Radio Republik Indonesia meluncurkan laman Kantor Berita Radio Nasional (KBRN) di alamat www.rri.co.id sebagai upaya memperluas jangkauannya ke seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. "Kantor Berita Radio adalah peningkatan kapasitas dan kualitas kami. Selain siaran teresterial yang kami lakukan sekarang maka kita lanjutkan dengan portal agar masyarakat yang sekarang bergerak ke arah net-citizen bisa terlayani," kata Direktur Utama RRI Niken Widiastuti saat peluncuran laman tersebut di Jakarta, Kamis.
Niken menyebut dengan melakukan siaran berbasis internet, tidak hanya bisa melayani masyarakat tanah air namun juga dapat diakses oleh masyarakat di negara lain. "KBRN adalah sebagai cara lain untuk mendengarkan RRI dengan info yang terupdate setiap saat," ujarnya.
Dalam laman tersebut masyarakat dapat mengakses berita berupa teks dan audio dan kedepannya akan juga disediakan siaran video. "Ini yang membedakan dengan portal lain, siaran 'voice' (suara). Jadi jika ada pernyataan dari narasumber maka bisa langsung didengarkan. Kalau tertulis bisa jadi salah dalam penulisannya jadi untuk menghindarkan, dapat dikonfirmasi lewat siaran suaranya," papar Niken.
Ia mengaku tidak mengeluarkan investasi yang terlalu banyak untuk membangun portal tersebut karena pada dasarnya jaringan dan infrastruktur serta sumberdaya manusia semua sudah tersedia. "Kami memiliki 62 stasiun diseluruh Indonesia ditambah 14 stasiun produksi perbatasan serta 11 perwakilan RRI di luar negeri yaitu di Hongkong, Taiwan, Beijing, Perancis, Swiss, Mesir, Brunei Darussalam, Mekkah, Malaysia dan Amerika," ujarnya.
Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, Niken menyebut RRI memiliki lebih dari 500 wartawan yang siap menyuplai berita baik untuk siaran radio RRI dan untuk mengisi KBRN. (Republika)
27 Januari 2011
RRI Luncurkan Laman Kantor Berita Radio Nasional
17 November 2010
RRI Kerja Sama Komunitas Radio Kampus
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar akan menjalin kerja sama dengan komunitas radio di sejumlah perguruan tinggi.
Kepala RRI Makassar, I Made Ardika, di Makassar, Jumat, mengatakan, pembukaan jaringan kerja sama ini merupakan bentuk transformasi RRI sebagai lembaga penyiaran milik masyarakat.
"Selama ini, sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa RRI hanya menjadi corong pemerintah semata, padahal hal tersebut tidak sepenuhnya benar," tuturnya.
Ia menambahkan, dengan trasformasi ini, RRI sama dengan lembaga penyiaran lain, baik swasta maupun radio komunitas yang memiliki ruang bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut dia, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga membuka ruang bagi berbagai komunitas masyarakat, mulai dari anak-anak, generasi muda, termasuk di dalamnya komunitas radio kampus yang memiliki potensi besar.
Komunitas radio kampus, kata dia, memiliki banyak inovasi dan juga kreativitas, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan dunia penyiaran di Indonesia, khususnya di Sulsel.
"Dengan membuka jaringan bersama komunitas radio kampus, maka mahasiswa juga bisa mendapatkan akses secara langsung untuk bisa menyalurkan kreativitasnya melalui dunia penyiaran," imbuhnya.
Melalui kerja sama ini juga, kata dia, lembaga penyiaran dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat melalui siaran-siaran yang bertema pendidikan. Saat ini, kerja sama tersebut sudah terjalin dengan komunitas radio kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
"Untuk ke depan, kami juga akan menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi lain di Makassar berkaitan dengan maksud transformasi tersebut," imbuhnya.
Ia optimis, bahwa kerja sama dengan komunitas radio kampus ini bisa mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya perguruan tinggi yang bersangkutan. (Antara)
08 Oktober 2010
RRI Siapkan Sistem Penyiaran Digital
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) saat ini sedang menyiapkan diri untuk segera dapat melakukan penyiaran radio melalui sistem digital. Sistem penyiaran radio digital sebenarnya sudah dikenal didunia beberapa tahun belakangan ini, khususnya di Eropa dan negara-negara maju lainnya. Ada beberapa sistem/platform yang saat ini berkembang; antara lain platform DAB yang dikembangkan di Eropa dan Australia, DRM yang berbasis di Eropa dan diterapkan juga di India, serta HD Radio yang menjadi standar di Amerika Utara.
Demikian diungkapkan Bimo Bayu Nimpuno (42), Direktur Layanan dan Usaha LPP RRI, yang membawahi bidang pengembangan layanan bagi masyarakat, pengembangan usaha baru, serta pencitraan lembaga, kepada Kompas.com, Kamis (7/10/10).
Menurut Bayu Nimpuno, persiapan Indonesia menuju penerapan radio digital sudah dilakukan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri (PerMen) Kominfo no. 21 tahun 2009 telah menetapkan standar "DAB Family" untuk penerapan radio digital di Indonesia, pada pita "VHF (very high frequency)". Keluarnya PerMen tersebut telah direspon oleh RRI untuk segera mempersiapkan penerapan teknologi baru tersebut dalam siaran radio RRI secara nasional.
"Walaupun Pemerintah telah menetapkan standar di atas, namun kami masih merasa perlu melakukan kajian tambahan tentang kesesuaian platform di atas dengan kondisi geografis Indonesia. Ada kemungkinan kami masih akan menerapkan juga platform DRM sebagai komplementer dari platform DAB (standar pemerintah), untuk menjangkau daerah remote dengan lebih baik. Apalagi Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang amat sulit dilayani hanya dengan 1 jenis platform (DAB)," kata Bayu yang diangkat menjadi salah satu Direktur di RRI pada usia 37 tahun.
Dijelaskan, dari penerapan teknologi radio digital dengan platform DAB atau DAB+ (DAB Plus), keuntungan yang didapatkan antara lain, pertama dari sisi RRI adalah infrastruktur dan peralatan yang lebih ringkas dan efisien, biaya operasional dan perawatan yang juga lebih efisien, dan sebagai layanan baru kepada masyarakat yang memberi nilai tambah (sesuai misi RRI yang mementingkan layanan bagi publik).
Sedangkan dari sisi konsumen/pendengar adalah kualitas suara audio yang setara CD, pilihan kanal frekuensi yang akan jauh lebih beragam (satu frekuensi bisa memuat puluhan channel - saat ini dengan teknologi analog FM, satu frekuensi hanya bisa dimanfaatkan untuk 1 channel), dan kurangnya atau tiadanya interference saat mendengarkan radio
"Tentu saja, penerapan teknologi baru ini akan membawa dampak negatif yang perlu diatasi. Antara lain, dari sisi RRI adalah investasi baru dibidang peralatan dan kesiapan SDM yang punya kemampuan menangani teknologi baru ini. Sementara dari sisi konsumen atau pendengar adalah harus memiliki receiver baru yang bisa menangkap siaran radio digital yang identik dengan biaya mahal, serta harus beradaptasi dengan teknologi baru," ungkap Bayu.
"Sisi negatif ini sebenarnya sudah pula kami pelajari untuk dicarikan jalan keluarnya. Pertama, investasi RRI untuk peralatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan/prioritas. Network dengan industri radio digital di dunia yang telah kami bangun juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan RRI dari sisi pendanaan ini," jelasnya.
Persiapkan diri jelang teknologi digital
Tentang kebutuhan SDM yang andal, tentu RRI bisa memulai pelatihan tenaga ahli secara berjenjang dan bertahap, sesuai kebutuhan. Lalu untuk pendengar/konsumen, RRI juga telah berbicara dengan manufaktur radio di dalam dan luar negeri untuk bisa memproduksi receiver radio digital yang berkualitas bagus dan harga terjangkau.
"Kalangan manufaktur ini pun tertarik untuk terlibat karena kami gambarkan besarnya pasar Indonesia untuk industri media ini," kata Bayu.
Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu antusias terhadap 'mainan' berteknologi baru yang besar juga bisa mendorong cepatnya pertumbuhan radio digital di Indonesia.
Kunci keberhasilan penerapan radio digital ini nantinya pertama adalah pada proses sosialisasi kepada masyarakat (harus dilakukan secara konsisten dan lengkap) yang harus dilakukan bersama oleh broadcaster, industri, dibantu pemerintah. Yang kedua adalah content yang menarik dan berbeda dibandingkan dengan siaran radio analog saat ini. Ketiga adalah ketersediaan perangkat penerima/receiver yang beragam, murah dan mudah didapatkan.
"Saat ini, kami (RRI) sudah melakukan beberapa langkah persiapan untuk penerapan radio digital di Indonesia. Sejak tahun lalu, kami aktif membuat kajian-kajian tentang sistem apa yang paling cocok untuk wilayah Indonesia, serta tahapan-tahapan yang diperlukan," kata Bayu Nimpuno.
Bulan Desember 2009 yang lalu, RRI mengadakan sebuah workshop di Jakarta untuk membuat rekomendasi penerapan teknologi ini. Dalam workshop tersebut, selain dihadiri petinggi pemerintah (Kemkominfo) dan kalangan penyiaran radio di Indonesia, kami juga mengundang (dan hadir) 10 pakar radio digital dari seluruh dunia; termasuk dari Eropa, Asia dan Australia, yang mewakili pihak broadcaster, industri, asosiasi, serta pengamat.
"Konsultasi dengan pihak regulator/pemerintah juga terus kami lakukan, khususnya dengan Kemenkominfo yang membidangi penyiaran radio digital ini. Sekitar 3 bulan yang lalu, kami juga mengundang tenaga teknis ahli dari CRA Australia untuk meninjau perangkat eksisting yang kita miliki," lanjutnya.
"Selanjutnya, saat ini kami sedang membuat kajian tentang kebutuhan investasi yang perlu dilakukan RRI, dengan berbagai skenario (optimis hingga pesimis) dan tingkat tahapan/prioritas. Hasil kajian kebutuhan investasi ini akan diajukan untuk perolehan pendanaannya di tahun 2011 mendatang. Dalam melakukan kajian investasi ini kami dibantu oleh pihak CRA Australia," kata Bayu Nimpuno yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan multinasional Coca Cola selama empat tahun.
"Bantuan keahlian dari pihak Australia ini memang saat ini kami rasakan perlu karena mereka dipandang sebagai salah satu negara yang paling sukses dalam menerapkan teknologi radio digital khususnya pada platform DAB+. Tahun 2011, kami rencanakan untuk trial / ujicoba di sedikitnya 2 kota, salah satunya Jakarta (satu lagi belum ditentukan)," jelasnya.
Bayu menyatakan, ke depan, penerapan teknologi digital ini akan menjadi salah satu layanan RRI kepada masyarakat, melengkapi layanan yang saat ini telah dilangsungkan. Penerapan teknologi radio digital ini juga tidak dimaksudkan untuk megganti layanan raido analog yang sudah ada (shortwave/SW, AM, dan FM), melainkan sebagai pelengkap. Inilah yang membedakan radio dengan televisi, dimana pemerintah sudah menetapkan bahwa nantinya layanan televisi analog akan dihentikan ketika siaran tv digital sudah mulai diterapkan. Dengan kata lain, pada layanan siaran radio tidak dikenal istilah 'cut off'. (Kompas)
07 Januari 2010
2010 ini, RRI Segera Buka 10 Stasiun di Perbatasan
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) akan membuka 10 stasiun produksi di daerah perbatasan pada 2010. "Akan dibuka 10 stasiun perbatasan di 10 daerah, di antaranya di Kalimantan Timur, Sei Batik, Malinau dan Loh Bagun," kata Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi di Batam, beberapa waktu lalu.Parni Hadi mengatakan, nahwa daerah perbatasan merupakan wilayah strategis dalam pertahanan NKRI. Menurut dia, sudah selayaknya warga daerah perbatasan didengar dengan produksi siaran radio. "Biar daerah perbatasan tidak dibombardir pusat melulu," kata dia.Dengan stasiun produksi sendiri, katanya, maka warga daerah perbatasan dapat menyiarkan berita sendiri, baik yang berbau lokal, nasional mapupun regional, karena berbatasan dengan negara tetangga. Selain produksi berita, stasiun produksi RRI itu juga akan membuat "feature" dan siaran kesenian serta kebudayaan.Stasiun produksi daerah perbatasan tersebut juga akan menempatkan kontributor di negara tetangga, kata Parni. "Kalau tidak kontributor, sesekali, reporter kita ke negara tetangga untuk meliput," kata dia menambahkan.Menurutnya, produksi di negara tetangga diperlukan mengingat banyak WNI yang hidup di Malaysia dan Singapura,. RRI, kata dia, juga bekerja sama dengan Radio Arab Saudi untuk merangkul tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Timur Tengah. Mengenai biaya pembangunan stasiun produksi, ia mengatakan, itu berasal dari alokasi BUMN.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Aziz mengatakan, alokasi dana untuk LPP RRI perlu ditambah mengingat pentingnya peranan informasi dalam pembangunan masyarakat. "Sekarang ini hanya 0,0 sekian persen anggaran APBN untuk RRI, kalau bisa dua persen, itu bagus sekali, seperti yang dilakukan negara yang informasinya bagus," kata Harry. (Antara)
23 Desember 2009
RRI Beri Ruang Khusus Pada Perempuan
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memberikan ruang khusus bagi pendengar perempuan guna menampung aspirasi `kaum hawa` yang dinilai masih sangat minim.
"Kaum perempuan sebenarnya memiliki ide dan pemikiran yang tidak kalah dibanding kaum laki-laki sehingga layak diberi ruang khusus," kata Dirut LPP RRI Parni Hadi dalam dialog nasional interaktif di Palu, Selasa malam.
Parni Hadi juga mengatakan, wanita sudah sepantasnya memegang peranan dalam pembangunan bangsa.
Pemberian ruang khusus itu adalah salah satu bentuk penghargaan kepada wanita agar lebih berperan dalam pembangunan bangsa. Pemberian ruang khusus kepada wanita itu sendiri berupa siaran yang membahas perempuan dan segala permasalahannya.
Sementara itu, anggota DPD RI Nurmawati Dewi Bantilan mengapresiasi RRI yang memberi ruang khusus bagi wanita. "Wanita jangan selalu dipandang sebelah mata. Jika diberi kesempatan pasti mereka juga bisa menunjukkan kemampuannya," ujarnya.
Dia juga berharap DPR harus sesegera mungkin membuat undang-undang yang mengatur perdagangan manusia (human trafficking) untuk melindungi kaum wanita.
"Banyak wanita yang menjadi korban `human trafficking` karena ketidaktahuannya. Olehnya, harus ada peraturan yang bisa menyelamatkan mereka," kata anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah ini. (Berbagai sumber)
29 Oktober 2009
RRI Bukan Satu-satunya Lembaga Penyiaran
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin , mengingatkan, Radio Republik Indonesia (RRI) harus menyadari karena bukan lagi satu-satunya lembaga penyiaran, tetapi justru berada di tengah semakin ketatnya kompetisi media, baik dalam informasi maupun komunikasi massa.
Lebih jauh dikatakan, kalau dulu RRI mempu menjadi satu-satunya media dengan jangkauan yang luas. Tetapi sekarang ini RRI harus membuka mata, jika media semakin berkembang dengan kehandalan teknologi yang tak terbendung lagi.
"Bahkan kita lihat telah terjadi konvergensi antara kelompok telekomunikasi, komputer dan penyiaran," ujar gubernur, dalalm sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Hukum dan Politik Pemperov Kalsel HD Masdjaya SH MH, Selasa kemarin
Dalam acara pisahan sambutan Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Banjarmasin, antara pejabat yang lama Tuanakotta digantikan oleh Hj Ersna Prahesti tersebut, Rudy menyampaikan, untuk itu ke depannya RRI harus mencermati situasi untuk berbuat lebih baik dalam penyampaian dunia informasi dan komunikasi massa.
Apalagi dengan berubahnya peran RRI sebagai LPP, maka dituntut untuk lebih peka terhadap perkembangan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta kemasan program yang bagaimana paling digemari mereka.
"Saya masih menyakini RRI tetap memiliki keunggulan dan peluang. Faktor ini harus dijadikan spirit yang manpu mendorong RRI untuk melakukan pengembangan program yang semakin kompetitif, cerdas dan berkualitas," sebutnya.
Dikatakannya, sekitar ini program yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh tuntutan pasar. Akan tetapi dalam pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang dikemas dalam program acara seyogianya tidak melepaskan identitas dan akar budaya bangsa.
Acara pisah sambutan tersebut, juga dihadiri oleh Direktur Sumber Daya Teknologi LPP RRI Pusat, Drs Taufiq Bachtiar MM dan Dewan Pengurus LPP RRI, Gatot Sriyono.
Sementara, Drs Tuanakatto sudah dua tahun menjabat sebagai Kepala LPP RRI Banjarmasin. Selanjutnya, ia akan meneruskan tugasnya di LPP RRI Semarang.
Sedangkan Hj Ersna Prahesty sendiri meniti karirnya di RRI Banjarmasin, kemudian sempat menjadi Kepala Bagian Manajer Senior di LPP RRI Semarang dan terakhir menjabat Kepala LPP RRI Cirebon. Akhirnya 'Urang Banua' itu kembali lagi ke kampung halamnnya menjadi Kepala LPP RRI Banjarmasin.
11 September 2009
RRI Bertekad Lakukan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Radio
Radio Republik Indonesia (RRI) di usianya yang ke-64 tahun bertekad melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis radio, dengan sebanyak mungkin melibatkan publik dan mitra kerjanya.
"Memberdayakan berarti mengubah potensi yang dimiliki masyarakat menjadi potensi dalam berbagai aspek kehidupan, melalui berbagai kegiatan sosial. Kami ingin masyarakat mendapat manfaat nyata dari program pemberdayaan ini," kata Direktur Utama (RRI) Parni Hadi pada Upacara Penyulutan Obor Tri Prasetya RRI di Gedung RRI Jakarta, hari ini (11/9).
Hadir dalam acara yang sekaligus sebagai peringatan HUT ke-64 RRI itu, antara lain Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Menkominfo M Nuh, Menteri Kehutanan MS Kaban, Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Kasad Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, serta sejumlah pejabat lainnya.
Program pemberdayaan masyarakat berbasis radio tersebut, kata Parni Hadi, akan disinergikan dengan program "Information Safety Belt" atau Sabuk Pengaman Informasi, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan.
Menurut dia, Program Sabuk Pengaman Informasi bertujuan menjaga kedaulatan NKRI.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat meresmikan studio baru RRI di Jakarta, Januari 2009, mencanangkan agar RRI bisa melakukan siaran di seluruh wilayah perbatasan Indonesia paling lambat hingga 2010.
Komitmen Presiden tersebut juga disampaikan saat berpidato pada Sidang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 23 Agustus.
Untuk itu, bertepatan dengan HUT ke-64, 11 September 2009, kata Parni, dirinya selaku Dirut RRI menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kasad jenderal TNI Agustadi Sasongko, Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, serta Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, untuk membantu meningkatkan siaran di wilayah perbatasan.
Dalam pidatonya, Parni Hadi juga mengungkapkan sejumlah hal yang telah dicapai RRI, baik secara kelembagaan, kesejahteraan karyawan, maupun program siaran, teknik, dan layanan usaha.
Selain itu, kata Parni Hadi, pada 2009 RRI meluncurkan imbauan khusus sebagai sub tema "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Radio" yang berbunyi "Saatnya Anda Dengar dan Bicara di RRI".
Acara tersebut diakhiri dengan dialog interaktif "Menyapa Masyarakat di Perbatasan" bersama Menkominfo M Nuh, Menhut MS Kaban, Meneg PP Meutia Hatta, Kasad Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, yang dipandu Parni Hadi dan reporter RRI Eko Wahyuwanto.
Dialog interaktif tersebut melibatkan sejumlah petugas di daerah perbatasan seperti di Boven Digul dan Merauke di Papua, Tahuna di Sulut, dan Entikong di Kalimantan Barat.
Dalam dialog itu, Kasad Agustadi Sasongko antara lain menyampaikan komitmen TNI AD untuk membagikan sekitar 800 unit radio transistor agar masyarakat setempat dapat lebih mengetahui informasi dari seluruh Tanah Air, khususnya dari Jakarta.
Sedangkan Menkominfo M Nuh menyampaikan salam hangat dan apresiasi dari Presiden Yudhoyono atas peran yang dilakukan RRI untuk memajukan bangsa dan memberdayakan masyarakat melalui informasi yang disampaikan lewat radio. (KPI)
14 Juli 2009
Disambut Baik Gagasan Kerjasama Radio Bulgaria dan RRI
Digagas kerjasama antara Bulgarian National Radio (BNR) dengan Radio Republik Indonesia (RRI). Kerjasama ini dinilai akan meningkatkan hubungan bilateral dan saling mengenal rakyat kedua negara.
Gagasan kerjasama BNR dengan RRI itu disampaikan Dubes RI di Sofia, Immanuel Robert Inkiriwang, saat berkunjung ke kantor radio nasional tersebut, 9/7/2009. Dirjen BNR Valeri Todorov, didampingi Direktur Kanal Hristo Botev, Pauliana Novakova, menyambut baik gagasan kerjasama ini.
Kepada Todorov, Inkiriwang menekankan arti penting kerjasama antara kedua radio nasional dalam rangka lebih meningkatkan kerjasama bilateral RI-Bulgaria, yang telah terjalin dengan baik selama 53 tahun.
"Kerjasama bilateral dapat lebih meningkat apabila rakyat kedua negara lebih saling mengenal. Dalam hal ini radio memainkan peranan vital untuk mendukung upaya lebih mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Bulgaria," ujar Inkiriwang, didampingi staf, Ketua dan anggota Darma Wanita Persatuan.
Todorov juga menyetujui saran agar diadakan program penyiaran musik dan lagu-lagu traditional dan pop Indonesia selama 30 menit, demikian seperti dituturkan Sekretaris III Pensosbud Protkon Aditya Timoranto kepada detikcom malam ini.
Pada kunjungan itu Inkiriwang menerima permintaan mendadak untuk wawancara singkat mengenai perkembangan hubungan bilateral RI-Bulgaria. Ia menekankan bahwa hubungan baik yang telah terjalin selama 53 tahun perlu lebih ditingkatkan dengan memberikan prioritas kerjasama di bidang ekonomi, terutama perdagangan, investasi dan pariwisata.
Didirikan di 1930, radio nasional Bulgaria BNR ini merupakan media massa terbesar di negeri itu dengan 10 stasiun radio dan 3 kanal, terdiri dari 2 kanal nasional (Horizon, Hristo Botev) dan Radio Bulgaria dalam 11 bahasa asing (Bulgaria, Rusia, Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Serbia, Yunani, Albania, Turki dan Arab).
BNR juga memiliki 7 programa regional di Plovdiv, Varna, Shumen, Stara Zagora, Blagoevgrad, Sofia dan Vidin. BNR mengudara di frekuensi SW, MW, serta FM dan jangkauan siarannya di Bulgaria mencapai 90%. Radio ini juga menaungi 4 kelompok musik yaitu symphony orchestra, mixed choir, children’s choir dan big band. (detik.com)
09 Juni 2009
RRI Gelar Festival Lagu Melayu Tingkat Nasional
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) menggelar festival Lagu Melayu tingkat nasional di Kota Pekanbaru, Riau, Minggu.
Direktur Utama LPP RRI, Parni Hadi, pada jumpa pers di Pekanbaru mengatakan, festival tersebut merupakan grand final yang mempertemukan sebanyak 52 penyanyi dari 26 daerah di seluruh Indonesia.
"Para penyanyi yang akan tampil pada festival lagu Melayu ini adalah para juara yang sudah disaring di 26 kantor perwakilan RRI di seluruh Indonesia," katanya.
Menurut Parni Hadi, pergelaran tersebut bertujuan untuk mengembangkan kesenian melayu yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Festival ini sudah digelar RRI sejak 12 tahun lalu.
Ia mengatakan, peminat festival tersebut mengalami peningkatan dilihat dari jumlah pesertanya.
Sebelumnya, festival lagu Melayu hanya diikuti oleh 15 daerah perwakilan, namun tahun ini melonjak jadi 26 perwakilan.
"Secara kuantitas, festival ini mengalami peningkatan. Namun, untuk melihat peningkatan kualitasnya, kita tentu memerlukan kajian terlebih dulu," ujarnya.
Ia menjelaskan, pagelaran budaya itu akan digelar selama dua hari mulai tanggal 7 hingga 8 Juni 2009. Festival dipusatkan di Jalan Cut Nyak Dien, dan pembukaannya direncanakan akan dilakukan oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal.
Ia menambahkan, para peserta diberi kebebasan untuk memilih 24 lagu melayu yang sudah disiapkan, seperti tembang Lancang Kuning, Hitam Manis dan Makan Sirih.
Sedangkan, dewan juri terdiri dari tiga juri nasional dan seorang juri dari tingkat lokal. Direncanakan, pemenang festival lagu Melayu akan diikutkan dalam festival serupa di tingkat regional Asia Tenggara.
"Kami berkomitmen untuk terus mengevaluasi festival lagu Melayu, dan diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang akan lahir para seniman nasional dari acara ini," katanya. (Kompas.com)