25 Januari 2011

Untuk Menutup Radio RGS, Pemkab Sumenep Tunggu KPI

Pemerintah Kabupaten Sumenep belum akan melaksanakan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 483 tahun 2010 yang meminta beberapa radio milik Pemda seperti Radio Gema Sumekar (RGS) milik Pemkab Sumenep ditutup. "Soal radio RGS, Kami masih menunggu keputusan KPI jatim," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sumenep, Miftahol Karim, kepada Tempo, Selasa (25/1).

Surat edaran itu berisi himbauan kepada 38 kepala daerah di Jawa Timur agar menutup radio khusus pemerintah daerah (RKPD), jika di daerah tersebut ada lembaga penyiaran publik RRI.

Menurut Miftahol, dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, ada lima daerah yaitu Surabaya, Malang, Jember, Madiun dan Sumenep yang di daerahnya ada LPP RRI sehingga tidak boleh ada radio khusus pemerintah daerah (RKPD). Sebaliknya, untuk kabupaten yang tidak ada radio RRI di daerahnya, boleh mengelola RKPD dengan catatan semua perizinan ditertibkan.

Miftahol mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengurus perizinan radio RGS ke KPI Jawa Timur. Meski milik pemerintah, radio RGS didaftarkan sebagai lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) sehingga tidak masuk kategori RKPD. "Karena didaftarkan sebagai LPPL, RGS berbeda dengan RRI, ini sudah sesuai dengan peraturan KPI," ujarnya.

Menurut Miftahol, ditutup tidaknya radio RGS bergantung KPI apakah mengabulkan seluruh perizinan atau menolaknya. "Kalau KPI tolak izin radio RGS sebagai radio lokal, kami akan laksanakan surat edaran gubernur, akan ditutup," tegasnya.

Dari pantauan Tempo, selain menyiarkan program musik dan hiburan, radio RGS juga menjadi salah satu radio news di kabupaten Sumenep. Berita yang disiarkan tidak melulu program pemerintah, tapi juga masalah umum yang terjadi di masyarakat. (Tempo)

Tidak ada komentar: