Radio Republik Indonesia meluncurkan laman Kantor Berita Radio Nasional (KBRN) di alamat www.rri.co.id sebagai upaya memperluas jangkauannya ke seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. "Kantor Berita Radio adalah peningkatan kapasitas dan kualitas kami. Selain siaran teresterial yang kami lakukan sekarang maka kita lanjutkan dengan portal agar masyarakat yang sekarang bergerak ke arah net-citizen bisa terlayani," kata Direktur Utama RRI Niken Widiastuti saat peluncuran laman tersebut di Jakarta, Kamis.
Niken menyebut dengan melakukan siaran berbasis internet, tidak hanya bisa melayani masyarakat tanah air namun juga dapat diakses oleh masyarakat di negara lain. "KBRN adalah sebagai cara lain untuk mendengarkan RRI dengan info yang terupdate setiap saat," ujarnya.
Dalam laman tersebut masyarakat dapat mengakses berita berupa teks dan audio dan kedepannya akan juga disediakan siaran video. "Ini yang membedakan dengan portal lain, siaran 'voice' (suara). Jadi jika ada pernyataan dari narasumber maka bisa langsung didengarkan. Kalau tertulis bisa jadi salah dalam penulisannya jadi untuk menghindarkan, dapat dikonfirmasi lewat siaran suaranya," papar Niken.
Ia mengaku tidak mengeluarkan investasi yang terlalu banyak untuk membangun portal tersebut karena pada dasarnya jaringan dan infrastruktur serta sumberdaya manusia semua sudah tersedia. "Kami memiliki 62 stasiun diseluruh Indonesia ditambah 14 stasiun produksi perbatasan serta 11 perwakilan RRI di luar negeri yaitu di Hongkong, Taiwan, Beijing, Perancis, Swiss, Mesir, Brunei Darussalam, Mekkah, Malaysia dan Amerika," ujarnya.
Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, Niken menyebut RRI memiliki lebih dari 500 wartawan yang siap menyuplai berita baik untuk siaran radio RRI dan untuk mengisi KBRN. (Republika)
27 Januari 2011
RRI Luncurkan Laman Kantor Berita Radio Nasional
25 Januari 2011
Untuk Menutup Radio RGS, Pemkab Sumenep Tunggu KPI
Pemerintah Kabupaten Sumenep belum akan melaksanakan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 483 tahun 2010 yang meminta beberapa radio milik Pemda seperti Radio Gema Sumekar (RGS) milik Pemkab Sumenep ditutup. "Soal radio RGS, Kami masih menunggu keputusan KPI jatim," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sumenep, Miftahol Karim, kepada Tempo, Selasa (25/1).
Surat edaran itu berisi himbauan kepada 38 kepala daerah di Jawa Timur agar menutup radio khusus pemerintah daerah (RKPD), jika di daerah tersebut ada lembaga penyiaran publik RRI.
Menurut Miftahol, dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, ada lima daerah yaitu Surabaya, Malang, Jember, Madiun dan Sumenep yang di daerahnya ada LPP RRI sehingga tidak boleh ada radio khusus pemerintah daerah (RKPD). Sebaliknya, untuk kabupaten yang tidak ada radio RRI di daerahnya, boleh mengelola RKPD dengan catatan semua perizinan ditertibkan.
Miftahol mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengurus perizinan radio RGS ke KPI Jawa Timur. Meski milik pemerintah, radio RGS didaftarkan sebagai lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) sehingga tidak masuk kategori RKPD. "Karena didaftarkan sebagai LPPL, RGS berbeda dengan RRI, ini sudah sesuai dengan peraturan KPI," ujarnya.
Menurut Miftahol, ditutup tidaknya radio RGS bergantung KPI apakah mengabulkan seluruh perizinan atau menolaknya. "Kalau KPI tolak izin radio RGS sebagai radio lokal, kami akan laksanakan surat edaran gubernur, akan ditutup," tegasnya.
