Radio Pemkab Kukar Mesti Hadirkan Siaran Berkualitas

"Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, telah memberikan pengaruh yang baik terhadap pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat. Pilihan media informasi sebagai alternatif peningkatan pengetahuan dan wawasan telah memberikan warna terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat," ujar Kabag Ortal Setkab Kutai Kartanegara (Kukar), Kasim, ketika membuka acara Bimbingan Teknis (Bintek) Penyiaran Radio di Kaltim, kemarin.

Untuk itu, lanjut Kasim, siaran RPK sebagai salah satu media informasi yang hadir di masyarakat, harus mampu menghadirkan siaran berkualitas di setiap segmennya. Baik sebagai penyebarluasan informasi pembangunan daerah maupun sebagai penyedia hiburan bagi masyarakat, sehingga stasiun radio RPK benar-benar menjadi ikon pembangunan Kukar.

"Capaian pembangunan di Kukar saat ini telah mencapai kondisi yang cukup menggembirakan, yang terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah secara siginifikan pada tahun 2009 ini, hal ini menunjukkan pembangunan disetiap sektor di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalami peningkatan yang cukup baik, kondisi ini tentunya tidak terlepas dari akses informasi yang diterima masyarakat," kata Kasim.

Kebijakan dan program pemerintah daerah dapat tersosialisasikan dengan baik melalui berbagai media yang ada, termasuk melalui penyiaran RPK. Oleh karena itu, aset yang kita miliki ini harus diperkuat lagi dengan kemampuan personil pengelolanya. Sehingga kemasan acara yang ditampilkan memiliki kualitas lebih baik serta sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kepada seluruh peserta bimtek agar dapat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, untuk menggali informasi dan pengetahuan tentang penyiaran radio yang baik dan profesional, hingga pada akhirnya personil Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memilki kualifikasi yang tangguh dan kompetitif dalam rangka membawa RPK menjadi kebanggaan masyarakat Kukar," tambah Kasim. (KPI)

Read More ..

104 Radio di Bojonegoro Ilegal

Sebanyak 104 radio di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, belum memiliki izin mengudara atau ilegal. "Di Bojonegoro, berdasarkan komisi penyiaran Indonesia (KPI) hanya diperbolehan ada sembilan chanel radio," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Djindan Moehdin, dalam dengar pendapat dengan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, bulan lalu.

Menurut dia, dengan ketentuan dari KPI itu, berarti keberadaan radio di Bojonegoro, sudah tidak bisa bertambah lagi. Dari sembilan chanel tersebut, sudah ada tujuh radio yang memperoleh izin langsung dari KPI dan lainnya satu radio publik milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan satu radio komunitas. "Di luar sembilan radio itu, kami menganggap ilegal," katanya.

Kominfo, kata Djindan, tidak memiliki kewenangan untuk melarang dan melakukan penertiban atas keberadaan radio ilegal di Bojonegoro. Sesuai ketentuan yang ada, yang memiliki kewenangan menghentikan keberadaan radio ilegal tersebut hanya KPI. "Kami memang bisa melaporkan keberadaan radio ilegal tersebut sebagai aduan kepada KPI," katanya menjelaskan.

Namun, lanjutnya, selama ini, yang dilakukan yakni hanya sebatas memberikan himbauan kepada radio ilegal tersebut, selama mengudara, tidak melampaui etika yang ada di masyarakat. Di samping itu, Djindan menyebutkan, di Bojonegoro, ada dua stasiun televisi yang sudah resmi, karena sudah memiliki izin."Meski keberadaan dua stasiun televisi tersebut baru 2009 ini, keduanya sudah memiliki izin," katanya.

Menanggapi keberadaan radio ilegal itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, M. Fauzan meminta, Dinas Kominfo Bojonegoro, mencari pemecahan keberadaan radio ilegal di Bojonegoro. Di antaranya, Pemkab Bojonegoro, mengeluarkan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada kominfo untuk melarang radio ilegal itu, beroperasional. (Antara)

Read More ..

KPID Sulsel Tegur Salah Satu Radio di Maros

Diduga belum melakukan proses perizinan penyiaran, salah satu radio di Kabupaten Maros yakni Radio BSFM mendapatkan teguran keras dari KPID Sulawesi Selatan (Sulsel). KPID Sulsel meminta agar radio BSFM mematuhi UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran terutama meyangkut proses perizinan seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran. Hal itu diungkapkan dalam surat teguran KPID Sulsel ke pimpinan Radio BSFM, Senin (7/12).

Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa teguran yang dilayangkan oleh KPID Sulsel didasarkan atas aduan yang disampaikan masyarakat kepada KPID dan juga temuan yang didapatkan KPID. Selain itu, jelaskan KPID Sulsel mengkategorikan radio BSFM sebagai radio illegal karena sudah melakukan praktek penyiaran tanpa dilengkapi dengan perizinan penyiaran.

Pada kesempatan itu, KPID Sulsel juga meminta radio BSFM untuk segera memberikan klarifikasi secara lisan ataupun tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat teguran tersebut diterima.

Read More ..

Radio Milik Pemerintah Depok Ditargetkan Siaran Bulan Depan

Tak lama lagi, Pemerintah Kota Depok akan memiliki radio sendiri. Dinas Komunikasi dan Informasi menargetkan radio ini akan mulai menyapa para pendengarnya pada Januari 2010.

Kepala Seksi Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Penyiaran Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok Wimbo Asmoro mengatakan rencana pembuatan radio saat ini masih berada dalam tahap perizinan Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah. “Rencananya target uji coba siaran pertengahan Desember. Jadi Januari sudah bisa mulai siaran,” kata Wimbo kepada wartawan di ruangannya, Kamis (3/12).

Menurut Wimbo, kemungkinan besar radio tersebut akan diberi nama Cahaya FM. Nama tersebut dipilih sesuai dengan misi dari radio yakni memberikan pencerahan dan informasi kepada masyarakat Depok. Penyiar radio akan diambil dari beberapa pegawai negeri sipil dan juga akan merekrut satu sampai dua orang penyiar dari luar.

Wimbo mengatakan radio ini nantinya akan dikemas seperti radio berita tetapi juga menyisihkan juga ruang untuk hiburan. “Ada berita tentang kondisi terkini tapi ada juga hiburan musiknya. Pokoknya kita rancang supaya tidak monoton,” kata dia.

Ruangan siaran akan terletak di lantai satu gedung Balai Kota Depok, bersebelahan dengan ruang Humas. Sedangkan ruang tamu berada di lantai lima. Rencananya waktu siaran berkisar dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB. Ketika ditanya mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk membuat radio ini, Wimbo dengan tegas mengatakan tidak tahu angkanya secara pasti.(Tempo Interaktif)

Read More ..

The 7th Annual Elshinta Award 2009

Edaran dari Humas Elshinta:

Radio Elshinta hari ini (2/12/2009) menggelar The 7th Elshinta Award 2009, acara penghargaan kepada mitra usaha atas kerjasamanya dengan Radio Elshinta dan Elshinta Media Group, di Planet Hollywood, Jakarta.

Elshinta Award digelar secara rutin setiap tahunnya, dimana penghargaan diberikan kepada mitra usaha Elshinta sebagai wujud apresiasi atas kerjasama yang terjalin selama ini.

"The 7th Elshinta Award 2009" memberikan lima kategori penghargaan, yaitu:

1. The Best Performer, diberikan kepada mitra usaha yang dinilai melakukan pembayaran terbaik, terbanyak dan selalu tepat waktu. Penerimanya adalah PT. Sinde Budi Sentosa.

2. The Most Loyal Ad, diberikan kepada mitra usaha yang loyal memasang iklannya di Radio Elshinta secara rutin. Penerimanya adalah Kota Harapan Indah.

3. The Giant Brand, diberikan kepada brand atau merk iklan dengan belanja iklan yang terbesar. Penerimanya adalah Lasegar.

4. The Giant Agency, diberikan kepada agency dengan belanja iklan terbesar di Rado Elshinta. Penerimanya adalah Tactics Agency.

5. Listener`s Favourite Ad atau iklan terfavorit pilihan pendengar yang dipilih melalui polling. Penerimanya adalah Telkom Speedy.

6. Elshinta Award for Televisi, diberikan kepada produk yang paling banyak beriklan di ETV Jakarta. Penerimanya adalah Yamaha Motor.

7. Elshinta Award for Majalah, diberikan kepada produk yang paling banyak beriklan di Majalah Elshinta. Penerimanya adalah Sriwijaya Air.

