan Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Banjarmasin, antara pejabat yang lama Tuanakotta digantikan oleh Hj Ersna Prahesti tersebut, Rudy menyampaikan, untuk itu ke depannya RRI harus mencermati situasi untuk berbuat lebih baik dalam penyampaian dunia informasi dan komunikasi massa.

Apalagi dengan berubahnya peran RRI sebagai LPP, maka dituntut untuk lebih peka terhadap perkembangan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta kemasan program yang bagaimana paling digemari mereka.

"Saya masih menyakini RRI tetap memiliki keunggulan dan peluang. Faktor ini harus dijadikan spirit yang manpu mendorong RRI untuk melakukan pengembangan program yang semakin kompetitif, cerdas dan berkualitas," sebutnya.

Dikatakannya, sekitar ini program yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh tuntutan pasar. Akan tetapi dalam pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang dikemas dalam program acara seyogianya tidak melepaskan identitas dan akar budaya bangsa.

Acara pisah sambutan tersebut, juga dihadiri oleh Direktur Sumber Daya Teknologi LPP RRI Pusat, Drs Taufiq Bachtiar MM dan Dewan Pengurus LPP RRI, Gatot Sriyono.

Sementara, Drs Tuanakatto sudah dua tahun menjabat sebagai Kepala LPP RRI Banjarmasin. Selanjutnya, ia akan meneruskan tugasnya di LPP RRI Semarang.

Sedangkan Hj Ersna Prahesty sendiri meniti karirnya di RRI Banjarmasin, kemudian sempat menjadi Kepala Bagian Manajer Senior di LPP RRI Semarang dan terakhir menjabat Kepala LPP RRI Cirebon. Akhirnya 'Urang Banua' itu kembali lagi ke kampung halamnnya menjadi Kepala LPP RRI Banjarmasin.

KPID Sulbar Minta LP Radio Urus Izin

2009-10-28T01:22:00.001+07:00

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar), mengimbau agar pemilik stasiun radio pemerintah ataupun swasta di wilayah itu segera melakukan pengurusan izin penyiaran ke KPID Sulbar.
"KPID Sulbar dengan Balai Monitor (Balmon) frekuensi Radio kelas II Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sudah sangat bijaksana dalam melakukan penyegelan setiap stasiun Radio pemerintah dan swasta yang tidak memiliki izin untuk mengudara di wilayah ini,"kata anggota KPID Sulbar Andi Facriadi di Mamuju," Senin kemarin.Ia mengatakan, kebijakan yang diberikan kepada pemilik stasiun Radio pemerintah dan swasta yang disegel tersebut yakni dengan tidak menyita peralatan Radio yang mereka gunakan untuk menyiar dan mengudara tanpa izin.Sehingga kata dia, kebijakan tersebut mestinya juga harus dihargai para pemilik stasiun Radio pemerintah dan swasta daerah ini dengan melakukan pengurusan ijin siaran ke KPID Sulbar."Kami selama ini masih mentolerir stasiun Radio yang illegal dalam beroperasi, yakni dengan tidak menyita alat peyiaran Radio mereka, tetapi hanya melakukan penyegelan bersama Balmon frekuensi Radio kelas II Makassar,"ujarnya.Namun kata dia, jika penyegelan tersebut tidak juga diindahkan sebagai sebuah bentuk peringatan untuk segera melakukan pengurusan izin penyiaran, maka kami akan memberikan tindakan dan sanksi yang tegas.Ia mengancam jika stasiun radio di wilayah itu tidak segera melakukan pengurusan iZin maka pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap stasiun radio yang membangkan karena telah melanggar aturan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi."Jika stasiun radio tidak mengurus izin dalam waktu dekat ini maka kami tidak akan segan-segan menyita alat peralatan mereka ,"ujarnya
Sebelumnya KPID Sulbar dan Balmon frekuensi Radio kelas II Makassar menyegel dua stasiun radio milik pemerintah di Mamuju yaitu Radio Banua Malaqbi (RBM) milik Pemerintah Provinsi Sulbar, dan Radio Suara Manakarra milik Pemerintah Kabupaten Mamuju.Selain itu juga menyegel tiga radio komunitas, dan satu radio publik yang bersiaran tanpa izin, yakni Radio Tasha News, Radio Gelamor FM dan Radio Gozilla, serta Radio M-Tree. (KPI)