Dari pantauan Tempo, selain menyiarkan program musik dan hiburan, radio RGS juga menjadi salah satu radio news di kabupaten Sumenep. Berita yang disiarkan tidak melulu program pemerintah, tapi juga masalah umum yang terjadi di masyarakat. (Tempo)
20 Januari 2011
Mulai Beralih ke Radio Lokal
Puluhan radio milik pemerintah daerah (Pemda) mulai beralih atau mengajukan diri menjadi lembaga penyiaran publik lokal (LPPL). Langkah ini untuk menghindari penutupan radio milik pemerintah daerah sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
Salah satu stasiun radio yang mengajukan izin LPPL adalah RKPD Canda Bhirawa 98.2 Mh (FM). Radio milik Pemkab Kediri ini sedang mengajukan status LPPL agar pendanaan bisa diambilkan dari APBD. Selama ini RKPD Canda Bhirawa bisa dikatakan memiliki status seperti radio swasta lain. Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi delapan karyawannya. Menurut Manajer RKPD Canda Bhirawa Ronny, iklan adalah pendapatan utama untuk menghidupkan RKPD.“Saya harus berjuang merebut hati klien seperti radio lain yang jauh lebih canggih dan lebih besar,” ungkapnya.
Plt Humas Kabupaten Kediri Edhi Purwanto mengungkapkan bahwa dia belum menerima pemberitahuan tentang penghapusan RKPD. “Memang status RKPD itu akan kami alihkan. Jadi, kami sudah sidang di KPID Jatim soal perpindahan status menjadi LPPL,”tuturnya. Kondisi serupa terjadi pula di berbagai daerah di Jatim. Dua stasiun radio milik Pemkot dan Pemkab Pasuruan yang dikenal dengan RKPD pun berubah status menjadi LPPL atau radio lokal. Meski masih mendapat suntikan dana dari APBD, radio lokal ini tidak memiliki kewajiban untuk menyetor pendapatan pada kas daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Komimfo) Kabupaten Pasuruan Soeharto mengatakan, untuk berubah status menjadi radio lokal, pada 2010 Pemkab Pasuruan sudah mengajukan Peraturan Daerah (Perda) LPP Suara Pasuruan.
Perda ini merujuk pada UU Penyiaran yang mengamanatkan hanya RRI satu-satunya radio pemerintah. “Fungsi LPPL ini sama dengan RKPD. Selain sebagai siaran berita pembangunan, juga ada sisi bisnis. Pendanaannya tidak sepenuhnya berasal dari APBD. Manajemen pengelolaan dilakukan oleh profesional yang berasal dari orang luar non-PNS,” papar Soeharto. RadioRamapati milik Pemkot Pasuruan telah beralih status pula menjadi LPPL. Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki menyatakan, pembahasan perdanya terjadi pada 2010. “Proses perizinan dan perubahan status itu dilakukan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pasuruan,” ungkapnya. Di tempat terpisah, Pemkab Bondowoso masih mengoperasikan RKPD Mahardika yang menggunakan APBD.
“Kami sudah ada izin dari KPID Jatim dan sejak setahun ini sudah diganti menjadi penyiaran untuk publik. Namun, sebagian dananya masih berasal dari APBD,” urai Kepala Bagian Humas Bambang Sukwanto. Dia menambahkan, dengan adanya RKPD yang berubah menjadi radio penyiaran publik, ke depan diharapkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah. “Kami mengurus izin itu sudah cukup lama, bahkan dari frekuensi AM menjadi FM. Saya sangat berharap surat edaran itu mudah-mudahan tidak berimbas pada RKPD Bondowoso,” katanya.
Kebingungan serupa terjadi di Sidoarjo, Bojonegoro, Malang, Batu, Bangkalan, dan Mojokerto. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menegaskan, sejauh ini dia belum menerima surat edaran dari Gubernur Jatim Soekarwo untuk menutup radio milik pemerintah daerah. “Kami belum menerima suratnya. Jadi, belum tahu penutupan radio pemda itu seperti apa. Kami tunggu instruksi dari gubernur,” tukasnya.
Sambut baik penutupan radio
Berbeda dengan daerah lain, Pemkab Gresik justru mendukung penutupan RKPD. Bagian Humas Pemkab Gresik akan menutup RadioSuara Gresik(RSG) yang kondisinya sekarat. Dengan ditutupnya RSG, penyairnya akan ditarik ke bagian humas. Kepala Bagian Humas Andhy Hendro Wijaya mengatakan, selama ini RSG hanyalah formalitas. “Kami senang dan bersyukur bila ditutup. Selama ini tidak ada anggaran sepeser pun dari APBD. Sebab, memang tidak ada dasar hukum yang bisa dipakai untuk menyalurkan dana APBD ke radio,” urainya kepada wartawan kemarin. Selama ini RSG yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto itu mempunyai lima penyiar.
