Dewan Redaksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) se-Indonesia menolak rencana peleburan RRI dengan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI).
"Rencana peleburan itu tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) LPP RTRI, padahal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 14 ayat 2," kata Ketua Dewan Redaksi LPP RRI Medan Ferry Tobing di Semarang, Senin lalu.
Menurut dia, sikap yang tertuang dalam "Deklarasi RRI Sabang Merauke" berisi enam poin tersebut, dihasilkan melalui forum diskusi Ketua Dewan Redaksi RRI se-Indonesia yang berlangsung mulai 4 Maret lalu di Semarang, dan ditandatangani 60 Ketua Dewan Redaksi RRI.
"Peleburan RRI dengan TVRI itu menyalahi fakta kesejarahan RI bahwa RRI merupakan satu-satunya media perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kalau sampai dilebur dengan TVRI, maka RRI akan kehilangan identitas dan eksistensinya," katanya.
Ia mengatakan pihaknya sebenarnya tidak menolak apabila pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ingin menggabungkan dua LPP tersebut, karena penggabungan tidak akan menghilangkan identitas masing-masing LPP.
"Namun, dalam draf RPP LPP RTRI dalam pasal 6 ayat 2 (a) dan (b) menyebutkan pembubaran LPP TVRI dengan LPP RRI, sehingga kami menolak dengan tegas, terlebih lagi itu tidak sesuai dengan isi Piagam 11 September 1945 tentang Sapta Prasetya RRI," katanya.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Redaksi LPP RRI Palembang, Muchlis dan Bandar Lampung, Zahral Mutzaini mengatakan, selama ini LPP RRI tidak berada di bawah Kemenkominfo, sehingga LPP RRI menjadi lembaga penyiaran yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
"Kami khawatir peleburan itu akan `mengebiri` RRI yang semula lembaga penyiaran yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial, menjadi lembaga penyiaran yang dapat diatur dan ditata pemerintah sebagaimana terjadi dalam pemerintahan Orde Baru," kata Muchlis.
Ia menambahkan, pihaknya juga menginginkan pembenahan dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebab dalam UU tersebut hanya dua pasal yang mengatur tentang LPP, yakni pasal 14 dan 15, meskipun sebenarnya ada juga PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
"Kami ingin agar rencana peleburan itu dikaji secara lebih mendalam dan mempertimbangkan fakta kesejarahan RRI dengan TVRI. RRI didirikan pada 1945, sedangkan TVRI baru didirikan pada 1963, sehingga fakta kesejarahannya berbeda," katanya Zahral diamini rekan-rekan lainnya.
Selain itu, "Deklarasi RRI Sabang Merauke" juga menyepakati pencalonan tiga nama kalangan internal RRI sebagai Dewan Pengawas RRI periode 2010-2015 menggantikan pengurus sebelumnya yang masa jabatannya hampir berakhir, yakni Gatot Sriyono, Kabul Budiono, dan Nasir Isfa.
Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas RRI selama ini terdiri dari lima orang, yakni tiga orang yang mewakili RRI, satu orang mewakili pemerintah, dan satu orang mewakili publik. (Antara)
13 Maret 2010
Dewan Redaksi RRI Tolak Peleburan dengan TVRI
10 Maret 2010
Radio dan Televisi Dilarang Siaran Saat Nyepi
Seperti tahun sebelumnya, stasiun televisi dan radio diminta untuk tidak menyiarkan programnya di seluruh wilayah Bali selama 24 jam saat berlangsung Hari Suci Nyepi, Selasa (16/3) mulai pukul 06.00 Wita.
Surat usulan yang tengah dipersiapkan dengan dukungan rekomendasi sejumlah pihak itu, akan disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, kata Ketua Komisi I DPRD Bali I Made Arjaya di Renon, Denpasar, Senin.
Dijelaskan, surat rekomendasi direncanakan ditandatangani sejumlah pihak, yakni Ketua DPRD Provinsi Bali, Gubernur Made Mangku Pastika dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali.
Menurut Made Arjaya, surat rekomendasi larangan siaran di Pulau Dewata selama 24 jam tersebut direncanakan dibuat saat rapat bersama jajaran KPID Bali dan tokoh masyarakat setempat, Selasa (9/3).
Format surat rekomendasi pelarangan siaran di Bali saat berlangsung "Tapa Brata Penyepian", akan dibuat secara detail, menjelaskan larangan siaran pada 16 Maret mulai pukul 06.00 hingga 17 Maret 2010 pukul 06.00 Wita atau selama 24 jam.