Dua Stasiun Radio Pemerintah Disegel

2009-10-26T22:20:00.000+07:00

Dua stasiun radio milik pemerintah di Kab Mamuju, Sulbar, Jum'at lalu, disegel Balai Monitor (Balmon) Frekuensi Radio kelas II Makassar, karena tidak memiliki izin siaran.Penyegelan dua stasiun radio milik pemerintah di Kota Mamuju itu dilakukan Balmon Frekuensi Radio kelas II Makassar bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar, dibantu aparat Kodim dan Polres Mamuju.Petugas melakukan penyegelan saat digelar razia terhadap stasiun radio yang tidak memiliki izin siaran di Mamuju.Dua stasiun radio yang disegel tersebut yaitu Radio Banua Malaqbi (RBM) milik Pemerintah Provinsi Sulbar, dan Radio Suara Manakarra milik Pemerintah Kabupaten Mamuju.Balmon Makassar juga melakukan penyegelan terhadap tiga radio komunitas, dan satu radio publik yang melakukan siaran tanpa izin, yakni Radio Tasha News, Radio Gelamor FM dan Radio Gozilla, serta Radio M-Tree.Petugas Balmon Frekuensi Radio kelas II Makassar Jefry Massekke mengatakan penyegelan dilakukan karena stasiun radio tersebut beroperasi atau siaran tanpa izin, sehingga melanggar Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.Menurut dia, ancaman pidana terhadap pelanggaran itu dapat dikenakan hukuman penjara selama empat tahun serta denda Rp.400 juta.Namun, kata dia, karena seluruh pemilik stasiun radio tersebut berjanji akan mengurus izin operasi/siaran, maka sanksi yang diberikan hanya berupa pembinaan dengan menyegel stasiun radio mereka."Kami masih mentolerir dan belum menyita seluruh perlengkapan yang dimiliki masing-masing radio yang disegel itu, karena mereka telah membangun komitmen dengan KPID Sulbar untuk segera mengurus izin siarannya," katanya.Ia mengatakan jika dalam waktu dekat mereka tidak mengurus izin tersebut, maka peralatan yang dimiliki sejumlah stasiun radio itu dapat disita.Sementara itu, anggota KPID Sulbar Andi Fachruddin meminta kepada stasiun radio yang telah disegel dapat segera melengkapi perizinannya agar dapat kembali mengudara."Kami meminta kepada stasiun radio tersebut untuk mengurus perizinannya, karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang telekomunikasi.

SDM Penyiaran Radio Masih Minim

2009-10-23T23:10:00.000+07:00

Minimnya sumber daya manusia (SDM) penyiaran yang profesional terdapat disejumlah daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Akibatnya, penanganan lembaga penyiaran hanya dilakukan ala kadarnya alias tidak mumpuni atau professional. “Banyak radio yang dikelola dengan manajamen on man show alias dikelola secara tumpang tindih. Kadang seorang penyiar merangkap menjadi sales hingga jadi penjaga malam,” kata Wakil Ketua KPID NTB, Sukri Aruman, beberapa waktu lalu di Mataram, Lombok.Akibatnya, jelas Sukri, ini berpengaruh pada isi siaran radionya yang dikemas secara asal-asalan. Misalnya, dalam program berita, ada radio yang melansir berita di koran tapi tidak menyebutkan sumber berita yang jadi rujukan. “Seolah-olah berita itu hasil liputan sang penyiar, padahal dia mengutip dari media cetak. Ini jelas sebuah kesalahan fatal dan melanggar kode etik jurnalistik,” tambahnya.Selain itu, ada beberapa contoh kesalahan yang timbul dari pengelolaan radio yang tidak profesional. Misalnya, ada radio yang membuat program konsultasi kesehatan secara interaktif tanpa melibatkan ahlinya dan hanya mengandalkan kemampuan si penyiar yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang keilmuan yang relevan dan memadai. “Ini ditakutkan bisa menyesatkan karena tidak ada jaminan soal kebenaran informasi tersebut,” kata Sukri.Meskipun demikian, ungkap Sukri, di NTB masih terdapat sejumlah radio yang dikelola secara baik dan profesional. “Jumlah tidak banyak, hanya sedikit saja yang memenuhi kriteria lembaga penyiaran yang profesional ,” ungkapnya.