Semua penyiar ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) di bawah Subbagian Pemberitaan Bagian Humas.Radio tersebut beroperasi mulai pukul 07.00 WIB hingga malam sekitar pukul 11.00 WIB. Sementara itu, upaya Pemprov Jatim dalam menghentikan aktivitas radio milik pemerintah selain RRI terus dilakukan. Selain menutup aktivitas dua radio miliknya, pemprov menghentikan pula anggaran Rp.31 miliar yang biasanya dipakai untuk operasional radio. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Jatim Sudjono menuturkan, tiap tahun biasanya ada anggaran untuk radio yang mencapai Rp.31 miliar. Namun pada APBD 2011 ini dia menghentikan pengajuan serta realisasi anggaran tersebut. “Jadi,tidak ada kucuran dana untuk radio pemerintah,” ujarnya kemarin.
Ketua KPID Jatim, Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, kanal radio di Jatim selalu menjadi rebutan beberapa radio. Jumlah kanal yang terbatas kerap membuat radio memaksakan diri mengudara meskipun tidak memiliki kanal. “Karena itu, banyak yang mengudara secara ilegal, termasuk milik pemprov,” tandasnya. (Sindo)
10 Desember 2010
RRI Mataram dan TVRI NTB Meraih 5 KPID NTB Awards
LPP RRI Mataram , TVRI NTB dan Radio Global FM Mataram, menyapu 7 dari 10 kategori yang diperlombakan dalam KPID NTB Awards 2010 yang diserahkan pad Rabu malam, di salah satu hotel di Mataram. LPP TVRI NTB meraih 3 penghargaan yaitu untuk kategori program siaran Berita, talkshow dan pemandu talk show terbaik.
Sedangkan LPP RRI Mataram meraih 2 kategori KPID NTB Awards 2010 masing-masing untuk kategori talkshow dan hiburan radio. Yang menarik adalah sandiwara Radio RRI Mataram berhasil membawa stasiun radio publik ini sebagai peraih KPID NTB Awards. Selama ini, RRI Mataram tetap konsisten menyelenggarakan siaran sandiwara radio di tengah-tengah media lain yang sudah lama meninggalkan program sandiwara radio. Dewan juri menilai banyak pesan moral melalui sandiwara radio dan perlu dilestarikan.
Stasiun radio swasta Global FM Mataram meraih dua kategori yaitu untuk pemandu Talkshow radio terbaik dan program siaran berita radio. Selebihnya 3 kategori masing-masing diraih oleh LPP lokal Selaparang TV Lombok Timur berupa program hiburan TV terbaik dan stasiun Lombok TV berupa penyiar pembaca berita TV terbaik, sedangkan penyiar radio komunitas GSP 101,8 Fm mataram meraih penghargaan sebagai presenter hiburan terbaik.
17 November 2010
RRI Kerja Sama Komunitas Radio Kampus
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar akan menjalin kerja sama dengan komunitas radio di sejumlah perguruan tinggi.
Kepala RRI Makassar, I Made Ardika, di Makassar, Jumat, mengatakan, pembukaan jaringan kerja sama ini merupakan bentuk transformasi RRI sebagai lembaga penyiaran milik masyarakat.
"Selama ini, sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa RRI hanya menjadi corong pemerintah semata, padahal hal tersebut tidak sepenuhnya benar," tuturnya.
Ia menambahkan, dengan trasformasi ini, RRI sama dengan lembaga penyiaran lain, baik swasta maupun radio komunitas yang memiliki ruang bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut dia, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga membuka ruang bagi berbagai komunitas masyarakat, mulai dari anak-anak, generasi muda, termasuk di dalamnya komunitas radio kampus yang memiliki potensi besar.
Komunitas radio kampus, kata dia, memiliki banyak inovasi dan juga kreativitas, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan dunia penyiaran di Indonesia, khususnya di Sulsel.
"Dengan membuka jaringan bersama komunitas radio kampus, maka mahasiswa juga bisa mendapatkan akses secara langsung untuk bisa menyalurkan kreativitasnya melalui dunia penyiaran," imbuhnya.
Melalui kerja sama ini juga, kata dia, lembaga penyiaran dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat melalui siaran-siaran yang bertema pendidikan. Saat ini, kerja sama tersebut sudah terjalin dengan komunitas radio kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
"Untuk ke depan, kami juga akan menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi lain di Makassar berkaitan dengan maksud transformasi tersebut," imbuhnya.
Ia optimis, bahwa kerja sama dengan komunitas radio kampus ini bisa mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya perguruan tinggi yang bersangkutan. (Antara)
24 Oktober 2010
Radio Alquran Q-FM Al Urwatul Wutsqo, Jombang.
Stasiun radio Radio al Qur-an Q-FM, Jombang, mengudara pada frekuensi 107 Mhz, dengan kekuatan pemancar 1.500 watt, ketinggian antenna 75 meter (antenna radio tertinggi se kabupaten Jombang), jenis antenna siera 6 bays.
Saat ini, radio al Qur-an Q-FM belum bisa didengarkan secara langsung dari website ini. Akan tetapi jika ingin mendengarkan lantunan ayat-ayat suci al Qur-an yang selalu di siarkan di radio Q-FM ini, anda bisa mendengarkan dengan meng-klik Pelantun Al Quran atau jenis pengajian yang ingin anda dengarkan. Begitu seperti yang tertulis di situs alurwatulwutsqo.com
Di wilayah Republik Indonesia termasuk propinsi Jawa Timur dan di kabupaten Jombang terdapat berbagai vareasi stasiun pemancar radio, baik milik pemerintah maupun swasta. Di kabupaten Jombang terdapat lebih dari 150 pondok pesantren besar dan kecil, telah dikenal dengan sebutan Kota Santri. Di wilayah ini dan / atau mungkin di seluruh Indonesia belum ada stasiun radio berkosentrasi mengembangkan nilai luhur Pancasila melalui bacaan ayat-ayat al Qur-an. Dengan demikian keberadaan setasiun radio ini dari sisi mata acara siaran belum ada saingan. (alurwatulwutsqo.com)
15 Oktober 2010
Dirut RRI Setuju Wacana Penggabungan RRI-TVRI
Direktur Utama LLP Radio Republik Indonesia (RRI) Rosarita Niken Widiastuti, menyatakan setuju dengan wacana penggabungan antara TVRI dengan RRI. "Pada prinsipnya kami memahami bila akan terjadi penggabungan antara keduanya, tetapi harus ditekankan bahwa ini penggabungan operasional bukan peleburan," kata Rosarita Niken di Jakarta, Kamis (14/10), setelah dilantik menjadi Dirut RRI menggantikan pejabat sebelumnya Parni Hadi yang habis masa jabatan.
Ia mengatakan, pihaknya sudah lama mengkaji wacana penggabungan dua lembaga siaran tersebut yang telah digulirkan oleh DPR RI sejak dua tahun lalu. Pihaknya bersama TVRI bahkan telah membentuk satu tim bersama untuk menanggapi wacana penggabungan tersebut. "Boleh saja digabung, tapi jangan dilebur karena kedua-duanya harus eksis di mana memang ada hal-hal yang harus eksis masing-masing," katanya.
Niken mencontohkan bila dua buah lingkaran digabungkan maka akan ada intersection antara keduanya, tanpa menimpa satu sama lain. Pengandaian seperti itulah yang idealnya diberikan kepada RRI dan TVRI.
Menurut dia, pihaknya dengan TVRI ibarat saudara lama yang telah sejak dahulu menjalin kerja sama, misalnya, melalui program Bintang Radio dan Televisi. "Intinya soal penggabungan ini, ada hal-hal yang memang untuk efisiensi bagus, tetapi ada hal lain yang mengharuskan keduanya eksis masing-masing," paparnya.
Itu berarti penggabung untuk urusan operasional adalah pilihan yang tepat, tanpa harus meleburkan keduanya dengan menghadirkan eksistensi lembaga penyiaran yang baru, demikian Rosarita Niken Widiastuti.
14 Oktober 2010
Permen Revisi KM 15 Tidak Sentuh Kebutuhan Radio Komunitas
Anggota KPI Pusat bidang Perizinan, Iswandi Syahputra, menyanyangkan keputusan Peraturan Menteri (Permen) Menkominfo No.13 tentang perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan No.15 tentang rencana induk (Master Plan) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (Frequency Modulation) yang tidak mengakomodasi kebutuhan kanal untuk Radio Komunitas (RAKOM).
Hal itu diungkapnya disela-sela acara Forum Rapat Bersama (FRB) yang membahas sejumlah permohonan izin lembaga penyiaran di empat provinsi yakni Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Kepulauan Riau (Kepri), dan Bali di kantor Kementrian Kominfo, Rabu 13 Oktober 2010.
Sesuai dengan hasil keputusan dalam Pasal 5 ayat 2 Permen baru yang ditandatangani Menkominfo pada 26 Agustus 2010, ketersediaan kanal untuk penyiaran komunitas tidak ada yang berubah yakni tetap 3 (tiga) kanal di 202, 203, dan 204. Menurut Iswandi, semestinya dalam perubahan keputusan menteri tersebut, ketersediaan kanal untuk radio komunitas ditambah. “Jika melihat perkembangan radio komunitas saat ini, di semua wilayah layanan siaran di Indonesia, sudah semestinya kanal radio komunitas disediakan lebih dari tiga kanal,” tegasnya. Padahal, lanjutnya, penambahan frekuensi untuk Radio Komunitas dapat mendukung program pemerintah untuk desa informasinya.
Adanya penambahan kanal, lanjut Iswandi, dinilai akan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang menghambat proses perizinan penyelenggaraan lembaga penyiaran ini. “Di beberapa tempat, terdapat radio komunitas yang kesulitan mendapatkan izin hanya karena letak radionya saling berdekatan dengan radio komunitas lain. Padahal, radio ini dibutuhkan oleh komunitasnya masing-masing,” katanya.
Meskipun keputusan itu sudah ditetapkan dalam Permen No.13, Iswandi tetap mempertanyakan apa dasar yang melandasi radio komunitas tidak diberikan alokasi tambahan kanal dalam Permen seperti yang didapat saudara-saudara tertuanya (Radio Swasta dan Radio Publik). Dalam kesempatan itu, hadir pula anggota KPI Pusat bidang Perizinan lainnya, Mochamad Riyanto berikut sejumlah anggota KPID dari Sumbar, Kepri dan Bali.
13 Oktober 2010
Niken Widiastuti Jadi Direktur Utama RRI Menggantikan Parni Hadi.
Rosarita Niken Widiastuti kini menjabat Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2010-2015. Niken menggantikan Parni Hadi yang habis masa jabatannya. "Setelah melalui berbagai penyaringan administrasi serta uji kalayakan dan kepatutan maka diputuskan Niken Widiastuti menjadi Dirut yang baru menggantikan Parni Hadi," kata anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Ida Bagus Alit Wiratmaja, di Jakarta, Rabu (13/10).
Sebelumnya, Dewan Pengawas LPP RRI dalam rapat pleno, Selasa (12/10) yang berlangsung sejak pukul 17.00- 21.00 WIB di Jakarta, memutuskan sejumlah nama anggota Dewan Direksi LPP RRI masa jabatan 2010-2015. Nama-nama itu adalah Rosarita Niken Widiastuti sebagai Direktur Utama, Masduki sebagai Direktur Program dan Produksi, Adnan Iskandar sebagai Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Eric Hermawan sebagai Direktur Teknologi dan Media Baru, Anhar Achmad sebagai Direktur Keuangan, serta Dadi Sumihardi sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.
Alit menjelaskan, pemilihan anggota dewan direksi dilakukan secara bertahap, yaitu semula ada 74 orang yang kemudian dilakukan penyaringan serta uji kepatutan dan kelayakan. Dari 74 orang tersebut selanjutnya lolos 18 orang yang selanjutnya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah melakukan pengujian adminsitrasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.
"Selanjutnya dari 18 orang yang mengikuti proses selanjutnya terpilih enam orang, seperti yang saat ini sudah kita sampaikan dengan Ibu Niken sebagai dirutnya," katanya.
11 Oktober 2010
Definisi Konten Lokal Perlu Dipertegas
"Perlu ada aturan mengenai definisi muatan lokal sebagai rujukan ", ujar Iman Abda dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI). Iman juga menyatakan bahwa dibutuhkan pengaturan tentang penggunaan bahasa dan jenis produksi, sehingga sebuah program dapat dikategorikan dengan lebih jelas kapan sebuah program disebut bermuatan lokal dan kapan disebut bermuatan nasional.
Diskusi hangat mengenai Muatan Lokal dalam rangka revisi P3SPS, 7 Oktober, di kantor KPI, dihadiri oleh praktisi pertelevisian, unsur masyarakat dan asosiasi televisi juga radio ingin mengatur lebih detil agar 30% tayangan lokal terpenuhi. Menurut Teguh Usis,produser Trans 7, sampai saat ini, tidak ada definisi yang pasti mengenai muatan lokal, sehingga stasiun TV kerap menayangkan program nasional yang setting-nya di daerah tertentu dan ditayangkan kembali di daerah tersebut lalu dianggap sebagai muatan lokal.
Uni Lubis dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menjelaskan definisi muatan lokal adalah muatan program yang memiliki unsur kedekatan (proximity) dengan pemirsa lokal. Berikutnya dijelaskan kriteria yang harus dimiliki oleh program lokal adalah bersumber dari daerah yang bersangkutan, baik ide, karakter maupun tokoh. Kedua, kemasan (packaging) program mencerminkan budaya setempat. Ketiga, program lokal harus memuat atau menggambarkan fakta, seni, atau nilai-nilai lokal baik untuk program berita maupun non berita.
Uni juga mengungkapkan beberapa kendala dalam pelaksanaan program bermuatan lokal diantaranya adalah persoalan Sumber Daya Manusia. Untuk itu, Ade Armando, Pengamat Penyiaran menjelaskan muatan lokal diisi oleh program berita supaya tidak terlalu membebani stasiun TV dalam melaksanakan kewajiban program lokal.
Diskusi ini dihadiri Dadang Rahmat Hidayat, Ketua KPI Pusat, Nina Mutmainnah, Wakil Ketua KPI Pusat dan Ezki Suyanto, Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat ini, turut diundang beberapa tokoh penyiaran seperti Paulus Widyanto, perumus UU Penyiaran 2002 yang juga aktivis penyiaran, Jimmy Silalahi dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Slamet Mulyadi dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Uki Hastama dari SCTV, Edy Sucipto dari ATVSI dan Dhandi Dwi Laksono, Tim Ahli Revisi P3SPS.
Menurut Paulus, gagasan mengenai muatan lokal yang ada di UU Penyiaran 2002 supaya wajah Indonesia tercermin di daerah-daerah, tidak hanya digambarkan oleh Jakarta. Selain itu, muatan lokal untuk menyebarluaskan kesempatan supaya daerah berkembang. Paulus memberi contoh adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah juga memberi kesempatan tokoh lokal untuk tampil.
Di akhir acara, Dadang Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa forum ini adalah untuk menerima masukan, sedangkan keputusan mengenai muatan lokal ini akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPI yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
08 Oktober 2010
RRI Siapkan Sistem Penyiaran Digital
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) saat ini sedang menyiapkan diri untuk segera dapat melakukan penyiaran radio melalui sistem digital. Sistem penyiaran radio digital sebenarnya sudah dikenal didunia beberapa tahun belakangan ini, khususnya di Eropa dan negara-negara maju lainnya. Ada beberapa sistem/platform yang saat ini berkembang; antara lain platform DAB yang dikembangkan di Eropa dan Australia, DRM yang berbasis di Eropa dan diterapkan juga di India, serta HD Radio yang menjadi standar di Amerika Utara.
Demikian diungkapkan Bimo Bayu Nimpuno (42), Direktur Layanan dan Usaha LPP RRI, yang membawahi bidang pengembangan layanan bagi masyarakat, pengembangan usaha baru, serta pencitraan lembaga, kepada Kompas.com, Kamis (7/10/10).
Menurut Bayu Nimpuno, persiapan Indonesia menuju penerapan radio digital sudah dilakukan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri (PerMen) Kominfo no. 21 tahun 2009 telah menetapkan standar "DAB Family" untuk penerapan radio digital di Indonesia, pada pita "VHF (very high frequency)". Keluarnya PerMen tersebut telah direspon oleh RRI untuk segera mempersiapkan penerapan teknologi baru tersebut dalam siaran radio RRI secara nasional.
"Walaupun Pemerintah telah menetapkan standar di atas, namun kami masih merasa perlu melakukan kajian tambahan tentang kesesuaian platform di atas dengan kondisi geografis Indonesia. Ada kemungkinan kami masih akan menerapkan juga platform DRM sebagai komplementer dari platform DAB (standar pemerintah), untuk menjangkau daerah remote dengan lebih baik. Apalagi Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang amat sulit dilayani hanya dengan 1 jenis platform (DAB)," kata Bayu yang diangkat menjadi salah satu Direktur di RRI pada usia 37 tahun.
Dijelaskan, dari penerapan teknologi radio digital dengan platform DAB atau DAB+ (DAB Plus), keuntungan yang didapatkan antara lain, pertama dari sisi RRI adalah infrastruktur dan peralatan yang lebih ringkas dan efisien, biaya operasional dan perawatan yang juga lebih efisien, dan sebagai layanan baru kepada masyarakat yang memberi nilai tambah (sesuai misi RRI yang mementingkan layanan bagi publik).
Sedangkan dari sisi konsumen/pendengar adalah kualitas suara audio yang setara CD, pilihan kanal frekuensi yang akan jauh lebih beragam (satu frekuensi bisa memuat puluhan channel - saat ini dengan teknologi analog FM, satu frekuensi hanya bisa dimanfaatkan untuk 1 channel), dan kurangnya atau tiadanya interference saat mendengarkan radio
"Tentu saja, penerapan teknologi baru ini akan membawa dampak negatif yang perlu diatasi. Antara lain, dari sisi RRI adalah investasi baru dibidang peralatan dan kesiapan SDM yang punya kemampuan menangani teknologi baru ini. Sementara dari sisi konsumen atau pendengar adalah harus memiliki receiver baru yang bisa menangkap siaran radio digital yang identik dengan biaya mahal, serta harus beradaptasi dengan teknologi baru," ungkap Bayu.
"Sisi negatif ini sebenarnya sudah pula kami pelajari untuk dicarikan jalan keluarnya. Pertama, investasi RRI untuk peralatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan/prioritas. Network dengan industri radio digital di dunia yang telah kami bangun juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan RRI dari sisi pendanaan ini," jelasnya.
Persiapkan diri jelang teknologi digital
Tentang kebutuhan SDM yang andal, tentu RRI bisa memulai pelatihan tenaga ahli secara berjenjang dan bertahap, sesuai kebutuhan. Lalu untuk pendengar/konsumen, RRI juga telah berbicara dengan manufaktur radio di dalam dan luar negeri untuk bisa memproduksi receiver radio digital yang berkualitas bagus dan harga terjangkau.
"Kalangan manufaktur ini pun tertarik untuk terlibat karena kami gambarkan besarnya pasar Indonesia untuk industri media ini," kata Bayu.
Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu antusias terhadap 'mainan' berteknologi baru yang besar juga bisa mendorong cepatnya pertumbuhan radio digital di Indonesia.
Kunci keberhasilan penerapan radio digital ini nantinya pertama adalah pada proses sosialisasi kepada masyarakat (harus dilakukan secara konsisten dan lengkap) yang harus dilakukan bersama oleh broadcaster, industri, dibantu pemerintah. Yang kedua adalah content yang menarik dan berbeda dibandingkan dengan siaran radio analog saat ini. Ketiga adalah ketersediaan perangkat penerima/receiver yang beragam, murah dan mudah didapatkan.
"Saat ini, kami (RRI) sudah melakukan beberapa langkah persiapan untuk penerapan radio digital di Indonesia. Sejak tahun lalu, kami aktif membuat kajian-kajian tentang sistem apa yang paling cocok untuk wilayah Indonesia, serta tahapan-tahapan yang diperlukan," kata Bayu Nimpuno.
Bulan Desember 2009 yang lalu, RRI mengadakan sebuah workshop di Jakarta untuk membuat rekomendasi penerapan teknologi ini. Dalam workshop tersebut, selain dihadiri petinggi pemerintah (Kemkominfo) dan kalangan penyiaran radio di Indonesia, kami juga mengundang (dan hadir) 10 pakar radio digital dari seluruh dunia; termasuk dari Eropa, Asia dan Australia, yang mewakili pihak broadcaster, industri, asosiasi, serta pengamat.
"Konsultasi dengan pihak regulator/pemerintah juga terus kami lakukan, khususnya dengan Kemenkominfo yang membidangi penyiaran radio digital ini. Sekitar 3 bulan yang lalu, kami juga mengundang tenaga teknis ahli dari CRA Australia untuk meninjau perangkat eksisting yang kita miliki," lanjutnya.
"Selanjutnya, saat ini kami sedang membuat kajian tentang kebutuhan investasi yang perlu dilakukan RRI, dengan berbagai skenario (optimis hingga pesimis) dan tingkat tahapan/prioritas. Hasil kajian kebutuhan investasi ini akan diajukan untuk perolehan pendanaannya di tahun 2011 mendatang. Dalam melakukan kajian investasi ini kami dibantu oleh pihak CRA Australia," kata Bayu Nimpuno yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan multinasional Coca Cola selama empat tahun.