Kategori lain diberikan kepada pendengar pada hari ulang tahun Radio Elshinta, 14 Februari nanti, yaitu penghargaan "We Listen Award", yang diberikan kepada pendengar yang paling banyak memberikan saran, keritik, masukan, info, dll. selama tahun 2009. Siapa-siapa saja mereka? Kita tunggu tanggal mainnya.

Read More ..

Poster Iklan Radio Jadul

Ini adalah poster iklan transistor Zenith tahun 1959

Read More ..

Menuju Siaran Sehat dan Mendidik

Dialog Publik yang diadakan di Graha Gading Karang, Bandar Lampung pekan lalu (7/11) berjalan dengan lancar, dengan mengangkat tema “Menuju Siaran dan Tonton yang Sehat dan Mendidik”. Sebelum berlangsungnya acara dibuka dengan penyerahan Rekomendasi Kelayakan (RK) kepada beberapa stasiun radio dan TV di daerah tersebut.

Anggota bidang perizinan, Izzul Muslimin menjelaskan, betapa besar pengaruh TV di Indonesia, banyaknya stasiun TV yang berpacu mengejar rating. Akibatnya perusahaan iklan sangat mengandalkan rating untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga inilah yang terkadang terjadi persaingan kurang sehat dan menomorduakan kualitas suatu acara

Ansyori Bangsaradin SH, Ketua KPI Daerah Lampung mengatakan untuk di daerah Lampung, ada sisi yang harus dibenahi selain isi siaran TV yaitu perizinan siarannya. Kondisi penyiaran lampung sudah pada tahap proses dan perbaikan. Ada enam stasiun televisi swasta yang mengajukan izin siaran, dan sudah lima stasiun televisi yang sudah bersiaran yaitu: Lampung TV, Siger TV, Tegar TV, Radar TV, dan Krakatau TV. Kini izin dari lembaga penyiaran itu sudah sampai pada tahap Forum Rapat Bersama (FRB).

Sedangkan gambaran tentang bagaimana kodisi TV Lampung dan radio lokal di Lampung dipaparkan oleh Ahmad Novriwan, Ketua Bidang Pengawasan KPI Daerah Lampung. Dia memaparkan sebelum ada KPI Daerah, TV dan Radio lebih pada tataran hobi dan izinnya baru sebatas Izin Gubernur, bahkan banyak sekali yang tidak berizin.

Salah seorang peserta menanyakan selain perizinan dari stasiun TV yang dalam proses perbaikan, bagaimana dengan isi dari siaran TV tersebut. Karena masih banyak tayangan, seperti pembodohan, penyesatan dll tetapi masih saja dapat bersiaran. Izzul menjelaskan, KPI hanya mengikuti aturan UU yang berlaku, dan tidak semua acara yang tidak mendidik itu melanggar.

Jadi disini peran masyarakatlah yang menentukan apakah siaran itu sehat dan mendidik atau tidak. KPI dan KPI Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat kepada lembaga penyiaran. Keluhan yang melanggar atau tidak melanggar P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS(Standar Program Siaran) wajib disampaikan oleh KPI dan KPI Daerah jelas Izzul.

Selain Anggota KPI Pusat dan Ketua KPI Daerah Lampung, hadir juga Dosen Universitas Bandar Lampung, Salim Alatas sebagai narasumber. Untuk para pesertanya dihadiri oleh beberapa Universitas, seperti UBL (Universitas Bandar Lampung), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), UTB (Universitas Tulang Bawang dan UNILA (Universitas Lampung). Serta stasiun radio, TV dan media lainnya.

Read More ..

KPID Sulbar: Penyegelan Radio Sudah Sesuai Prosedur

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan penyegelan terhadap lembaga penyiaran di kabupaten Mamuju sudah sesuai prosedur, pasalnya lembaga penyiaran yang terpaksa disegel itu belum satupun yang mengantongi izin.

KPID Sulbar menyatakan selama ini sudah membantu dan memberi banyak kesempatan kepada lembaga penyiaran untuk mengurus perizinan, namun lembaga penyiaran tidak serius mengurus legalitasnya.