"Setelah surat itu ditandatangani sejumlah pihak, selain kita kirimkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga ke stasiun televisi dan radio," ucapnya.
Larangan kepada stasiun televisi dan radio menyiarkan programnya di Bali saat Nyepi, pernah diterapkan Nyepi beberapa tahun lalu, namun belakangan stasiun televisi maupun radio kembali terus menyiarkan program-programnya.
Sementara Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Bali Drs Ida Bagus Gede Wiyana menyatakan, bagi umat Hindu perayaan Nyepi merupakan ekspresi keagamaan yang kaya makna.
Nyepi adalah sebuah ritual penyucian mikro kosmos dan makro kosmos atau juga disebut bhuwana alit (alam manusiawi) dan bhuwana agung (alam semesta).
"Tujuan dari ritual ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin (jagadhita dan moksa), terbinanya kehidupan yang berlandaskan satyan (kebenaran), siwam (kesucian), dan sundaram (keharmonisan dan keindahan)," kata Wiyana yang juga Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar.
Dikatakan, sebelum pelaksanaan ritual Nyepi, umat Hindu di Bali melakukan "Melasti" ke pantai atau sumber mata air yang bermakna untuk melebur segala macam kotoran baik yang merusak pikiran, perkataan maupun perbuatan.
"Sehari sebelum Nyepi, dilakukan upacara tawur yang bertujuan mengembalikan keseimbangan alam manusia (bhuwana alit) dan alam semesta (bhuwana agung) dengan menyesuaikan tempat, waktu dan situasi masing-masing (desa, kala, patra)," katanya.
Sedangkan pada puncak Nyepi, kata dia, umat Hindu melakukan Catur Brata Nyepi, yaitu empat ritual puasa yang dilakukan selama 24 jam, sejak matahari terbit pukul 06.00 hingga matahari terbit pada Rabu (17/3) pukul 06.00 Wita.
Menurut Wiyana, keempat ritual tersebut yaitu "amati geni", yakni tidak menyalakan api, sebagai simbol pemadaman hawa nafsu dari segala godaan kenikmatan duniawi.
Kemudian "amati karya", menghentikan segala bentuk pekerjaan jasmani untuk lebih berkonsentrasi meningkatkan kegiatan penyucian rohani.
"Amati lelungaan", menghentikan segala bentuk perjalanan jasmani, untuk lebih mawas diri dan "amati lelanguan" atau tidak melampiaskan kesenangan untuk lebih memusatkan pikiran pada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi.
Sebagai tanda berakhirnya Brata Nyepi, pada hari Rabu (17/3) dilakukan upacara Ngembak Geni, yakni umat Hindu melakukan dharma santi (ibadah sosial) berupa silaturahmi kepada sanak kerabat dan masyarakat di lingkungan masing-masing, baik tetangga maupun lingkungan kerja.
"Makna penyepian bagi umat Hindu harus dihayati, sehingga dalam kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat akan tercapai saling menghormati dan menumbuhkan kebersamaan berbangsa dan bernegara," kata Wiyana. (Kompas)
08 Maret 2010
MD Radio klarifikasi soal program "Sexophone"
MD Radio akhirnya siang tadi (5/3) datang ke KPI Pusat untuk memberikan klarifikasi seputar teguran untuk program "Sexophone" (Sex Solution on The Microphone). Program yang ditujukan untuk remaja ini ditegur karena membicarakan seks secara vulgar. Diantaranya seperti bagaimana ciuman dengan pasangan yang berkawat gigi, oral seks, masturbasi, payudara, dan seks secara vulgar. Wakil Ketua KPI Pusat, Fetty Fajriati yang memimpin forum ini menyatakan program sexophone mengajak remaja untuk berperilaku seks bebas.
Sebelumnya, pada 3 Maret kemarin, KPI Pusat telah memberikan surat teguran dan permintaan klarifikasi kepada MD Radio untuk program "Sexophone" (Sex Solution on The Microphone). Dari aduan masyarakat dan hasil rekaman KPI, program yang disiarkan pukul 20.00-23.00 WIB tersebut memuat pembenaran terhadap hubungan seks di luar nikah, hubungan seks secara vulgar, dan percakapan yang menggambarkan rangkaian aktifitas ke arah hubungan seks. Namun, ketika bukti-bukti tersebut hendak dibandingkan dengan rekaman dari MD Radio, pihak MD radio menyatakan pada saat itu peralatan mereka tidak dapat merekam akibat terkena petir.
Menanggapi pernyataan ini, Program Director MD Radio, Rustian menyatakan, sebenarnya program "Sexophone" ini kami tujukan memberikan solusi untuk program-program seksual. Kami tidak membicarakannya secara serius karena segmen kami memang remaja umur 15-25 tahun. Banyak pertanyaan sederhana dari pendengar seperti apakah dengan pegangan tangan atau ciuman dan air liur saja bisa hamil. Hal ini menunjukkan banyak dari remaja kita yang tidak paham mengenai masalah seks. Walaupun banyak pertanyaan mengenai seks pra nikah namun kami selalu memberikan nasehat lakukanlah seks dengan pasangan yang resmi.
Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat, Yazirwan Uyun yang juga hadir mendengarkan klarifikasi tersebut menyebutkan bisa memahami kurang pahamnya bagian produksi MD Radio terhadap ketentuan UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Namun, pria yang akrab disebut Iwan Uyun ini menegaskan dirinya hanya memberi peringatan. "Karena jika ada yang melaporkan maka yang merugi adalah radio anda sendiri. Jika ada yang melaporkan ke Polisi, kami sebagai Saksi Ahli tidak bisa mengabaikan pelanggaran (UU Penyiaran dan SPS - red) yang terjadi. Frekuensi ini bukan milik radio, kalau sudah dipinjamkan maka jangan untuk menyiarkan hal-hal yang buruk", tambah Uyun.
Sedangkan Fetty selain meminta MD radio menandatangani surat komitmen untuk tidak mengulangi kesalahannya mengajak bagian produksi MD Radio untuk mendengarkan hari nurani agar tidak kebablasan. Selanjutnya Fetty yang juga mantan penyiar RCTI ini meminta MD radio untuk tidak menyiarkan ulang program "Sexophone" episode 1 Maret 2010.
06 Maret 2010
MD Radio Diminta Klarifikasi
“Sexophone” (Sex Solution On The Phone), suatu program acara di MD Radio pada tanggal 1 Maret 2010 dinilai telah melakukan pelanggaran.
Dari aduan masyarakat dan hasil rekaman KPI, program yang disiarkan pukul 20.00-23.00 WIB tersebut memuat pembenaran terhadap hubungan seks di luar nikah, hubungan seks secara vulgar, dan percakapan yang menggambarkan rangkaian aktifitas kearah hubungan seks.
KPI meminta klarifikasi dari MD Radio pada hari Jumat besok (5/3) karena tindakan siaran program tersebut melanggar UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 pasal 36 ayat (3) dan ayat (5) dan Standar Program Siaran (SPS) pasal 13 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 38 ayat (4) huruf (b), serta pasal 39 ayat (5) huruf (a) dan (b).
02 Maret 2010
BBC Akan Menutup Dua Stasiun Radio
BBC berencana menutup dua stasiun radio, mengurangi pengeluaran untuk program-program impor, dan mengurangi separuh ukuran website BBC. Pengurangan layanan BBC yang akan diumumkan bulan depan ini merupakan langkah jaringan penyiaran terbesar di dunia tersebut lebih fokus pada kualitas, dan bukan kuantitas.
Surat kabar The Times, Jumat 26, Februari 2010, memberitakan bahwa BBC (British Broadcasting Corporation) akan menutup stasiun radio digital, 6 Music dan Asian Network. Mengutip sumber dari BBC Trust, The Times mengatakan bahwa direktur jenderal BBC, Mark Thompson, juga ditekan agar mengurangi anggaran hingga sepertiga anggaran untuk tayangan impor seperti Mad Men dan Heroes.
Thompson juga akan membatasi pengeluaran untuk hak siar tayangan olahraga sebesar 8,5 persen dari biaya lisensi.
Sedangkan situs berita BBC akan dipangkas setengahnya, didukung oleh 25 persen pengurangan jumlah staf. Dana operasional situs juga akan dikurangi 25 persen. Selain itu, BBC juga dikabarkan akan memasukkan link-link ke artikel surat kabar untuk meningkatkan trafik website penerbit saingan BBC.
November tahun lalu, Thompson pernah mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan pemangkasan layanan radio dan televisi digital BBC setelah TV analog dihentikan pada 2012.