Isi Siaran Radio di NTB Didominasi Hiburan

2009-10-22T22:23:00.000+07:00

Wakil Ketua KPID NTB, Sukri Aruman mengungkapkan, hampir sebagian besar isi siaran radio yang bersiaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) didominasi acara hiburan. Rata-rata isi program siaran hiburan dikuasai acara request lagu dan ajang curhat dan program itu termasuk program unggulan. “Program-program tersebut bersiaran pada waktu prime time dan hampir sebagian besar menyiarkan program-program seperti itu,” kata Sukri ketika berlangsungnya literasi media di NTB, beberapa waktu lalu.Menurut Sukri, jika berkaca dengan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, mestinya lembaga penyiaran wajib melaksanakan empat fungsi media secara proporsional yakni fungsi pendidikan, sumber informasi dan pengetahuan, media kontrol dan perekat sosial.“Saya berharap semua lembaga penyiaran tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan tetapi lebih mengutamakan fungsi-fungsi sosial yang diwajibkan UU Penyiaran,” tegas Sukri. (KPI)

Acara Radio "Asli Indonesia" Tidak Disiarkan di Jakarta?

2009-10-19T00:17:00.003+07:00

Mungkin tulisan yang saya muat ini sudah 'out of date', tapi paling tidak menjadi referensi kita semua para "RadioMania" untuk mengetahuinya bahwa pernah ada acara radio seperti dibawah ini. Sayangnya, acara tersebut tidak disiarkan oleh station radio di Jakarta. adaTerima kasih.

Setelah sukses dengan Trumped! with Donald Trump dan American Top 40 (AT40), Radio Circle Indonesia meluncurkan program sindikasi radio pertama di Indonesia yang menampilkan musik dan musisi Indonesia dalam Asli Indonesia.

Program ini disiarkan oleh lebih 25 radio di 25 kota di Indonesia dimana jumlahnya akan terus bertambah dan hanya disiarkan oleh satu radio dalam satu kota. Hal ini yang membuat Asli Indonesia menjadi eksklusif. "Ini merupakan program acara yang benar-benar `asli Indonesia', apalagi belum ada program seperti ini di Jogjakarta", tandas Dwi Rusyanto dari Radio Geronimo FM Jogjakarta. Program Manager yang lebih akrab disapa Sanny ini, juga menegaskan bahwa radio yang menyiarkan acara Asli Indonesia merupakan radio-radio terpilih.

Program berdurasi 120 menit ini akan dipandu oleh Tizza Radia. Program acara `Asli Indonesia' menambah daftar panjang pengalaman cewek berbakat ini. Menjadi announcer di salah satu radio swasta terkemuka di Jakarta pernah dijalaninya, selain itu juga menjadi scriptwriter di beberapa televisi swasta Indonesia. Ternyata, tidak cukup sampai disitu, bermain teater dan acting di beberapa judul film seperti Siapa Takut Jatuh Cinta, Ekskul, Ghost School, dan beberapa judul lainnya juga sempat dilakoninya.

Partisipasi radio yang ikut menyiarkan Asli Indonesia menjadi bagian unik dari program acara ini. Setiap radio harus memberikan reportase singkat mengenai informasi dari daerah mereka masing-masing. "Melibatkan local station untuk bersama-sama membangun program acara Asli Indonesia menjadi bagian yang penting", kata Henry Vienayoko, Direktur Radio Circle Indonesia. Menurutnya, partisipasi semacam ini akan lebih memberikan emotional touch kepada pendengar Asli Indonesia di masing-masing kota. "Dan pecinta musik Indonesia berkesempatan untuk dapat mengenal lebih dekat musisi-musisi Indonesia dan mengikuti perkembangan musik serta informasi yang semuanya Asli Indonesia", tambah Henry Vienayoko.