Anggota KPID Sulbar, Andi Fachriadi, (3/11) membantah secara tegas bahwa penyegelan enam lembaga penyiaran Radio di Mamuju pekan lalu disebabkan mandegnya pengurusan izin di KPID Sulbar.

Pekan lalu, Balai Monitoring (Balmon) wilayah Makassar bersama KPID Sulbar dan didampingi aparat keamanan menyegel enam radio di Kabupaten Mamuju. Dua diantaranya merupakan milik pemerintah, yaitu milik Pemprov Sulbar yakni Radio Banua Malaqbiq (RBM) dan Radio Suara Manakarra (RaS FM) yang dikelola Pemkab Mamuju.

Bantahan Fachriadi ini terkait dengan pernyataan konsultan salah satu lembaga penyiaran, RaS FM Mamuju bahwa proses perizinan lembaga penyiaran mengendap di KPID.

"Justru RaS FM yang tidak kunjung melengkapi persyaratan, dari 64 item yang harus dilengkapi, ternyata baru 24 item yang diisi, jadi kita kembalikan lagi berkasnya, beberapa hal prinsip yang belum dilengkapi itu adalah keharusan adanya Dewan Pengawas dan lembar visi misi," kata Fachriadi.

Menurutnya, saat pihaknya menemukan ketidaklengkapan berkas RaS FM, KPID langsung mengembalikan dengan tujuan agar dilengkapi sehingga izin segera bisa diterbitkan. "Tapi setelah kami kembalikan bulan Ramadhan kemarin, sampai sekarang kami tunggu belum ada juga yang diserahkan berkasnya," jelasnya.

Ia menegaskan keberadaan dewan pengawas adalah hal yang mutlak harus dipenuhi radio yang berstatus lembaga penyiaran radio publik yang dikelola dan mendapat kucuran dana dari APBD.

Read More ..

KPID Sulbar Segel Sejumlah Radio

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama dengan Balai Monitoring (Balmon) frekuensi melakukan penyegelan terhadap lembaga penyiaran yang belum memiliki izin penyiaran di kota Mamuju ibukota provinsi Sulbar, akhir pekan lalu.

Dibantu dengan aparat seperti kepolisian, kodim, kejaksaan dan pengadilan, tim ini menyegel 6 (enam) radio yang terdiri dari 1 lembaga penyiaran swasta jasa radio, 2 lembaga penyiaran publik lokal radio masing-masing radio Banua Malaqbi milik pemerintah provinsi Sulbar dan radio Suara Manakarra milik Pemda kabupaten Mamuju dan 3 lembaga penyiaran komunitas.

Ketua Tim penertiban, Andi Fachriady Kusno yang juga anggota KPID Sulbar mengatakan bahwa tujuan penyegelan ini merupakan bagian dari tugas masing-masing insransi terkait dengan bidang penyiaran.

Lebih lanjut, kara Andi, ke 6 radio tersebut sudah diperingati terlebih dahulu sebelum dilakukan penyegelan namun mereka tidak mengindahkan bahkan sebagian memutarkan iklan niaga. ”Kami tidak memandang lembaga penyiarannya sehingga radio yang dikelolah oleh pemerintahpun tidak luput dari penyegelan ini,” tegasnya.

Jalannya razia ini, menurut Andi, berlangsung dengan aman tanpa adanya perlawanan dari pihak lembaga penyiaran. Dia juga menambakan, untuk membuka segel tersebut dan mengudara maka harus segera mengurus perizinan lewat KPID, dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (KPI)

Read More ..

RRI Bukan Satu-satunya Lembaga Penyiaran

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin , mengingatkan, Radio Republik Indonesia (RRI) harus menyadari karena bukan lagi satu-satunya lembaga penyiaran, tetapi justru berada di tengah semakin ketatnya kompetisi media, baik dalam informasi maupun komunikasi massa.

Lebih jauh dikatakan, kalau dulu RRI mempu menjadi satu-satunya media dengan jangkauan yang luas. Tetapi sekarang ini RRI harus membuka mata, jika media semakin berkembang dengan kehandalan teknologi yang tak terbendung lagi.