Dia juga mengungkapkan kemungkinan pengurangan beberapa jenis program dan konten. Namun, juru bicara untuk BBC pada Kamis malam menolak mengomentari "spekulasi" tersebut.
25 Februari 2010
RRI dan TVRI Harus Kuat, Independen dan Netral
Penggabungan lembaga penyiaran publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang independen tak akan bermasalah jika diniatkan untuk upaya efisiensi. Namun, jika penggabungan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan keduanya sebagai alat corong pemerintah guna mengimbangi informasi media lain, itu sangat berbahaya.
Dalam dialog publik bertema “Memperkuat TVRI dan RRI Sebagai LPP yang Independen” yang diadakan KPI Pusat dengan Aspaskom (Asosiasi Pasca Sarjana Komunikasi) di Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jumat (19/2). Sejumlah narasumber dan juga peserta, tidak banyak mempermasalahkan rencana penggabungan kedua LPP ini. Selain untuk menyelamatkan keberadaan keduanya, transformasi ini dianggap akan mampu menguatkan posisi mereka dikancah persaingan dunia penyiaran di tanah air.
Ketua KPI Pusat, Sasa Djuarsa Sendjaja, ketika mengemukakan makalahnya, cenderung lebih berkonsentrasi pada persoalan penguatan dan penyelamatan keduanya, khususnya LPP TVRI. Untuk itu, lanjutnya, ada 3 (tiga) paket program penyiaran yang mesti dijalankan untuk memperbaiki dan mengembangkan kembali lembaga penyiaran tersebut yakni rekapitalisasi, restrukturisasi, dan reorientasi.
“Saya tidak mempermasalahkan penggabungan ke dua LPP tersebut jika untuk usaha efiseinsi asalkan tetap menjadi lembaga independen dan tidak berplat merah,” kata Sasa di depan peserta yang kebanyakan dihadiri praktisi penyiaran dan mahasiswa.
Usulan yang disampaikan Sasa, ternyata didukung Mantan Dirut TVRI yang sekarang memegang kepemimpinan di Trans Corp, Ishadi SK. Menurutnya, tiga program tersebut dinilai bisa membangkitkan kembali kejayaan kedua lembaga penyiaran tersebut. “Saya sangat setuju dan mendukung dengan apa yang diusulkan pak Sasa untuk penguatan kedua lembaga penyiaran publik tersebut,” katanya.
Menurut Ishadi, TVRI memiliki potensi luar biasa besarnya untuk bisa menjadi besar dan berkembang. Salah satu yang menjadi potensi tersebut adalah jumlah pemancar yang mereka muliki banyak dan terdapat hampir disemua wilayah Indonesia. “Hampir kurang lebih 400 pemancar dimiliki lembaga penyiaran publik dan ini tidak dimiliki oleh lembaga penyiaran manapun. Kekuatan pemancar merupakan sumber daya yang luar biasa bagi lembaga penyiaran,” jelasnya.
Mengenai anggapan TVRI tidak menciptakan program-program yang cerdas dan dibutuhkan pupblik, menurutnya itu tidak tepat. TVRI, kata Ishadi, sudah cukup banyak membuat program-program yang cerdas dan diperlukan orang banyak. Sayangnya, program-program tersebut tidak banyak ditonton masyarakat yang cenderung menyaksikan siaran televisi lain.
Untuk itu, kata Ishadi, agar bisa mendapatkan lagi hati para pemirsa untuk kembali menyaksikan siaran-siaran TVRI. Lembaga penyiaran ini harus mengedepankan keunggulan kreatifitas dan juga kemasan tampilan.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo menyatakan tidak perlu ada kekhawatiran terkait rencana penggabungan kedua lembaga penyiaran publik ini akan mendorong keduanya menjadi lembaga penyiaran berplat merah. Dirinya juga setuju, jika keberadaan lembaga penyiaran publik yang independen dan netral di negara ini sangat mutlak. “Kita harus tetap punya lembaga penyiaran publik yang independen dan netral,” tegasnya.
17 Februari 2010
Penghargaan Bagi Pendengar dan Insan Peduli
Pada syukuran 42 tahun Radio Elshinta dan 10 tahun program News and Talk di Planet Hollywood Jakarta, Rabu (17/2) hari ini, Radio Elshinta memberikan penghargaan kepada sejumlah pendengar dan insan peduli.