Program Asli Indonesia menghadirkan budaya Indonesia melalui musik, artis dan informasi yang benar-benar asli Indonesia. Radio merupakan pilihan media dimana musik dihadirkan personal kepada pendengarnya. Menghadirkan Indonesia ke masyarakat melalui musik merupakan salah satu kontribusi untuk membangun Indonesia. Radio Circle bersama perusahaan rekaman yang mendukung acara Asli Indonesia memberikan musik yang berkualitas khususnya musik Indonesia, salah satunya adalah demajors Independent Music Industry (DIMI). "Saya senang sekali untuk mendukung Asli Indonesia, karena demajors sendiri ingin mengembangkan musik industri tanah air dan ini merupakan peluang yang bagus", kata David Karto selaku Direktur demajors.

Acara Asli Indonesia, disiarkan oleh radio-radio terkemuka di Indonesia mulai dari Aceh hingga Ambon, di antaranya Star FM Medan (KISS FM Group), Geronimo FM Yogyakarta, Madama FM Makassar dan Makobu Malang. Selain pasar Indonesia, program Asli Indonesia ini juga akan disiarkan di beberapa negara di luar negeri melalui jaringan Premiere Radio Networks (anak perusahaan Clear Channel Communication USA).

Saat ini telah ada beberapa perusahaan yang mempercayakan produknya untuk berada di Asli Indonesia, salah satunya adalah PT. Holcim Indonesia Tbk. "Mendukung program Asli Indonesia adalah pilihan tepat. Karena ini merupakan berinvestasi yang sangat bernilai", kata Deananda Sudijono, Brand Development PT. Holcim Indonesia Tbk. Menurutnya Asli Indonesia dapat menjangkau target konsumennya dengan luas di seluruh Indonesia. "Asli Indonesia juga didukung oleh media promosi yang terintregrasi dan tentunya diproduksi oleh perusahaan audio solution yang telah memiliki reputasi", tambahnya.

Catatan untuk Editor
Mengenai Radio Circle Radio Circle Indonesia, PT adalah menyedia layanan bagi industri penyiaran khususnya radio, televisi dan griya produksi, mulai dari station identification imaging, production library, hingga program radio sindikasi, Radio Circle Indonesia juga merupakan perwakilan dari Jones TM, Inc (anak perusahaan dari Jones, Inc), Premiere Radio Networks (anak perusahaan dari Clear Channel Communication, Inc), United Stations Radio Networks, dan Launch Radio Networks yang berpusat di Amerika Serikat. Salah satu program dari Radio Circle yang masih diudarakan hingga saat ini adalah Trumped! with Donald Trump di Trijaya Network.
Radio yang berpartisipasi dalam Asli Indonesia Star 104.6 FM Medan, Gemaya 104.5 FM Balikpapan, Ash Bone 96.8 FM Banjarmasin, Nikoya 106 FM Banda Aceh, Lesitta 101.9 FM Bengkulu, Mendoza 107 FM Duri, Papeja 101.8 FM Lubuk Linggau, PiSS 102.7 FM Ciamis, TOP 91.80 FM Cilegon, Madama 87.7 FM Makassar, Madika 91.7 FM Kupang, AR 92.9 FM Cimahi, Pilar Radio 88.6 FM Cirebon, Geronimo 106.1 FM Yogyakarta, Andalas 102.7 FM Lampung, GSP 101.1 FM Jambi, Sing 105.5 FM Batam, Idola FM Semarang, Monaria 101.8 FM Pekanbaru, KC-10 87.9 FM Indramayu, BSP 103.7 FM Pekalongan, Solo Radio 92.9 FM Solo, DC Radio Singaraja, Makobu 88.7 FM Malang, DMS Ambon, Suara Mahakam Samarinda, Radio M Martapura 107.1 FM.