"Bahkan kita lihat telah terjadi konvergensi antara kelompok telekomunikasi, komputer dan penyiaran," ujar gubernur, dalalm sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Hukum dan Politik Pemperov Kalsel HD Masdjaya SH MH, Selasa kemarin

Dalam acara pisahan sambutan Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Banjarmasin, antara pejabat yang lama Tuanakotta digantikan oleh Hj Ersna Prahesti tersebut, Rudy menyampaikan, untuk itu ke depannya RRI harus mencermati situasi untuk berbuat lebih baik dalam penyampaian dunia informasi dan komunikasi massa.

Apalagi dengan berubahnya peran RRI sebagai LPP, maka dituntut untuk lebih peka terhadap perkembangan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta kemasan program yang bagaimana paling digemari mereka.

"Saya masih menyakini RRI tetap memiliki keunggulan dan peluang. Faktor ini harus dijadikan spirit yang manpu mendorong RRI untuk melakukan pengembangan program yang semakin kompetitif, cerdas dan berkualitas," sebutnya.

Dikatakannya, sekitar ini program yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh tuntutan pasar. Akan tetapi dalam pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang dikemas dalam program acara seyogianya tidak melepaskan identitas dan akar budaya bangsa.

Acara pisah sambutan tersebut, juga dihadiri oleh Direktur Sumber Daya Teknologi LPP RRI Pusat, Drs Taufiq Bachtiar MM dan Dewan Pengurus LPP RRI, Gatot Sriyono.

Sementara, Drs Tuanakatto sudah dua tahun menjabat sebagai Kepala LPP RRI Banjarmasin. Selanjutnya, ia akan meneruskan tugasnya di LPP RRI Semarang.

Sedangkan Hj Ersna Prahesty sendiri meniti karirnya di RRI Banjarmasin, kemudian sempat menjadi Kepala Bagian Manajer Senior di LPP RRI Semarang dan terakhir menjabat Kepala LPP RRI Cirebon. Akhirnya 'Urang Banua' itu kembali lagi ke kampung halamnnya menjadi Kepala LPP RRI Banjarmasin.

Read More ..

KPID Sulbar Minta LP Radio Urus Izin

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar), mengimbau agar pemilik stasiun radio pemerintah ataupun swasta di wilayah itu segera melakukan pengurusan izin penyiaran ke KPID Sulbar.
"KPID Sulbar dengan Balai Monitor (Balmon) frekuensi Radio kelas II Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sudah sangat bijaksana dalam melakukan penyegelan setiap stasiun Radio pemerintah dan swasta yang tidak memiliki izin untuk mengudara di wilayah ini,"kata anggota KPID Sulbar Andi Facriadi di Mamuju," Senin kemarin.Ia mengatakan, kebijakan yang diberikan kepada pemilik stasiun Radio pemerintah dan swasta yang disegel tersebut yakni dengan tidak menyita peralatan Radio yang mereka gunakan untuk menyiar dan mengudara tanpa izin.Sehingga kata dia, kebijakan tersebut mestinya juga harus dihargai para pemilik stasiun Radio pemerintah dan swasta daerah ini dengan melakukan pengurusan ijin siaran ke KPID Sulbar."Kami selama ini masih mentolerir stasiun Radio yang illegal dalam beroperasi, yakni dengan tidak menyita alat peyiaran Radio mereka, tetapi hanya melakukan penyegelan bersama Balmon frekuensi Radio kelas II Makassar,"ujarnya.Namun kata dia, jika penyegelan tersebut tidak juga diindahkan sebagai sebuah bentuk peringatan untuk segera melakukan pengurusan izin penyiaran, maka kami akan memberikan tindakan dan sanksi yang tegas.Ia mengancam jika stasiun radio di wilayah itu tidak segera melakukan pengurusan iZin maka pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap stasiun radio yang membangkan karena telah melanggar aturan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi."Jika stasiun radio tidak mengurus izin dalam waktu dekat ini maka kami tidak akan segan-segan menyita alat peralatan mereka ,"ujarnya
Sebelumnya KPID Sulbar dan Balmon frekuensi Radio kelas II Makassar menyegel dua stasiun radio milik pemerintah di Mamuju yaitu Radio Banua Malaqbi (RBM) milik Pemerintah Provinsi Sulbar, dan Radio Suara Manakarra milik Pemerintah Kabupaten Mamuju.Selain itu juga menyegel tiga radio komunitas, dan satu radio publik yang bersiaran tanpa izin, yakni Radio Tasha News, Radio Gelamor FM dan Radio Gozilla, serta Radio M-Tree. (KPI)

Read More ..

Dua Stasiun Radio Pemerintah Disegel

Dua stasiun radio milik pemerintah di Kab Mamuju, Sulbar, Jum'at lalu, disegel Balai Monitor (Balmon) Frekuensi Radio kelas II Makassar, karena tidak memiliki izin siaran.Penyegelan dua stasiun radio milik pemerintah di Kota Mamuju itu dilakukan Balmon Frekuensi Radio kelas II Makassar bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar, dibantu aparat Kodim dan Polres Mamuju.Petugas melakukan penyegelan saat digelar razia terhadap stasiun radio yang tidak memiliki izin siaran di Mamuju.Dua stasiun radio yang disegel tersebut yaitu Radio Banua Malaqbi (RBM) milik Pemerintah Provinsi Sulbar, dan Radio Suara Manakarra milik Pemerintah Kabupaten Mamuju.Balmon Makassar juga melakukan penyegelan terhadap tiga radio komunitas, dan satu radio publik yang melakukan siaran tanpa izin, yakni Radio Tasha News, Radio Gelamor FM dan Radio Gozilla, serta Radio M-Tree.Petugas Balmon Frekuensi Radio kelas II Makassar Jefry Massekke mengatakan penyegelan dilakukan karena stasiun radio tersebut beroperasi atau siaran tanpa izin, sehingga melanggar Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.Menurut dia, ancaman pidana terhadap pelanggaran itu dapat dikenakan hukuman penjara selama empat tahun serta denda Rp.400 juta.Namun, kata dia, karena seluruh pemilik stasiun radio tersebut berjanji akan mengurus izin operasi/siaran, maka sanksi yang diberikan hanya berupa pembinaan dengan menyegel stasiun radio mereka."Kami masih mentolerir dan belum menyita seluruh perlengkapan yang dimiliki masing-masing radio yang disegel itu, karena mereka telah membangun komitmen dengan KPID Sulbar untuk segera mengurus izin siarannya," katanya.Ia mengatakan jika dalam waktu dekat mereka tidak mengurus izin tersebut, maka peralatan yang dimiliki sejumlah stasiun radio itu dapat disita.Sementara itu, anggota KPID Sulbar Andi Fachruddin meminta kepada stasiun radio yang telah disegel dapat segera melengkapi perizinannya agar dapat kembali mengudara."Kami meminta kepada stasiun radio tersebut untuk mengurus perizinannya, karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang telekomunikasi.

Read More ..

SDM Penyiaran Radio Masih Minim

Minimnya sumber daya manusia (SDM) penyiaran yang profesional terdapat disejumlah daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Akibatnya, penanganan lembaga penyiaran hanya dilakukan ala kadarnya alias tidak mumpuni atau professional. “Banyak radio yang dikelola dengan manajamen on man show alias dikelola secara tumpang tindih. Kadang seorang penyiar merangkap menjadi sales hingga jadi penjaga malam,” kata Wakil Ketua KPID NTB, Sukri Aruman, beberapa waktu lalu di Mataram, Lombok.Akibatnya, jelas Sukri, ini berpengaruh pada isi siaran radionya yang dikemas secara asal-asalan. Misalnya, dalam program berita, ada radio yang melansir berita di koran tapi tidak menyebutkan sumber berita yang jadi rujukan. “Seolah-olah berita itu hasil liputan sang penyiar, padahal dia mengutip dari media cetak. Ini jelas sebuah kesalahan fatal dan melanggar kode etik jurnalistik,” tambahnya.Selain itu, ada beberapa contoh kesalahan yang timbul dari pengelolaan radio yang tidak profesional. Misalnya, ada radio yang membuat program konsultasi kesehatan secara interaktif tanpa melibatkan ahlinya dan hanya mengandalkan kemampuan si penyiar yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang keilmuan yang relevan dan memadai. “Ini ditakutkan bisa menyesatkan karena tidak ada jaminan soal kebenaran informasi tersebut,” kata Sukri.Meskipun demikian, ungkap Sukri, di NTB masih terdapat sejumlah radio yang dikelola secara baik dan profesional. “Jumlah tidak banyak, hanya sedikit saja yang memenuhi kriteria lembaga penyiaran yang profesional ,” ungkapnya.

Read More ..