"Bantuan keahlian dari pihak Australia ini memang saat ini kami rasakan perlu karena mereka dipandang sebagai salah satu negara yang paling sukses dalam menerapkan teknologi radio digital khususnya pada platform DAB+. Tahun 2011, kami rencanakan untuk trial / ujicoba di sedikitnya 2 kota, salah satunya Jakarta (satu lagi belum ditentukan)," jelasnya.
Bayu menyatakan, ke depan, penerapan teknologi digital ini akan menjadi salah satu layanan RRI kepada masyarakat, melengkapi layanan yang saat ini telah dilangsungkan. Penerapan teknologi radio digital ini juga tidak dimaksudkan untuk megganti layanan raido analog yang sudah ada (shortwave/SW, AM, dan FM), melainkan sebagai pelengkap. Inilah yang membedakan radio dengan televisi, dimana pemerintah sudah menetapkan bahwa nantinya layanan televisi analog akan dihentikan ketika siaran tv digital sudah mulai diterapkan. Dengan kata lain, pada layanan siaran radio tidak dikenal istilah 'cut off'. (Kompas)
29 September 2010
KPID Jatim Ingatkan Radio Swasta untuk Patuhi Wilayah Jangkauan Siaran
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur tidak diam menyikapi kemungkinan adanya radio swasta yang melanggar wilayah jangkauan siaran (coverage area). Stasiun radio yang memiliki power besar pun sudah diingatkan.
"Jangan sampai mengganggu frekwensi radio lain, itu sudah saya ingatkan ke lembaga penyiaran radio yang power besar. Karena kami mendapat masukan banyak tentang daya pancarnya melebihi wilayah jangkauan siarannya," kata Ketua KPID Jawa Timur, Fajar Arifianto saat dihubungi detiksurabaya.com, Senin (27/9/2010).
Menurut ketua yang terpilih untuk keduakalinya itu, radio swasta memiliki wilayah layanan siaran dan wilayah jangkauan siaran/coverage area." Radio ketika masih memancar di area yang ditentukan itu yang mendapat proteksi dari Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Kelas II Surabaya. Jika ada radio yang melanggar, maka bukan lagi kewenangan KPID untuk menindaknya.
"Itu kewenanganan balmon, dia yang mengawasi dan menertibkan radio yang melanggar," kata Fajar. Dosen salah satu kampus komunikasi itu mencontohkan pelanggaran wilayah jangkauan siaran adalah apabila ada radio yang dipancarkan dari Lamongan tetapi siarannya bisa ditangkap di Jember.
"Itu contoh saja. Kalau dia beralasan punya ripiter maka itu kewenangan Balmon yang mengizinkan. Tetapi izinnya apakah teknis atau harus berbadan usaha saya tidak tahu," terangnya.
Sebelumnya, Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Kelas II Surabaya menyatakan stasiun radio dan televisi di Kota Pahlawan sudah tertib dan tidak terjadi pelanggaran coverage," kata kata Kepala Balmon, Purwoko kepada wartawan, Senin (27/9/2010).
Selain itu, Purwoko juga menyebutkan jika ditemukan ada radio yang bisa siaran di luar coverage yang ditentukan menurutnya sah asal mengantongi izin pengulang atau ripiter di daerah yang menerima siarannya. (Detik.com)
14 September 2010
Dunia radio Melongok IBC di Amsterdam, Belanda
International Brodcasting Convention (IBC) setiap tahun diadakan di RAI Amsterdam. Kali ini IBC digelar pada tgl. 11 September 2010. Tempat yang cukup luas bagi kami dari Blog Dunia Radio untuk menjelajah berbagai booth yang jumlahnya ratusan. Sungguh perhelatan yang besar bagi dunia penyiaran, karena bukan hanya berbagai peralatan radio tercanggih yang dipamerkan tetapi juga berbagai software dan hardware televisi, online, editing media baru dan lain-lain.
Blog Dunia Radio melihat langsung event tersebut ditengah suhu Amsterdam yang dinginnya sekitar 15*C yang diselingin hujan dan angin yang cukup kencang.
Karena kami bukan penyelenggara penyiaran, maka kunjungan kami kesana hanya untuk melihat langsung kemnajuan teknologi yang terbaru dibidang penyiaran radio. Yang kami bawa pulang bukanlah kontrak pembelian alat, tetapi buku-buku dan majalah gratis yang banyak dibagikan disana. Suatu saat kalau lagi senggang akan kami turunkan tulisan tentang satu dua buku yang kami bawa. Sekian dulu laporan kami dari event IBC di RAI, Amterdam, Belanda.