Acara ini didukung oleh Sony BMG Indonesia, Warner Music Indonesia, Trinity Optima Production, Musica Studio, De Majors, Malta Music Indonesia

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi :

Henry Vienayoko Radio Circle Indonesia,
PT Gedung Gajah Unit ABC Lt. 5 B4
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta 12810
Email: henry.vienayoko@radiocircle. com
HP :08161917323

Radio Korban Gempa di Sumbar Mulai Mengudara Kembali

2009-10-10T14:05:00.004+07:00

Setelah tidak beroperasi selama hampir seminggu semenjak peristiwa gempa pada 30 September lalu, mulai Kamis Malam 08 Oktober 2009, RADIO ARBES Padang bisa melakukan kembali aktivitasnya mengudara melalui frekuensi 101 FM.

Hal itu terwujud setelah seperangkat alat alat di ruang siaran yang telah berhasil dipindahkan ke ruangan gedung yang tidak mengalami kerusakan akibat gempa serta didirkannya tower darurat di bagian lain belakang studio radio yang berada di jalan Ratulangi Kota Padang.

Arbes mengudara dengan tower hanya dua steak yang masih bisa dimanfaatkan, setinggi sekitar 20 meter dari permukaan tanah, dengan menggunakan dua buah antenna rakitan. Power transmitter yang biasanya dalam kondisi normal berkekuatan 3000 watt, selama siaran darurat ini akan digunakan hanya 1000 watt. Untungnya alat-alat di ruang siaran, ruang rekaman, ruang pemancar dapat diselamatkan.

Kehadiran Arbes FM di udara Kota Padang dan sekitarnya menambah jumlah radio siaran yang berhasil beroperasi setelah terkena gempa. Sebelumnya telah mengudara lebih awal Sushi FM, Padang FM, Suara Subuh FM, dan Radio DB. Sedang dua radio lainnya SIPP FM dan Radio Kartika Padang hingga saat ini masih berbeanh untuk mengudara kembali.

Pengumuman Postel Kepada Pengguna Frekuensi Radio

2009-10-01T14:15:00.000+07:00

DIREKTORAT SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELITDIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASIDEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERHATIAN

KEPADA PENGGUNA FREKUENSI RADIO

1. Izin Stasiun Radio (ISR) harus diajukan langsung melalui Loket Resmi Ditjen Postel/Unit Pelayanan Teknis (UPT) Monfrek Ditjen Postel setempat, tidak melalui pihak ke-tiga (Calo).

2. Pengajuan harus dilakukan oleh pengguna frekuensi atau perwakilan yang ditunjuk dengan surat kuasa dari pengguna frekuensi (Apabila pengguna frekuensi adalah instansi/badan hukum, surat kuasa ditanda tangani oleh pimpinan instansi/badan hukum yang bersangkutan).

3. Untuk mempercepat proses perizinan, isilah formulir permohonan ISR dengan lengkap dan benar.

4. Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dilakukan setiap tahun, disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya, Kantor Kas Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110 No. Rek 103.0061.77777.3 (tidak dibenarkan bayar tunai melalui petugas).

5. Bayarlah setiap tagihan sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera dan mohon cantumkan nama Anda/Instansi/Badan Hukum seperti tertera pada ISR, nomor Client serta nomor Aplikasi, dan Simpanlah dengan baik bukti pembayaran tersebut.

6. Untuk perpanjangan ISR, bayarlah BHP Frekuensi Radio sebelum jatuh tempo guna menghindari denda.

7. Apabila Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) untuk perpanjangan ISR belum diterima, segera hubungi loket pelayanan Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Postel Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta (No.Telepon : 021-3835810 dan No. Fax 021-3455706) atau UPT monfrek setempat.

8. Informasikan kepada kami, jika mengetahui ada praktek percaloan selama proses ISR.

9. Info lebih lanjut tentang pelayanan ISR, lihat pada situs www.postel.go.id Ditjen Postel dan atau e-mail : yanfrek@postel.go.id

TTD

Direktur Spektum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

2009-09-20T08:00:00.000+07:00

Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1430 H.