Penghargaan kepada pendengar diberikan karena berita dan informasi yang disampaikan pendengar memiliki nilai berita yang tinggi, sehingga beberapa peristiwa besar yang terjadi di Tanah Air dengan cepat dapat diketahui berkat kerjasama dari para pendengar tersebut.
Terdapat 10 pendengar yang telah memberikan berita dan informasi dengan nilai berita yang tinggi. Penghargaan diantaranya diberikan kepada Bapak Yudi HM Zuhdi Fauzi, yang menginformasikan tentang terjadinya gempa di Padang, Sumatera Barat.
Sementara penghargaan kepada insan peduli, terdapat 9 orang yang menerimanya, diantaranya Hj. Tati Suprapti dari Rumah Srikandi Peduli Pendidikan Anak Usia Dini, H. Sairudin dari Kelompok Tani Sangga Buana Peduli Kelestarian Alam dan Drs. H. Soleh Muhsin dari Madrasah Ibtidaiyah Peduli Pendidikan Anak Yatim Piatu dan Tidak Mampu.
Selain itu juga penghargaan kepada Ayi Rohman dari Perpustakaan Sariwangi Peduli Budaya Baca pada Anak-anak, Mulyadi Rawan dari Rumah Damai Peduli Anak-anak Korban Narkoba dan Bidan Rosita dari Peduli Kesehatan Warga Badui.
14 Februari 2010
Selamat Ulang Tahun Radio Elshinta yang ke 42
dan juga selamat hari jadi format dan program acara
"Elshinta News and Talk" yang ke 10.
Semoga jaya selalu!
05 Februari 2010
Radio Poised for First Quarterly Rebound in Three Years
NEW YORK -- It's been three years since radio advertising last posted quarterly revenue growth, back in the first quarter of 2007 -- three years that most recently saw Citadel Broadcasting, owner and operator of 224 stations, file for bankruptcy protection in December and long-struggling Air America shut down entirely in January. It's hard not to dread the full-year figures for 2009, due out from the Radio Advertising Bureau later this month, after the third quarter alone delivered a 21% plunge.
But early indications suggest that radio's turnaround may finally be here.
Double-digit increases in national and local spot buys among top marketing categories such as entertainment, financial services and automotive, as well as new spending from political and hospitality marketers, have put radio on track to finally post a quarterly gain again.
And several analysts peg radio to finish 2010 with year-end revenue that is flat or even 2% higher than last year, which would mean the industry's first year-over-year gain since 2006.
The Radio Advertising Bureau does not provide official guidance on quarterly revenue projections, but has heard anecdotally from member companies that business is starting to show significant year-over-year growth this quarter, said Jeff Haley, CEO of the Radio Advertising Bureau. December 2009 was also encouraging, he said, with increased national spot buys as marketers including McDonald's, Dunkin' Donuts, Walmart and Geico turned to radio for strategic marketing, value messaging and contextual placement.
"To me it's a validation that people aren't just putting money back into media, they're putting money into media based on response and the value they receive," Mr. Haley said.
Big categories coming backClear Channel and its radio sales and rep firm Katz Media Group, for their part, had already seen a 19% increase in bookings for the first quarter just by Jan. 7. The growth came from spending increases in four of radio's historically biggest categories: finance, where bookings were up 7.1%; entertainment, up 20.3%; automotive, up 27%; and telecommunications and wireless, up 19.7%. Retail was the only top five spending category to post a decrease in first-quarter bookings at that point, with a 7.2% decline.
Movie studios and TV networks have posted the biggest spending gains for Clear Channel in radio, said John Partilla, president of Clear Channel's global media sales. Fox, Sony and Lions Gate have been particularly aggressive in the entertainment category, Mr. Partilla said. The increased investment stems in part from an integrated sales strategy in which Clear Channel leans heavily on its growing digital inventory, he said. Clear Channel ran roadblock ads promoting tune-in for Fox's "Glee," for example, that appeared wherever people were listening to its stations on mobile phones via apps and web browsers.
"We're seeing the beginnings of our recovery and this category is helping lead the reinvention of Clear Channel," Mr. Partilla said. "We're not just selling anymore. We're co-creating, developing and customizing our inventory and content to build robust consumer experiences."
First-time dollarsRadio is also seeing ad dollars for the first time from marketers such as Starwood Hotels' Aloft brand, an upscale hotel chain with 39 locations, which turned to radio in December to promote its year-end holiday party rooms and music-themed initiatives.