Minal Aidin Walfaidzin

Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Moderator Blog Dunia Radio

Radio Elshinta di HP Nokia

2009-09-17T18:31:00.002+07:00

Senang juga mendapat kabar dari milis ElshintaGroup seperti berikut ini :

Warga negara Indonesia dimana pun berada di muka bumi ini, mulai sekarang dapat mendengarkan siaran Radio Elshinta melalui Handphone Nokia. Untuk teknisnya, anda harus masuk dulu ke www.nokia.com/ internetradio , lalu download software internet radio sesuai dengan type HP Nokia anda. Setelah itu, siaran radio Elshinta dapat anda simak, entah itu di kereta api, di jalan raya, di mal, di negara manapun selama HP anda dapat tersambung dengan internet.

Keberadaan siaran Radio Elshinta di HP Nokia, merupakan kepercayaan pihak Nokia yang mengundang Radio Elshinta untuk menjadi bagian internet radio Nokia bersama radio-radio dibelahan dunia lain. Satu-satu format "News" dari Indonesia di internet radio Nokia, tentu hanya Radio Elshinta dan ini sangat besar manfaatnya bagi warga negara Indonesia yang ingin tetap "keep up" dengan berita dan informasi teraktual di tanah air.

Mau berlibur ke Eropa? Australia? Amerika? Jangan khawatir ketinggalan berita "live" dari Radio Elshinta dari HP Nokia anda. Mulai hari ini juga!

Pojok Aduan DERA FM di KPI

2009-09-17T00:31:00.002+07:00

SAYA LAGI MENDENGAR RADIO DERA FM 92.6. TOLONG WARGA JAKARTA TIMUR DAN YANG DEKAT KOTA DEPOK PANTAU DAN MEMBERITAHU ALAMATNYA. KARENA MENURUT DATA SAYA BAHWA KANAL UNTUK 92.6 FM TIDAK ADA DI JABODETABEK. KPI, APAKAH DERA RADIO 92.6 SUDAH MEMILIKI IZIN? APAKAH DERA SINGKATAN DEPOK RADIO? SELAIN SINYALNYA MENGGANGGU PAS FM 92.4 DAN RRI 92.8. MOHON SEMUA PENGAMAT RADIO LEBIH PEKA MENGENAI KEBERADAAN RADIO-RADIO YANG TIDAK MASUK KANAL SEBENARNYA.

Disampaikan oleh Roy, Jakarta melalui KPI Pusat

Solo Radio Diprotes Karena Siarkan Genjer-genjer

2009-09-16T00:20:00.000+07:00

Salah satu radio swasta di Kota Solo, Jawa Tengah, Solo Radio FM mendapat protes sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Laskar Hizbullah karena menyiarkan lagu Genjer-genjer.

Laskar yang terdiri dari sekitar 20 orang bertopeng tersebut, Senin, menuntut Solo Radio FM untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kota Solo, karena telah menyiarkan lagu yang pernah dianggap rezim Orde Baru sebagai pembangkit semangat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Lagu tersebut adalah milik PKI yang merupakan pengkhianat bangsa ini. Selain itu, PKI juga telah menimbulkan banyak kesengsaraan di Indonesia," kata koordinator aksi Laskar Hizbullah, Yanni Rusmanto.

Dia mengatakan, lagu yang oleh Solo Radio FM diputar pada Jumat (11/9) pukul 03:45 tersebut dikhawatirkan dapat membuka lama Bangsa Indonesia, "Selain itu, pemutaran lagu tersebut juga dapat menyakiti para korban politik terkait dengan pengkhianatan PKI,".

"Kami menuntut Solo Radio FM segera meminta maaf kepada Bangsa Indonesia, terutama masyarakat Kota Solo yang mendengarkan siaran tersebut," kata Yanni yang mengaku mendapat mandat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solo.

Sementara itu, General Manager Solo Radio FM, Yunianto Puspowardoyo mengatakan, Solo Radio FM akan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait pemutaran lagu tersebut.

"Kami telah menandatangani surat pernyataan maaf terkait kasus tersebut. Permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat akan segera kami lakukan secepatnya," kata dia.

Dia mengatakan, penyiaran lagu tersebut merupakan kelalaian dari pihak radio yang berlokasi di kawasan Manahan, Kota Solo.

"Pada segmen sahur hari Jumat (11/9), Solo Radio FM mengadakan kuis tebak musik pengiring film dan pada salah satu bagian di kuis tersebut Genjer-genjer yang menjadi salah satu musik pengiring film Gie disiarkan oleh penyiar kami," kata Yunianto Puspowardoyo.

Pada kesempatan lain, Anggota Bagian Perizinan Komisi Penyiaran Indonesai Daerah (KPID) Jawa Tengah, Hari Wiryawan mengatakan, KPID Jawa Tengah sudah mendapat laporan dari masyarakat terkait penyiaran lagu Genjer-genjer pada Jumat (11/9).

Dia mengatakan, sampai saat ini belum ada peraturan spesifik yang mengatur dilarangnya lagu yang berhubungan dengan PKI.

"Akan tetapi, dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah disebutkan bahwa setiap lembaga penyiaran dilarang untuk menyiarkan materi yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa," katanya. (Antara)

55 Radio Swasta NTT Tak Punya Izin

2009-09-14T22:30:00.001+07:00

Sebanyak 55 dari 88 radio siaran swasta di Nusa Tenggara Timur (NTT), belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk melakukan aktivitas penyiaran selaras UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Baru sekitar 33 radio siaran swasta yang sedang memproses IPP di Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah NTT, sementara 55 radio siaran swasta masih berstatus ilegal," kata anggota KPI Daerah NTT, Maria Imelda Praso di Kupang, Jumat.

Ia menegaskan KPI Daerah hanya membantu radio-radio tersebut untuk mengurus IPP, sedangkan izin frekuensi menjadi kewenangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Nasional Balai Monitor (Balmon) Direktorat Pos da Telekomunikasi (Dirjen Deparpostel).

Menurut Praso, dari 33 radio siaran swasta yang sedang proses izin tersebut, empat radio telah memiliki izin stasiun radio (ISR). Keempat radio dimaksud, masing-masing Radio Trilolok Suara Verbum, Radio DMWS, Radio Kisora dan Radio Rhama Gong.

Dikatakannya, sebanyak 55 radio siaran swasta yang masih ilegal melakukan aktivitas ini telah diperingatkan untuk segera memproses IPP dan izin frekuensi ke Depkominfo dan Balmon, sebelum dilakukan penghentian aktivitas penyiaran seperti yang dilakukan pada 2008 lalu.

Praso menyebut alur proses IPP dimulai dari verifikasi administrasi dan faktual oleh Depkominfo, lalu dilanjutkan dengan kegiatan dengar pendapat untuk menilai syarat administrasi, program siaran, proses dan teknik.

"Untuk syarat administrasi dan teknik dinilai oleh pemerintah, sedangkan syarat program dan proses dinilai oleh KPI Daerah," katanya.

Setelah itu Menteri Kominfo melalui KPI bagi daerah yang belum memiliki KPI Daerah dan atau KPI Daerah yang telah terbentuk di daerah mengeluarkan rekomendasi.

Tahap berikut, katanya, dilakukan seleksi lagi untuk selanjutnya Menkominfo mengeluarkan izin prinsip selama enam bulan untuk radio dan satu tahun untuk televisi. "Selama itu dilakukan uji coba penyiaran sambil terus memproses IPP ke Depkominfo," katanya.

Enam bulan kemudian, kata dia, dilakukan uji coba tahap kedua untuk mengecek apakah proses penyiaran sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 32 tahun 2002 atau tidak.

"Lalu Menkominfo membentuk tim evaluasi melibatkan Depkominfo dan KPI Daerah untuk selanjutnya dilakukan pleno untuk memutuskan apakah radio tersebut diberikan IPP atau tidak," katanya. (Kapan Lagi)