"We thought radio was an interesting vehicle for us to really test what the performance would be, and we knew we would be able to execute it pretty quickly," said Brian McGuinness, Starwood's senior VP-specialty select brands.
Aloft saw social interactivity at its AloftHotels.com home-page increase by 67% after its radio spots started airing, Mr. McGuinness said, as well as a significant lift in room reservations that could only be attributed to radio. Mr. McGuinness said he expects to buy more radio this year.
A sector or sectorette?In order to maintain its momentum, radio will need more of that kind of incremental dollar. Bishop Cheen, a radio analyst for Wells Fargo, said radio still has a ways to go –- Cox recently went private, Clear Channel remains billions of dollars in debt, and Cumulus still has conference calls but no formal earnings reports. "It's gone from a sector a sectorette," Mr. Cheen said.
"To compare to the abyss it's been, it's much better," he added. "But compared to what will make the industry grow and recover it's not great. Radio needs to continue to manage its balance sheet, and I don't think you're going to see dividends or equity enhancements. The stocks have recovered, but off of distressed levels. Radio still has some very fundamental challenges, not the least of which is too many terrestrial stations chasing too few dollars."
But Mr. Cheen also pointed to bullish CEOs like Entercom's David Field, who recently proclaimed at the National Association of Broadcasters Conference his stated goal of seeing radio increase ad dollars by 10% in 2010.
"I may disagree with him on the magnitude, but not on the direction," Mr. Cheen said.
02 Februari 2010
Indonesian Radio Awards 2010 Kembali Digelar!
Ayo teman-teman ikutan "Indonesian Radio Awards 2010"
Penghargaan untuk karya-karya radio terbaik di Indonesia
>>Jusuf Ronodipuro Award untuk kategori Feature Jurnalistik
>>Ken Sudarto Award untuk kategori Iklan Komersil, Iklan Layanan Masyarakat, dan Promo Program
>>Penghargaan khusus untuk Drama Radio TerbaikKirimkan karya-karya radio terbaik Anda untuk mengikuti kompetisi ini, dengan ketentuan umum:
Tema bebas
Karya disiarkan dalam periode 1 Januari 2009 sampai dengan 15 Maret 2010
Khusus untuk kategori Drama Radio, disiarkan dalam periode 1 Januari 2008 sampai 15 Maret 2010
Pengiriman karya paling lambat 30 Maret 2010 (cap pos) di alamat:
Perhimpunan Pengembangan Media NusantaraJl. Utan Kayu 68H, Jakarta 13120
Lihat ketentuan lomba per kategori di www.ppmn.or.id
Pengumuman dan penyerahan penghargaan untuk pemenang akan diadakan di Jakarta pada 6 Mei 2010.
29 Januari 2010
Radio Tak Berizin Masih Beroperasi
Langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi DIJ menindak tegas lembaga penyiaran khususnya radio tak berizin mendapat dukungan parlemen. Komisi C DPRD DIJ sebagai mitra kerja KPI Daerah mengapresiasi upaya penegakan hukum yang ditempuh KPI Daerah. ”Apa yang dilakukan KPI Daerah harus diteruskan. Jangan ragu-ragu menegakkan aturan,” tegas anggota Komisi C DPRD DIJ Arief Budiono senin (25/1) kemarin.
Dia berharap, langkah riil KPI Daerah itu juga diikuti Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Radio dan Orbit Satelit Kelas II DIJ. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan pengawasan dan penindakan pemanfaatan frekuensi, Balmon juga diminta bertindak tegas.
Sesuai kewenangannya, Balmon berwenang menindak semua lembaga penyiaran yang tak punya izin stasiun radio (ISR). Sedangkan KPI Daerah menangani masalah izin penyelenggara penyiaran (IPP). ”Penegakan hukum kedua institusi itu harus berjalan beriringan,” desaknya.Sebagai wakil rakyat, Budiono minta agar temuan KPI Daerah soal adanya tiga radio yang tak punya IPP dan ISR disikapi serius. Bila tidak ada tindakan, bakal menimbulkan pertanyaan masyarakat.
Komisi C berencana memantau penegakan hukum yang dilakukan KPI Daerah maupun Balmon. Tak tertutup kemungkinan bila muncul kelambanan, dewan akan memanggil KPI Daerah maupun Balmon. ”Kami akan undang dalam rapat kerja,” ujarnya.
Anggota Komisi A Agus Sumartono juga menyampaikan harapan senada. Ia berharap tak muncul kesan tebang pilih dalam penegakan aturan. Menurut dia, langkah tegas itu diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum. Penegakan aturan juga penting untuk memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua KPI Daerah Tri Suparyanto mengatakan, pihaknya akan mengundang semua penyelenggara penyiaran rdaio yang belum melengkapi izin sesuai aturan. ”Kami akan kumpulkan,” katanya.
Acara itu dilakukan guna mengingatkan penyelenggara penyiaran radio agar segera memproses IPP. Dari 42 radio di DIJ, baru 12 yang punya IPP dan ISR. Selebihnya 30 baru punya ISR tapi belum mengurus IPP.
Dikatakan, ada tiga kualifikasi pelanggaran. Yakni sebagian punya ISR tapi belum mengantongi IPP dan beberapa punya IPP tapi sedang berebut mendapatkan ISR. ”Terakhir yang paling parah, ISR dan IPP tak dipegang,” bebernya.
Sampai sekarang, Tri Suparyanto mengakui radio yang belum punya ISR dan IPP seperti radio UTY di Jalan Lingkar Utara, Jombor, kemudian Radio Rama Krapyak Panggugharjo, Bantul, dan Radio Prima di Jalan Godean. Ketiga radio itu masih beroperasi. Diakui Tri, kewenangan penindakan bukan di tangan KPI Daerah, tapi Balmon.
Bagaimana dengan siaran TV lokal? Direktur Nusa TV Daniel Damaledo berpendapat, regulasi soal TV lokal tak adil. ”Aturannya karut marut,” kritik Daniel.
Ia mengatakan, TV nasional secara otomatis mendapatkan ISR. Namun mereka lamban mengurus IPP ke KPI Daerah. Sebetulnya dengan kelambanan itu, TV nasional secara tak langsung melakukan siaran tanpa izin. Meski telat, mereka tetap dapat kesempatan mengurus evaluasi dengar pendapat (EDP). ”Perlakuannya sangat beda dengan TV lokal,” sesalnya. (Radar Yogya)
27 Januari 2010
ACMA Meminta Radio Swasta untuk Buat Kode Etik
Australian Communications and Media Authority (ACMA) meminta industri radio swasta untuk memperkuat komunitas pengawas untuk narasumber dalam program hiburan yang bersifat live. ACMA juga mengancam untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras.
Dalam siaran Pers-nya minggu lalu diungkapkan, laporan hasil penyelidikan ACMA mengenai pentingnya komunitas pengawas ditemukan kekuatiran komunitas mengenai perlakuan terhadap narasumber dalam program yang bersifat langsung. Kekuatiran ini bertambah tinggi ketika narasumber yang tampil adalah anak-anak."
ACMA menyadari bahwa radio swasta memerlukan flekisibilitas dalam menyediakan acara yang atraktif dan inovatif untuk menarik pemirsa. Namun, industri ini juga harus responsif terhadap kekuatiran masyarakat dan menanggapinya dengan baik ketika masalah ini muncul", kata Ketua ACMA, Chris Capman.
"Perubahan dalam peraturan kode etik yang ditawarkan ACMA didesain untuk menjamin kekuatiran masyarakat atas perlakuan terhadap narasumber ditanggapi oleh stasiun radio. Terutama perlakuan terhadap narasumber yang masih anak-anak dalam program radio swasta", lanjut Chris.
ACMA sekarang meminta industri radio swasta untuk mengembangkan kode etik baru yang dapat :
Mencegah eksploitasi narasumber dalam program radio swasta.
Menjamin radio swasta menerapkan standar-standar "keamanan" bagi narasumber yang transparan bagi publik.
Menjamin bahwa hak-hak terbaik anak berada di atas segalanya, termasuk di atas kontrak persetujuan mengikuti program radio tersebut.
Jika kekuatiran masyarakat ini tidak ditanggapi dalam waktu yang ditentukan berdasarkan Broadcasting Services Act 1992 (the BSA), ACMA akan menentukan sendiri standar program untuk radio swasta. (acma.gov.au)
23 Januari 2010
Air America Radio closing, filing for bankruptcy
Air America Radio, a radio network that was launched in 2004 as a liberal alternative to Rush Limbaugh and other conservative commentators, on Thursday shut down abruptly due to financial woes.
The network once boasted hosts such as Al Franken and Rachel Maddow, but struggled from the outset, including multiple management shake-ups, a bankruptcy in 2006 and sale for $4.25 million the following year.
